Jakarta: Presiden Joko Widodo menegaskan Indonesia tidak akan gentar dalam menjaga kedaulatan wilayahnya. Tak ada tawar-menawar dengan Tiongkok atas hak teritorial Indonesia di Natuna, Kepulauan Riau.
"Yang berkaitan dengan Natuna. Tidak ada yang namanya tawar-menawar mengenai kedaulatan, mengenai teritorial negara kita," tegas Jokowi membuka sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jalan Veteran, Jakarta, Senin, 6 Januari 2020.
Menurut dia, pernyataan pemerintah soal polemik Natuna melalui kementerian terkait sudah tepat. Indonesia harus merespons tegas secara diplomatik maupun memperkuat pertahanan di Natuna.
"Saya kira seluruh statement yang disampaikan sudah sangat baik," ungkapnya.
Indonesia sudah memberikan nota protes diplomatik ke Pemerintah Tiongkok atas insiden di Natuna. Nota protes atas pelanggaran Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia dilayangkan Kementerian Luar Negeri setelah kapal penjaga pantai Tiongkok mengawal nelayan untuk mencuri ikan di perairan Indonesia. Kemenlu juga memanggil Duta Besar Tiongkok untuk menyampaikan protes kerasnya.
Juru bicara Kemenlu Tiongkok, Geng Shuang, menjawab nota protes Indonesia. Geng menyebut Tiongkok tidak pernah melanggar hukum internasional berdasarkan Konvensi Hukum Laut PBB (UNCLOS).
Negeri Tirai Bambu itu mengeklaim Natuna masuk dalam sembilan garis putus yang ditetapkan Tiongkok secara historis. Sembilan garis putus atau yang disebut nine dash line merupakan wilayah historis yang diklaim Tiongkok di Laut China Selatan.
Namun berdasarkan UNCLOS, perairan Natuna merupakan wilayah ZEE Indonesia. Kemenlu RI meminta Tiongkok menghormati keputusan UNCLOS 1982 atas hak berdaulat Indonesia di ZEE.
Jakarta: Presiden Joko Widodo menegaskan Indonesia tidak akan gentar dalam menjaga kedaulatan wilayahnya. Tak ada tawar-menawar dengan Tiongkok atas hak teritorial Indonesia di Natuna, Kepulauan Riau.
"Yang berkaitan dengan Natuna. Tidak ada yang namanya tawar-menawar mengenai kedaulatan, mengenai teritorial negara kita," tegas Jokowi membuka sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jalan Veteran, Jakarta, Senin, 6 Januari 2020.
Menurut dia, pernyataan pemerintah soal
polemik Natuna melalui kementerian terkait sudah tepat. Indonesia harus merespons tegas secara diplomatik maupun memperkuat pertahanan di Natuna.
"Saya kira seluruh
statement yang disampaikan sudah sangat baik," ungkapnya.
Indonesia sudah memberikan nota protes diplomatik ke Pemerintah Tiongkok atas insiden di Natuna. Nota protes atas pelanggaran Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia dilayangkan Kementerian Luar Negeri setelah kapal penjaga pantai Tiongkok mengawal nelayan untuk mencuri ikan di perairan Indonesia. Kemenlu juga memanggil Duta Besar Tiongkok untuk menyampaikan protes kerasnya.
Juru bicara Kemenlu Tiongkok, Geng Shuang, menjawab nota protes Indonesia. Geng menyebut Tiongkok tidak pernah melanggar hukum internasional berdasarkan Konvensi Hukum Laut PBB (UNCLOS).
Negeri Tirai Bambu itu mengeklaim Natuna masuk dalam sembilan garis putus yang ditetapkan Tiongkok secara historis. Sembilan garis putus atau yang disebut
nine dash line merupakan wilayah historis yang diklaim Tiongkok di Laut China Selatan.
Namun berdasarkan UNCLOS, perairan Natuna merupakan wilayah ZEE Indonesia. Kemenlu RI meminta Tiongkok menghormati keputusan UNCLOS 1982 atas hak berdaulat Indonesia di ZEE.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(AZF)
