Jakarta: Pimpinan baru Dewan Pers mengunjungi Kantor Media Group di Kedoya, Jakarta Barat. Dalam lawatan tersebut, Dewan Pers mengajak Media Group yang terdiri dari Media Indonesia, Metro TV, dan Medcom.id memperkuat peran pers dalam menghadapi isu-isu aktual.
Ketua Dewan Pers, Azyumardi Azra, mengungkapkan ada dua isu utama yang menjadi tantangan insan pers dan lembaga medianya. Kedua isu tersebut adalah digitalisasi yang telah mengubah pola lama dan isu menjelang tahun politik 2024.
"Media kita saat ini di tengah serbuan digitalisasi yang menyebabkan perubahan-perubahan, tidak hanya tingkat nasional tapi juga lokal. Selain itu, media asing pun hadir hingga platform digital yang merambah pasarannya di kita," ujar Azyumardi saat bertemu pimpinan Media Grup, Senin, 20 Juni 2022.
Menurut Azyumardi, media konvensional tengah terdesak di era disrupsi teknologi. Banyak media abal-abal memberi informasi yang tidak bertanggung jawab. Platform digital pun makin marak dan menjadi konsumsi publik tanpa ada regulasi mengaturnya.
Dia menilai media konvensional harus merespons cepat tantangan itu. Perlu terobosan dan inovasi untuk bisa bertahan, sekaligus berkembang menghadapi derasnya arus digitalisasi.
Dewan Pers juga ingin Media Group dan insan pers nasional memperkuat perannya menjelang tahun politik. Mengingat, isu-isu politik terus meningkat hingga 2024.
"Di tahun-tahun politik, pers lebih berperan menjaga keutuhan bangsa karena era politik bisa menimbulkan kegaduhan, perpecahan di masyarakat. Untuk itu, diksi yang digunakan tidak memecah belah, kita ingin hal itu tidak digunakan di media mainstream kita," kata dia.
Dewan Pers juga meminta media massa memainkan peran lebih besar lagi untuk kekuatan check and balance. "Karena kita tahu kekuatan check and balance dari kampus dan masyarakat sipil juga berkurang. Sehingga perkembangan politik bisa lebih sehat, lebih terkonsolidasi," ujar dia.
Baca: Bawaslu dan Media Group Kerja Bareng Bangun Literasi Digital pada Pemilu 2024
Sementara itu, Ketua Komisi Penelitian, Pendataan dan Ratifikasi Pers, Ninik Rahayu, menyampaikan isu lain yang menjadi perhatian Dewan Pers. Saat ini pihaknya tengah membahas isu gender sensitive journalism.
"Kita punya harapan besar lembaga pers mulai membuat pedoman-pedoman penanganan, pencegahan kekerasan terhadap perempuan karena kita juga sudah mengesahkan UU TPKS," terang mantan komisioner Komnas Perempuan itu.
Ninik mendorong lembaga pers mengupayakan berbagai bentuk pelatihan penguatan kapasitas. Selain itu, lembaga pers perlu mendorong afirmasi 30 persen perempuan di lembaga legislatif, eksekutif, hingga lembaga pers.
Penguatan kapasitas insan pers juga berlaku untuk semua gender. Khususnya dalam menghadapi isu-isu kekerasan terdapan pewarta yang sudah marak terjadi di daerah.
Direktur Pemberitaan Media Indonesia, Gaudensius Suhardi mengapresiasi langkah-langkah yang dilakukan Dewan Pers. Media Group, khususnya Media Indonesia, terus beradaptasi mengahadapi disrupsi teknologi yang benar-benar terasa dalam dua tahun pandemi covid-19.
"Pandemi justru menjadi berkah bagi kami. Work from home di Media Indonesia yang berlanjut dan ini menjadi lebih efektif," terang dia.
Bersama platform lain di Media Group, Media Indonesia melalukan konvergensi. Hal itu merupakan respons Media Group untuk tetap survive dan terus berkembang menghadapi tantangan digitalisasi.
Gaudensius mendorong Dewan Pers terus menyosialisasikan UU Pers. Menurut dia, fenomena yang terjadi saat ini, pejabat cenderung lebih memilih menjadi narasumber di platform digital, seperti podcast. Padahal amanah UU seharusnya mengutamakan media konvensional yang memiliki izin atau tergabung dalam Dewan Pers.
"Kami mendorong Dewan Pers melakukan edukasi kepada pemerintah dan perlu dipikirkan setiap penerbit yang juga punya YouTube-nya itu masuk produk jurnalistik yang bisa dipertanggungjawabkan," ungkap dia.
Baca: Media Group dan Seskoad Gelar Media Week untuk Siswa Perwira
Gaudensius memastikan semua berita di Media Indonesia selalu melewati tim bahasa. Sehingga, kata Gaudensius, kesalahan penulisan atau potensi pelanggaran kode etik bisa diminimalkan.
Media Indonesia juga aktif memberi edukasi kepada masyarakat, khususnya generasi muda. Mulai dari pelatihan reporter cilik hingga siswa sekolah menengah, maupun mahasiswa diberi kesempatan untuk mengembangkan kemampuan menulis mereka.
Jakarta: Pimpinan baru Dewan Pers mengunjungi Kantor Media Group di Kedoya, Jakarta Barat. Dalam lawatan tersebut, Dewan Pers mengajak
Media Group yang terdiri dari
Media Indonesia,
Metro TV, dan
Medcom.id memperkuat peran pers dalam menghadapi isu-isu aktual.
Ketua Dewan Pers, Azyumardi Azra, mengungkapkan ada dua isu utama yang menjadi tantangan insan pers dan lembaga medianya. Kedua isu tersebut adalah
digitalisasi yang telah mengubah pola lama dan isu menjelang tahun politik
2024.
"Media kita saat ini di tengah serbuan digitalisasi yang menyebabkan perubahan-perubahan, tidak hanya tingkat nasional tapi juga lokal. Selain itu, media asing pun hadir hingga platform digital yang merambah pasarannya di kita," ujar Azyumardi saat bertemu pimpinan Media Grup, Senin, 20 Juni 2022.
Menurut Azyumardi, media konvensional tengah terdesak di era disrupsi teknologi. Banyak media abal-abal memberi informasi yang tidak bertanggung jawab. Platform digital pun makin marak dan menjadi konsumsi publik tanpa ada regulasi mengaturnya.
Dia menilai media konvensional harus merespons cepat tantangan itu. Perlu terobosan dan inovasi untuk bisa bertahan, sekaligus berkembang menghadapi derasnya arus digitalisasi.
Dewan Pers juga ingin Media Group dan insan pers nasional memperkuat perannya menjelang tahun politik. Mengingat, isu-isu politik terus meningkat hingga 2024.
"Di tahun-tahun politik, pers lebih berperan menjaga keutuhan bangsa karena era politik bisa menimbulkan kegaduhan, perpecahan di masyarakat. Untuk itu, diksi yang digunakan tidak memecah belah, kita ingin hal itu tidak digunakan di media
mainstream kita," kata dia.
Dewan Pers juga meminta media massa memainkan peran lebih besar lagi untuk kekuatan
check and balance. "Karena kita tahu kekuatan
check and balance dari kampus dan masyarakat sipil juga berkurang. Sehingga perkembangan politik bisa lebih sehat, lebih terkonsolidasi," ujar dia.
Baca:
Bawaslu dan Media Group Kerja Bareng Bangun Literasi Digital pada Pemilu 2024
Sementara itu, Ketua Komisi Penelitian, Pendataan dan Ratifikasi Pers, Ninik Rahayu, menyampaikan isu lain yang menjadi perhatian Dewan Pers. Saat ini pihaknya tengah membahas isu gender
sensitive journalism.
"Kita punya harapan besar lembaga pers mulai membuat pedoman-pedoman penanganan, pencegahan kekerasan terhadap perempuan karena kita juga sudah mengesahkan UU TPKS," terang mantan komisioner Komnas Perempuan itu.
