Sekretaris Jenderal KLHK, Bambang Hendroyono - Medcom.id/Faisal Abdalla.
Sekretaris Jenderal KLHK, Bambang Hendroyono - Medcom.id/Faisal Abdalla.

KLHK Ingin Seluruh Pemegang Izin Pulihkan Lahan Gambut

Nasional gambut restorasi lahan gambut
Faisal Abdalla • 12 Desember 2017 07:05
Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menegaskan penerbitan surat keputusan memulihkan lahan terbakar diberikan pada semua pemegang izin lahan gambut. Belakangan PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) menggugat SK 5322 yang dikeluarkan KLHK lantaran keberatan dengan surat keputusan itu.
 
"Bukan PT RAPP saja, tapi seluruh perusahaan pemegang izin Hutan Tanaman Industri (HTI), pemegang izin perkebunan, dan lain-lain wajib menjaga ekosistem gambut ini supaya tidak terbakar lagi," ujar Sekretaris Jenderal KLHK Bambang Hendroyono di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Cakung, Jakarta Timur, Senin, 11 Desember 2017.
 
Komitmen untuk memulihkan dan menjaga lahan gambut dari kerusakan harus tertuang dalam rencana kerja usaha (RKU). Untuk itu, ia menegaskan seluruh perusahaan harus merevisi RKU nya agar sesuai dengan PP Nomor 57 tahun 2016 tentang perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Tidak bisa satu-satu, harus semua. Wujud nyatanya harus ada rencana kerja usaha. Rencana kerja usaha yang lama itu kan belum berbasis gambut. Masih berdasarkan UU 41 (tahun 1999 tentang kehutanan) dan PP Nomor 6 (tahun 2007 tentang tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan serta pemanfaatan hutan). Akhirnya kita harus merevisi itu karena sudah ada UU Nomor 32 (tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup), PP Nomor 71 (tahun 2014 tentang perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut) dan PP Nomor 57 (tahun 2016, perubahan atas PP Nomor 71) itu menjadi dasar untuk revisi RKU. Ini yang kita tegaskan," tukas Bambang.
 
(Baca juga:Gugatan PT RAPP ke Kementerian LHK Salah Alamat)
 
Terakhir, Bambang juga mengatakan penerbitan SK 5322 sudah sesuai dengan azas umum pemerintahan dan bukan bentuk kesewenang-wenangan. SK 5322 dikeluarkan oleh KLHK untuk membatalkan Rencana Kerja Usaha (RKU) periode 2010-2019.
 
"Kebijakan ini diterapkan pemerintah dengan sangat hati-hati. Dengan bijaksana. Jadi kita menerapkan azas umum pemerintahan yang baik lah. Mempertimbangkan kepastian hukum, pemanfaatan serta kecermatannya," ujar Bambang.
 
PT RAPP sebelumnya mengajukan gugatan permohonan fiktif positif kepada KLHK. Gugatan diajukan lantaran KLHK tidak menggubris Surat Nomor 101/RAPP-DIR/X/2017 yang dikeluarkan PT RAPP pada tanggal 18 Oktober 2017. Surat itu berisi keberatan PT RAPP mengenai SK 5322.
 
Melalui pengajuan permohonan fiktif positif ini, RAPP tidak menggungat SK pembatalan RKU, melainkan mempermasalahkan sikap Menteri Lingkungan Hidup yang tidak menggubris keberatan PT RAPP atas SK 5322 sesuai batas waktu dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan (UUAP) selama 10 hari kerja setelah permohonan PT RAPP diterima KLHK.
 
(Baca juga:Karhutla 2015 Rugikan Negara Rp212 Triliun)
 

 

(REN)

LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif