Foto udara pola pembangunan sekat kanal di lahan gambut Tanjungjabung Timur, Jambi. Foto Antara Wahdi Septiawan
Foto udara pola pembangunan sekat kanal di lahan gambut Tanjungjabung Timur, Jambi. Foto Antara Wahdi Septiawan

PBB Puji Aksi Nyata Jokowi Menata Lahan Gambut Indonesia

Nasional restorasi lahan gambut
Achmad Zulfikar Fazli • 23 Maret 2018 14:24
Jakarta: Indonesia dinilai berhasil menjadi salah satu negara yang efektif menjadikan kebijakan tata kelola dengan lahan gambut terluas di dunia. Luas lahan gambut di Indonesia lebih dari 15 juta hektare.
 
Presiden Joko Widodo juga mendapat apresiasi dari dunia internasional setelah menerbitkan peraturan perundangan (Perppu). Tak hanya itu, Presiden juga melakukan aksi nyata implementasi di lapangan untuk mencegah terulangnya kebakaran gambut. Peristiwa kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) hebat pada 2015.
 
Direktur Eksekutif Program Lingkungan PBB (UNEP) Erik Solheim memuji langkah pemerintah dalam memulihkan ekosistem gambut. Hal itu disampaikan dalam pertemuan tingkat tinggi sebagai rangkaian pertemuan Mitra Kerja Global Peatland Initiative (GPI) di Brazzaville, Republik Kongo, Kamis, 22 Maret 2018.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Rusaknya lahan gambut di seluruh dunia akan menjadi pukulan besar terhadap Perjanjian Paris dan bagi generasi mendatang,'' kata Solheim dalam keterangan resmi yang dikeluarkan KLHK, Jumat, 23 Maret 2018.
 
Baca: KLHK Ingin Seluruh Pemegang Izin Pulihkan Lahan Gambut
 
Solheim meminta Republik Kongo dan Republik Demokratik Kongo belajar dari pengalaman Indonesia dalam memulihkan ekosistem gambut. Terutama pada kepemimpinan Presiden Jokowi dan Menteri Siti Nurbaya dalam mengendalikan kebakaran gambut.
 
Ia juga mengapresiasi keberhasilan dari Satgas Karhutla dalam berkoordinasi guna mencegah kembali terjadinya kebakaran hutan. "Termasuk keberhasilan dalam koordinasi dengan TNI, Polisi, masyarakat, dan LSM. Penegakan hukum terhadap pelanggaran-pelanggaran juga sangat mendukung upaya percepatan pemulihan ekosistem gambut," ujar dia.
 
Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar didapuk menjadi pembicara kunci dalam pertemuan ini. Ia menjelaskan, peristiwa karhutla hebat pada tahun 2015, telah menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi pemerintah.
 

 
Pemerintah merespons kejadian itu melalui kebijakan untuk memperbaiki tata kelola gambut secara ketat dan menyeluruh. Terutama dalam rangka pencegahan terulangnya kebakaran gambut.
 
''Hasilnya pada periode 2016-2017, Indonesia berhasil menurunkan titik api sebanyak 93,6 persen. Keberhasilan ini merupakan bukti keseriusan Presiden Joko Widodo, menjadikan pencegahan Karhutla yang mayoritas terjadi di lahan gambut sebagai prioritas nasional, dan berhasil mewujudkan kebijakan-kebijakan dalam aksi yang efektif di lapangan,'' jelas Siti.
 
Adapun strategi yang mendukung upaya-upaya perbaikan tata kelola gambut, di antaranya melalui kebijakan perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut, perpanjangan Inpres Moratorium pemberian izin baru di hutan primer dan lahan gambut, serta terus meningkatkan penegakan hukum secara efektif.
 
Salah satu yang fenomenal, lanjut dia, putusan terhadap satu pemegang konsensi lahan yang terbukti bersalah dalam kasus karhutla dan harus membayar ganti rugi sebesar USD1,2 juta.
 
Siti mengatakan, kemampuan melibatkan semua pihak secara efektif dalam kerja besar menjadi kunci keberhasilan Indonesia dalam mengelola lahan gambut. Kerja besar itu mulai dari organisasi kemasyarakatan, termasuk mendorong pemenuhan kewajiban legal sektor swasta yang terkait pengelolaan lahan gambut di konsesi mereka.
 
Indonesia juga berkomitmen melakukan penelitian dalam upaya pemulihan ekosistem gambut, termasuk pengembangan sistem monitoring ketinggian permukaan air dan vegetasi di lahan gambut, website dan portal online untuk peta dan penggunaan lahan gambut di di beberapa kabupaten yang menjadi percontohan.
 
"Indonesia memiliki "Desa Peduli Gambut” sebagai satu model untuk manajemen lahan gambut terintegrasi yang melibatkan masyarakat lokal dalam kegiatan konservasi lahan gambut," tutur Siti.
 
Siti menyampikan, sebagai pendiri gerakan Asia-Afrika, Indonesia telah siap untuk berbagi pengalaman dengan negara-negara lain untuk kebijakan perbaikan tata kelola gambut melalui kerja sama selatan-selatan dan Triangular.
 
"Indonesia siap menggulirkan rencananya untuk mendirikan Pusat Riset Internasional Gambut Tropis di Indonesia. Diyakini dalam beberapa tahun ke depan, dunia akan mengakui lahan gambut Indonesia sebagai Arsip Dunia,'' kata Siti.
 
Turut hadir Perdana Menteri Republik Kongo, Clement Mouamba, Menteri Lingkungan Hidup Republik Demokratik Kongo, Amy Ambatobe Nyongolo, dan Menteri Lingkungan Hidup Republik Kongo Arlette Soudan-Nonau.
 

 

(FZN)

LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif