Presiden Joko Widodo
Presiden Joko Widodo

Pemberantasan Korupsi Jangan Diukur dari Jumlah Kasus

Nasional Pidato Kenegaraan 2019 Sidang Tahunan MPR 2019
Damar Iradat • 16 Agustus 2019 11:50
Jakarta: Presiden Joko Widodo meminta ukuran kinerja penegakan hukum dan HAM diubah. Termasuk, pemberantasan kasus korupsi.
 
Jokowi menyebut penegakan hukum yang keras harus didukung dan penegakan HAM yang tegas harus diapresiasi. Keberhasilan penegak hukum, kata dia, bukan diukur dari jumlah kasus yang selesai dan pelaku yang dipenjara.
 
"Harus juga diukur dari berapa potensi pelanggaran hukum dan pelanggaran HAM bisa dicegah, berapa potensi kerugian negara yang bisa diselamatkan. Ini perlu kita garis bawahi," kata Jokowi dalam Pidato Kenegaraan Sidang Tahunan MPR, di Ruang Rapat Paripurna, Gedung Nusantara I, Jakarta, Jumat, 16 Agustus 2019.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Dia meminta manajemen tata kelola serta sistem harus dibangun. Demikian pula ukuran kinerja aparat pengawasan dan birokrasi pelaksana.
 
(Baca juga:ICW: KPK Belum Mampu Tuntaskan 18 Kasus Besar)
 
Di sisi lain, tata kelola pemerintahan yang baik bukan diukur dari prosedur yang panjang dan ketat. Tata kelola yang baik tercermin dari prosedur cepat dan sederhana serta membuka ruang terobosan.
 
"Orientasi kerja pemerintahan, orientasi kerja birokrasi pelaksana, orientasi kerja birokrasi pengawas, haruslah orientasi pada hasil. Sekali lagi harus berorientasi pada hasil," tegas dia.
 
Penyederhanaan prosedur dan pemanfaatan teknologi baru juga harus disertai dengan penyederhanaan organisasi. Organisasi yang tumpang tindih fungsinya harus digabung.
 
"Pekerjaan administrasi yang bisa dilakukan oleh komputer dan oleh kecerdasan buatan harus mulai dilepas. Oleh karena itu jumlah organisasi dan jumlah aparat yang tidak efisien dan tidak relevan harus mulai dipangkas," ujar dia.
 

(REN)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif