Target 36 Juta Vaksin Covid-19 Mesti Didongkrak

Jakarta: Epidemiolog Universitas Indonesia (UI) Syahrizal Syarif menilai proyeksi pemberian vaksin virus korona (covid-19) pada tahap I atau kuartal IV 2020 sebanyak 36 juta orang belum cukup. Semakin banyak vaksin maka akan mempermudah pengendalian penyakit. "Kurang malah. Kan tambah banyak tambah bagus," kata Syarif saat berbincang dengan Medcom.id. Syarif mengatakan secara teori upaya pengendalian penyakit bisa dilakukan dengan memaksimalkan vaksinasi 70 persen penduduk Indonesia. Namun jumlah tersebut diproyeksi baru tercapai pada akhir 2021. Jenis vaksin yang dipastikan akan digunakan di Indonesia, yakni Sinovac-Biofarma dan Sinopharm. Kedua vaksin itu harus disuntikkan dua kali. Dengan demikian, 70 persen penduduk Indonesia mesti divaksin dengan dua kali dosis. Artinya, butuh sekitar 320 juta total vaksin. "Jadi yang 70 persen divaksin itu bisa melindungi 30 persen yang tidak divaksin. Kalau sudah 70 persen divaksinasi secara sendirinya kasus covid-19 akan turun, akan terkendali," ujar Syarif. Rencana jangka panjang pemerintah mesti disambut baik. Sebelumnya, Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN), Airlangga Hartarto, telah menyiapkan road map pelaksana pemberian vaksin tersebut.     Tahap I (Kuartal IV 2020) sebanyak 36 juta vaksin, tahap II (Kuartal I 2021) sejumlah 75 juta vaksin, dan tahap III (Kuartal II 2021) sebanyak 105 juta vaksin. Kemudian tahap IV (Kuartal III 2021) dan tahap V (Kuartal IV 2021) masing-masing 80 juta vaksin. Syarif mengingatkan meski rencana pemerintah telah terstruktur, hingga kini sejumlah vaksin untuk virus korona masih dalam tahap uji klinis fase tiga. Artinya, belum ada bukti vaksin yang diuji coba memberikan proteksi dari virus korona. "Nah ini sampai hari ini tidak ada satupun kandidat vaksin yang sudah dilaporkan mampu memproteksi berapa persen dari perlindungannya kita belum ada. Kita masih menunggu," ucap Syarif. Prioritas vaksin Syarif sepakat dengan prioritas pemberian vaksin pada tahap awal yang telah dirancang oleh pemerintah. Orang-orang yang berisiko terpapar virus covid-19 diutamakan. "Jadi prinsip dasar bukan usia tapi siapa yang paling berisiko untuk kena, atau pun pada dasarnya kalau kena siapa yang paling berisiko lebih banyak akan meninggal," ucap Syarif. Kelompok garda terdepan seperti petugas medis menjadi kelompok yang paling awal menerima vaksin. Diikuti TNI, Polri, aparat hukum lainnya, serta kelompok masyarakat dengan kategori lanjut usia (lansia). "Setelahnya tentu anak-anak ibu hamil. Setelah itu masuk ke kelompok guru, yang dianggap nanti kalau gurunya tidak punya vaksin, sakit, nanti menularkan ke muridnya. Setelah itu baru masyarakat umum," ujar Syarif.     Kehalalan vaksin Pemberian vaksin tak terlepas dari isu kehalalan vaksin. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) harus memastikan kehalalan vaksin yang akan digunakan di Indonesia. Sebab, Indonesia belum mampu memproduksi vaksin. Pada tahap awal, Indonesia akan membeli vaksin. Produksi vaksin dalam negeri sendiri diyakini baru tercapai pada pertengahan 2021. Syarif menilai BPOM perlu menggandeng Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk memantau produksi vaksin di luar negeri. Sinovac diproduksi di China kemudian Sinopharm di United Emirat Arab. "Kan katanya BPOM mau pergi ke Cina ke pabriknya mencek proses pembuatannya seperti apa safety bagaimana, efektivitasnya, saya kira juga bawa MUI," ucap Syarif. Kendati begitu, dia berharap kehalalan vaksin tidak menjadi kekhawatiran pemenuhan vaksin bagi masyarakat Indonesia. BPOM dan MUI diyakini mampu menjamin kehalalan vaksin. "Enggak usah terlalu ribet lah. Ini situasi wabah bahkan approval untuk akses ke masyarakat luas," ucap Syarif.