Patroli Angkatan Laut Republik Indonesia, perlu diperkuat di Laut Natuna Utara. Foto: Medcom.id
Patroli Angkatan Laut Republik Indonesia, perlu diperkuat di Laut Natuna Utara. Foto: Medcom.id

Alasan TNI Tak Serampangan Menyerang Kapal Tiongkok di Natuna

Internasional indonesia-tiongkok Laut Natuna Utara
Fajar Nugraha • 06 Januari 2020 07:02
Jakarta: Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI) Hikmahanto Juwana mengatakan, ada satu hal yang perlu diluruskan dalam pembicaraan isu Natuna Utara yang saat ini menghangat. TNI tak begitu saja bisa langsung menyerang kapal asing yang masuk ke wilayah Indonesia.
 
Di masyarakat dan berbagai media mempersepsikan bahwa Coast Guard (Penjaga Pantai) Tiongkok memasuki wilayah kedaulatan Indonesia. “Padahal persepsi demikian tidak benar,” menurut Hikhmahanto, dalam keterangan kepada Medcom.id, Senin, 6 Januari 2020.
 
“Sejumlah kejadian menunjukkan Coast Guard Tiongkok dan kapal-kapal nelayan Tiongkok memasuki wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia di Natuna Utara. Untuk diketahui keberadaan ZEE tidak berada di laut teritorial, melainkan berada di laut lepas,” jelasnya.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Di laut lepas tidak dikenal konsep kedaulatan negara dan karenanya negara tidak boleh melakukan penegakan kedaulatan. Menurut Hikmahanto, dalam konsep ZEE, maka sumber daya alam yang ada dalam ZEE diperuntukkan secara eksklusif bagi negara pantai. Inilah yang disebut sebagai hak berdaulat atau sovereign right.
 
“Dalam konteks yang dipermasalahkan di Natuna Utara adalah hak berdaulat berupa ZEE dan sama sekali bukan kedaulatan. Oleh karenanya, situasi di Natuna Utara bukanlah situasi akan 'perang' karena ada pelanggaran atas kedaulatan Indonesia,” tegasnya.
 
Kalaupun ada pelibatan kapal-kapal dan personel TNI Angkatan Laut (AL), maka pelibatan tersebut dalam rangka penegakan hukum.
 
Untuk diketahui berdasarkan Pasal 9 ayat (2) UU TNI maka TNI AL selain bertugas untuk menegakkan kedaulatan, diberi tugas untuk menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah laut yurisdiksi nasional. Adapun yang dimaksud wilayah laut yurisdiksi nasional salah satunya adalah ZEE.
 
Sebelumnya, Pemerintah Indonesia memberikan nota protes diplomatik kepada Pemerintah Tiongkok atas insiden di Natuna. Nota protes atas pelanggaran Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia dilayangkan Kementerian Luar Negeri setelah kapal penjaga pantai Tiongkok mengawal nelayan untuk mencuri ikan di perairan Indonesia itu. Selain memberikan nota protes, Kemenlu juga memanggil Duta Besar Tiongkok untuk menyampaikan protes kerasnya.
 
Sementara itu, Tiongkok, lewat juru bicara Kemenlu mereka, Geng Shuang menjawab nota protes Indonesia dengan mengatakan negaranya tidak melanggar hukum internasional berdasarkan Konvensi Hukum Laut PBB (UNCLOS).
 
Menurut mereka, Natuna masuk dalam sembilan garis putus yang ditetapkan Tiongkok secara historis. Sembilan garis putus atau yang disebutnine dash lineadalah wilayah historis yang diklaim Tiongkok di Laut China Selatan.
 
Namun, berdasarkan UNCLOS, perairan Natuna merupakan wilayah ZEE Indonesia. Kemenlu RI meminta Tiongkok untuk menghormati keputusan UNCLOS 1982 atas hak berdaulat Indonesia di ZEE tersebut.
 

(FJR)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif