Ingin Kembali Menjadi Negara Maritim, Kebijakan Pemerintah Dinilai Buruk dan Mengancam Kedaulatan Negara

Jakarta: Memiliki cita-cita menjadi poros maritim dunia, rupanya tak lantas membuat pemerintah konsisten menjaga kegiatan lautnya. Hal tersebut dapat dilihat dari Presiden Joko Widodo kembali membuka keran ekspor pasir laut.  Aksi tersebut dapat dilihat melalui terbitnya peraturan pemerintah nomor 26 tahun 2023 tentang pengelolaan hasil sedimentasi laut. Meskipun begitu, pasir laut masih dibutuhkan sebagai reklamasi negeri dan pembangunan lainnya.  Kebijakan tersebut rupanya dinilai akan memperburuk dampak krisis iklim sekaligus mengancam kedaulatan negara. "Karena yang terjadi bahwa laut kita memerlukan pemulihan dan butuh penyelamatan dari dampak krisis iklim. Saya kira sudah banyak sekali wilayah Indonesia yang sudah ditambang," ujar Manajer Kampanye Pesisir dan Laut Walhi Nasional, Parid Ridwanuddin, dikutip dari Selamat Pagi Indonesia, Metro TV, Kamis 1 Juni 2023.   Ia menambahkan beberapa wilayah yang ditambang ialah pulau Rupat di Riau. Kendati demikian, mata pencaharian nelayan di wilayah tersebut menjadi hilang yang disebabkan oleh rusaknya laut akibat aksi tersebut.  Sebelumnya, dalam pidato pertamanya saat menjadi presiden yakni pada 20 Oktober 2014, Joko Widodo menyampaikan bahwa akan membawa kembali Indonesia menjadi negara maritim. "Kita harus bekerja dengan sekeras-kerasnya, untuk mengembalikan Indonesia sebagai negara maritim. Samudra, laut, selat dan teluk adalah masa depan peradaban kita," Ujar Presiden Joko Widodo.  (Vania Liu Trixie)