Kawasan Sudirman-Thamrin, Jakarta, dipenuhi peseda kendati CFD tak diterapkan, Minggu, 26 Juli 2020. Foto: Medcom.id/Kautsar Widya Prabowo
Kawasan Sudirman-Thamrin, Jakarta, dipenuhi peseda kendati CFD tak diterapkan, Minggu, 26 Juli 2020. Foto: Medcom.id/Kautsar Widya Prabowo

Kemenhub Tak Wajibkan Helm Saat Bersepeda

Nasional lalu lintas sepeda
Antara • 24 September 2020 05:09
Jakarta: Peraturan Menteri (PM) Perhubungan Nomor 59 Tahun 2020 tentang Keselamatan Pesepeda di Jalan tak mewajibkan penggunaan helm. Helm hanya menjadi opsional dalam bersepeda.
 
“Helm kan melindungi keselamatan, tapi ada pemikiran, dari rumah mau ke warung masa harus pakai helm, akhirnya jadi opsional,” kata Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Budi Setiyadi dalam diskusi virtual di Jakarta, Rabu, 23 September 2020.
 
Menurut dia, pembahasan mengenai masalah ini memang cukup alot. Namun, Budi menuturkan untuk tujuan tertentu, misalnya berolahraga, helm wajib digunakan meskipun dalam aturan sifatnya tetap opsional.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Budi menerangkan penggunaan helm bagi pesepeda di jalan umum juga tidak diwajibkan. Kendati begitu, masyarakat tetap dapat menggunakan helm sebagai bagian dari keselamatan saat bersepeda.
 
Di satu sisi, Budi berharap aturan ini dapat dengan cepat diimplementasikan hingga ke daerah-daerah tingkat kabupaten/kota. Dia mengaku sudah mengirim surat kepada gubernur dan kantor-kantor untuk menyiapkan fasilitas pendukung pesepeda.
 
"Artinya ada kewajiban bagi pemerintah untuk secara bertahap menyiapkan infrastruktur bagi pesepeda sehingga menjamin keselamatan bersepeda,” kata dia.
 
Salah satu fasilitas pendukung ini antara lain parkir umum untuk sepeda. Sarana ini diharap disediakan secara bertahap di kantor, sekolah, tempat umum, dan tempat ibadah.

"Parkir untuk sepeda ini tidak hanya ruang tapi juga alat untuk parkir sepedanya. Arahan kita parkir sepeda harus mudah dijangkau oleh pesepeda, lokasinya tidak terlalu jauh sehingga akan mendorong minat masyarakat cepat bertambah untuk bersepeda,” lanjut dia.
 
Kehadiran regulasi ini diharap dapat meningkatkan minat masyarakat menggunakan sepeda sebagai alat transportasi. Sepeda dapat digunakan dalam kegiatan sehari-hari untuk berpindah tempat dalam jarak dekat.
 
“Daya beli masyarakat saat ini sudah semakin baik, sehingga kecenderungannya adalah masyarakat mampu membeli kendaraan pribadi seperti mobil dan motor, dampaknya muncul polusi, kebisingan, dan kemacetan. Sekarang mumpung timbul fenomena penggunaan sepeda untuk kegiatan sehari-hari di masyarakat, kami bantu untuk mengembangkan minat tersebut,” kata Dirjen Budi.
 
Budi memastikan dengan PM Nomor 59 Tahun 2020, pemerintah mempunyai landasan hukum untuk pengaturan penggunaan sepeda. Dasar hukum berlalu lintas ini sesuai Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
 
“Dalam UU 22 Tahun 2009 ini belum ada sanksi yang mengatur pidana bagi lalu lintas bersepeda karena pengaturan untuk kendaraan tidak bermotor itu diserahkan kepada daerah. PM 59/2020 ini sebenarnya hanya pedoman teknis bagi masyarakat agar mengetahui tata cara bersepeda yang berkeselamatan,” jelas dia.
 
Baca: Kemenhub: Sanksi Bersepeda Diserahkan kepada Pemda
 
Dalam PM ini juga diatur tata cara berbelok, berhenti, dan rambu-rambu hingga fasilitas yang diperlukan. Ada beberapa isyarat tangan yang dapat digunakan pesepeda misalnya saat belok kanan, belok kiri, berhenti, dan mempersilahkan untuk mendahului.
 
“Untuk mengakomodasi kebutuhan pemerintah daerah, maka pemda (pemerintah daerah) dapat menentukan jenis dan penggunaan sepeda apa saja yang boleh beroperasi di wilayahnya sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah,” ujar dia.
 
(OGI)
  • Halaman :
  • 1
  • 2
Read All



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif