Jakarta: Masyarakat diimbau tak memilih-milih jenis vaksin untuk melindungi diri dari pandemi covid-19. Semua jenis vaksin yang ada di Indonesia dipastikan aman.
"Perlu ada edukasi kepada masyarakat mengenai keterbatasan vaksin. Untuk itu, jangan memilah-milah vaksin. Keputusan pemerintah sendiri berdasarkan evaluasi menyeluruh," kata Anggota Komisi IX DPR, Rahmad Handoyo, dalam webinar Alinea Forum bertema "Strategi Mewujudkan 2 Juta Dosis Vaksinasi Covid-19", Kamis, 1 Juli 2021.
Rahmad optimistis target 2 juta vaksinasi per hari bisa terealisasikan. Kendati begitu, menurutnya, faktor keberhasilan vaksinasi sangat dipengaruhi logistik.
Hal tersebut nantinya dapat dibantu dengan dukungan organisasi masyarakat yang dapat dioptimalkan. Untuk golongan anak-anak, kata dia, vaksinasi dapat dilakukan dengan kolaborasi bersama sekolah-sekolah.
Rahmad mendukung langkah pemerintah menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat Jawa-Bali. Namun, menurutnya, aturan itu harus disertai dengan ketegasan menegakkan aturan bagi para pelanggar.
"Pemerintah daerah dibantu dengan aparatur negara harus mampu menegakkan aturan tanpa pandang bulu. Aturan harus dijalankan dan dipatuhi oleh semua pihak," katanya.
Epidemiolog FKM UI Tri Yunis Miko Wahyono berharap negara mempunyai logistik yang cukup untuk memperluas cakupan vaksinasi. Hal itu penting untuk merealisasikan target 2 juta dosis vaksin per hari pada Agustus.
"Sepertinya Indonesia masih bermasalah dalam pengadaan logistik vaksin untuk kebutuhan masyarakat," ucap dia.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan menerapkan PPKM darurat di Jawa-Bali selama dua pekan per 3 Juli. Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, ditunjuk sebagai koordinator pelaksana.
Juru bicara Vaksinasi Covid-19 Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Siti Nadia Tarmizi, mengatakan pemerintah menggenjot target vaksinasi menjadi 2 juta per hari pada Agustus sebagai upaya lain penanganan pandemi. Agar rencana berjalan lancar, syarat penyuntikan sesuai domisili dalam kartu tanda penduduk (KTP) dihapus.
"Sudah dapat melakukan vaksinasi tanpa harus menyertakan surat keterangan domisili," kata dia.
Selain itu, Kemenkes juga mendorong unit pelaksana teknis vertikal seperti rumah sakit umum pusat (RSUP), Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP), dan politeknik kesehatan menjadi sentra vaksinasi.
Kendati begitu, masyarakat diminta untuk tetap membawa KTP ketika hendak vaksinasi. Pasalnya petugas membutuhkan nomor induk kependudukan (NIK) untuk membuat laporan mengenai masyarakat yang telah menerima vaksin.
Strategi lainnya adalah melakukan pendekatan kepada masyarakat melalui sentra vaksinasi secara khusus untuk daerah urban. Dengan begitu, masyarakat tidak perlu pergi jauh untuk datang ke sentra vaksinasi karena sudah tersebar di seluruh provinsi untuk mendekatkan masyarakat pada pelayanan vaksinasi.
Upaya lainnya adalah menyediakan petugas vaksinasi keliling (mobile) pada tingkat RT atau RW. "Strategi ini dilakukan dengan berkoordinasi bersama RT atau RW. Nanti akan diumumkan setelah ada jadwal vaksinasinya untuk warga setempat," ucap Siti.
Kerja sama dengan pihak swasta juga akan terus ditingkatkan. Di antaranya dengan mempercepat proses vaksinasi kepada kelompok sasaran melalui program Gotong Royong.
Di sisi lain, Kemenkes terus memperkuat kerja sama dengan TNI, Polri, dan BUMN dalam upaya mempercepat pelaksanaan program vaksinasi Covid-19. "Kerja sama itu juga berkontribusi terhadap peningkatan percepatan penyuntikan dosis," katanya.
Jakarta: Masyarakat diimbau tak memilih-milih jenis vaksin untuk melindungi diri dari pandemi covid-19. Semua jenis vaksin yang ada di Indonesia dipastikan aman.
"Perlu ada edukasi kepada masyarakat mengenai keterbatasan vaksin. Untuk itu, jangan memilah-milah vaksin. Keputusan pemerintah sendiri berdasarkan evaluasi menyeluruh," kata Anggota Komisi IX DPR, Rahmad Handoyo, dalam webinar Alinea Forum bertema "Strategi Mewujudkan 2 Juta Dosis Vaksinasi Covid-19", Kamis, 1 Juli 2021.
Rahmad optimistis target 2 juta vaksinasi per hari bisa terealisasikan. Kendati begitu, menurutnya, faktor keberhasilan vaksinasi sangat dipengaruhi logistik.
Hal tersebut nantinya dapat dibantu dengan dukungan organisasi masyarakat yang dapat dioptimalkan. Untuk golongan anak-anak, kata dia, vaksinasi dapat dilakukan dengan kolaborasi bersama sekolah-sekolah.
Rahmad mendukung langkah pemerintah menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat Jawa-Bali. Namun, menurutnya, aturan itu harus disertai dengan ketegasan menegakkan aturan bagi para pelanggar.
"Pemerintah daerah dibantu dengan aparatur negara harus mampu menegakkan aturan tanpa pandang bulu. Aturan harus dijalankan dan dipatuhi oleh semua pihak," katanya.
Epidemiolog FKM UI Tri Yunis Miko Wahyono berharap negara mempunyai logistik yang cukup untuk memperluas cakupan vaksinasi. Hal itu penting untuk merealisasikan target 2 juta dosis vaksin per hari pada Agustus.
"Sepertinya Indonesia masih bermasalah dalam pengadaan logistik vaksin untuk kebutuhan masyarakat," ucap dia.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan menerapkan PPKM darurat di Jawa-Bali selama dua pekan per 3 Juli. Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, ditunjuk sebagai koordinator pelaksana.
