Jakarta: Associate Researcher Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Andree Surianta mengungkapkan penggunaan anggaran testing dan tracing minim. Angka itu lebih kecil ketimbang program vaksinasi covid-19.
"Testing dan tracing ini sangat penting untuk memahami skala penularan, supaya sumber daya bisa diarahkan secara tepat," kata Andree dalam keterangan tertulis, Jumat, 8 Juli 2021.
Dia mengungkapkan data terakhir Kementerian Keuangan menunjukkan baru Rp4,08 triliun dari Rp185,98 triliun anggaran penanganan covid-19 pada 2021 digunakan untuk diagnostik (testing dan tracing). Jumlah tersebut jauh lebih kecil ketimbang alokasi untuk vaksinasi sebesar Rp58 triliun dan Rp59,1 triliun untuk pengobatan.
Andree menyebut pengakuan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin sejumlah daerah sengaja menurunkan angka pemeriksaan. Hal itu agar angka penularan terlihat lebih rendah.
Pemerintah bakal mengubah sistem penentuan zonasi menjadi berdasarkan positivity rate untuk mencegah perilaku itu. Andree menilai keputusan ini tepat.
(Baca: Tracing dan Testing Covid-19 Dikebut hingga 4 Kali Lipat)
Sebab, jumlah tes dan positivity rate lebih sesuai untuk skema pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) yang memerlukan tingkat ketepatan tinggi dalam pengambilan kebijakan. "Kalau banyak orang tertular tetapi jumlah pemeriksaan sedikit, maka positivity rate akan tinggi," tutur Andree.
Sehingga, semakin banyak jumlah yang dites, positivity rate semakin turun. Semakin rendah positivity rate berarti jumlah kasus positif yang ditemukan lebih mencerminkan kondisi sesungguhnya.
"Jadi memperbanyak pemeriksaan dan pelacakan akan lebih berguna untuk skema PPKM daripada sekadar mengetahui jumlah kasus," tutur dia.
Andree menyebut prinsip itu menjadi acuan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) saat merekomendasikan standar positivity rate. Menurut WHO, pandemi bisa dikatakan sudah terkendali bila suatu daerah berhasil menekan positivity rate di bawah 5 persen selama 14 hari.
Daerah dengan positivity rate di bawah 5 persen akan mengetahui secara akurat jumlah dan konsentrasi kasus. Sehingga intervensi bisa lebih terarah.
Jakarta: Associate Researcher Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Andree Surianta mengungkapkan penggunaan anggaran
testing dan
tracing minim. Angka itu lebih kecil ketimbang program
vaksinasi covid-19.
"
Testing dan
tracing ini sangat penting untuk memahami skala penularan, supaya sumber daya bisa diarahkan secara tepat," kata Andree dalam keterangan tertulis, Jumat, 8 Juli 2021.
Dia mengungkapkan data terakhir Kementerian Keuangan menunjukkan baru Rp4,08 triliun dari Rp185,98 triliun anggaran penanganan covid-19 pada 2021 digunakan untuk diagnostik (
testing dan
tracing). Jumlah tersebut jauh lebih kecil ketimbang alokasi untuk vaksinasi sebesar Rp58 triliun dan Rp59,1 triliun untuk pengobatan.
Andree menyebut pengakuan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin sejumlah daerah sengaja menurunkan angka pemeriksaan. Hal itu agar angka penularan terlihat lebih rendah.
Pemerintah bakal mengubah sistem penentuan zonasi menjadi berdasarkan
positivity rate untuk mencegah perilaku itu. Andree menilai keputusan ini tepat.
(Baca:
Tracing dan Testing Covid-19 Dikebut hingga 4 Kali Lipat)
Sebab, jumlah tes dan
positivity rate lebih sesuai untuk skema pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat
(PPKM) yang memerlukan tingkat ketepatan tinggi dalam pengambilan kebijakan. "Kalau banyak orang tertular tetapi jumlah pemeriksaan sedikit, maka
positivity rate akan tinggi," tutur Andree.
Sehingga, semakin banyak jumlah yang dites,
positivity rate semakin turun. Semakin rendah
positivity rate berarti jumlah kasus positif yang ditemukan lebih mencerminkan kondisi sesungguhnya.
"Jadi memperbanyak pemeriksaan dan pelacakan akan lebih berguna untuk skema PPKM daripada sekadar mengetahui jumlah kasus," tutur dia.
Andree menyebut prinsip itu menjadi acuan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) saat merekomendasikan standar
positivity rate. Menurut WHO, pandemi bisa dikatakan sudah terkendali bila suatu daerah berhasil menekan
positivity rate di bawah 5 persen selama 14 hari.
Daerah dengan
positivity rate di bawah 5 persen akan mengetahui secara akurat jumlah dan konsentrasi kasus. Sehingga intervensi bisa lebih terarah.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(REN)
