Kenali Yuk Perbedaan Rehabilitasi, Grasi, Amnesti, dan Abolisi

Jakarta: Pemberian rehabilitasi oleh Presiden Prabowo Subianto kepada eks direksi PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), Ira Puspadewi cs membuat istilah rehabilitasi kembali menjadi sorotan publik. Keputusan tersebut membuka diskusi lebih luas mengenai kewenangan presiden dalam memberikan pemulihan atau pengampunan hukum. Selain rehabilitasi, publik juga kerap mendengar istilah grasi, amnesti, dan abolisi. Keempat instrumen ini sama-sama berada dalam kewenangan Presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 14 UUD 1945, namun memiliki fungsi dan dasar hukum yang berbeda. Lalu, apa perbedaan keempatnya? Simak penjelasan berikut. Rehabilitasi Rehabilitasi merupakan pemulihan hak, kedudukan, harkat, dan martabat seseorang yang dirugikan akibat proses hukum. Rehabilitasi tidak menghapus pidana, tetapi mengembalikan nama baik individu yang dinilai mengalami ketidakadilan. Dasar hukum rehabilitasi terdapat dalam Pasal 1 angka 23 KUHAP yang mendefinisikan rehabilitasi sebagai pemulihan martabat seseorang, serta Pasal 95 ayat (1) KUHAP yang memberikan hak rehabilitasi bagi mereka yang ditangkap, ditahan, atau dituntut tanpa alasan sah. Kewenangan Presiden untuk memberikan rehabilitasi diatur dalam Pasal 14 ayat (1) UUD 1945, yang menetapkan bahwa Presiden berhak memulihkan status hukum seseorang melalui keputusan presiden. Grasi Grasi adalah pengampunan yang diberikan Presiden kepada terpidana yang telah dijatuhi putusan hukum tetap. Bentuknya dapat berupa pengurangan hukuman, perubahan jenis hukuman, atau penghapusan sebagian pidana. Kewenangan Presiden memberi grasi tercantum dalam Pasal 14 ayat (1) UUD 1945. Aturan teknis mengenai tata cara pengajuan dan bentuk pemberian grasi dijelaskan dalam UU No. 22 Tahun 2002, yang kemudian diperbarui melalui UU No. 5 Tahun 2010.     Amnesti Amnesti merupakan pengampunan menyeluruh yang menghapus status pidana seseorang, terutama pada kasus yang memiliki dimensi politik atau kepentingan negara. Setelah menerima amnesti, catatan pidana seseorang dianggap tidak lagi berlaku. Dasarnya terdapat dalam Pasal 14 ayat (2) UUD 1945, yaitu Presiden dapat memberi amnesti dengan pertimbangan DPR. Ketentuan pelaksanaannya tertuang dalam UU No. 11 Tahun 1954 tentang Amnesti dan Abolisi. Abolisi Abolisi adalah penghentian proses hukum terhadap seseorang sebelum perkara diputus pengadilan. Abolisi diberikan ketika perkara dinilai layak dihentikan demi kepentingan umum atau pertimbangan tertentu. Kewenangannya juga bersumber dari Pasal 14 ayat (2) UUD 1945, yang mengatur bahwa Presiden dapat memberikan abolisi dengan pertimbangan DPR. Mekanisme hukum terkait abolisi dijelaskan lebih lanjut dalam UU No. 11 Tahun 1954. Keempat instrumen di atas menunjukkan adanya mekanisme koreksi, pemulihan, dan pengampunan dalam sistem hukum Indonesia sesuai pertimbangan Presiden dan ketentuan perundang-undangan. (Sheva Asyraful Fali)