Garut: Presiden Joko Widodo membagikan sertifikat tanah wakaf ke 257 pesantren, masjid musala, dan lembaga pendidikan untuk wilayah Ciamis-Banjar-Garut-Tasikmalaya, Jawa Barat. Sertifikat dibagikan guna menghindari sengketa lahan pesantren dan rumah ibadah.
"Di semua provinsi sama, sengketa-sengketa itu ada. Bahkan ada masjid di sebuah provinsi, masjid yang paling besar, juga sama. Dituntut ahli warisnya padahal masjidnya besar sekali sudah berdiri," kata Jokowi di Masjid Agung Cibatu, Jawa Barat, Jumat, 18 Januari 2019.
Semestinya, semua tanah wakaf sudah memiliki sertifikat hak hukum atas tanah demi menghindari sengketa dan memberikan kejelasan. Misalnya, tanah yang semula didirikan masjid memiliki harga yang murah tapi ketika harga tanah naik, timbul masalah dan sengketa dengan ahli waris.
"Tetapi begitu tanah yang ada harganya sudah Rp120 juta per meter, nah mulai masalah ada," kata dia.
(Baca juga: Program Sertifikasi Tanah untuk Memperkuat Perekonomian)
Karenanya, pemerintah melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang terus mengebut program sertifikasi tanah menjadi 9 juta tahun ini. Jumlah ini lebih tinggi dari target tahun lalu sebanyak 7 juta sertifikat.
"Untuk apa ini kita percepat dan berikan? Ini tidak hanya di Jawa Barat, tapi dari Aceh sampai ke timur di Papua. Semua akan kita diberikan," ujar Jokowi.
Sebelumnya, pemerintah berhasil menerbitkan 9.315.006 sertifikat tanah pada 2018. Jumlah tersebut terpaut jauh dari target yang ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo sebesar 7 juta sertifikat.
Garut: Presiden Joko Widodo membagikan sertifikat tanah wakaf ke 257 pesantren, masjid musala, dan lembaga pendidikan untuk wilayah Ciamis-Banjar-Garut-Tasikmalaya, Jawa Barat. Sertifikat dibagikan guna menghindari sengketa lahan pesantren dan rumah ibadah.
"Di semua provinsi sama, sengketa-sengketa itu ada. Bahkan ada masjid di sebuah provinsi, masjid yang paling besar, juga sama. Dituntut ahli warisnya padahal masjidnya besar sekali sudah berdiri," kata Jokowi di Masjid Agung Cibatu, Jawa Barat, Jumat, 18 Januari 2019.
Semestinya, semua tanah wakaf sudah memiliki sertifikat hak hukum atas tanah demi menghindari sengketa dan memberikan kejelasan. Misalnya, tanah yang semula didirikan masjid memiliki harga yang murah tapi ketika harga tanah naik, timbul masalah dan sengketa dengan ahli waris.
"Tetapi begitu tanah yang ada harganya sudah Rp120 juta per meter, nah mulai masalah ada," kata dia.
(Baca juga:
Program Sertifikasi Tanah untuk Memperkuat Perekonomian)
Karenanya, pemerintah melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang terus mengebut program sertifikasi tanah menjadi 9 juta tahun ini. Jumlah ini lebih tinggi dari target tahun lalu sebanyak 7 juta sertifikat.
"Untuk apa ini kita percepat dan berikan? Ini tidak hanya di Jawa Barat, tapi dari Aceh sampai ke timur di Papua. Semua akan kita diberikan," ujar Jokowi.
Sebelumnya, pemerintah berhasil menerbitkan 9.315.006 sertifikat tanah pada 2018. Jumlah tersebut terpaut jauh dari target yang ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo sebesar 7 juta sertifikat.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(REN)
