Jakarta: Wacana penerapan Artificial Intelligent atau kecerdasan buatan untuk menggantikan pejabat eselon III dan IV dinilai tepat. Perampingan eselon ini akan menghemat anggaran negara hingga Rp12 miliar.
Staf Program KPPOD Henny Prasetyowati mencontohkan tunjangan kinerja untuk pejabat eselon III dan IV. Total ada 98.658 pejabat eselon III di seluruh Indonesia. Paling rendah mereka mendapatkan tunjangan kinerja sebesar Rp37 juta per tahun.
"Juga eselon IV 327.058 PNS, ini dengan tunjangan kinerja Rp22 juta, itu sekitar Rp7 (miliar) sampai Rp8 M, berarti sekitar Rp10 (miliar) sampai Rp12 M bisa kita pangkas," kata Henny dalam Diskusi Media di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Minggu, 15 Desember 2019.
Menurut dia, perampingan ini tidak mudah. Namun, sistem ini relevan untuk kondisi saat ini.
"Sangat relevan, Pak Jokowi melihat dengan teknologi kita bisa mempercepat proses itu. Bukan hanya mempercepat tapi juga meminimalisir SDM yang ada," ujar dia.
Dia mencontohkan kepala seksi (kasi) dan kepala bagian (kabag) di eselon III dan IV akan lebih mudah melakukan perizinan bila diganti dengan kecerdasan buatan.
Kecerdasan buatan juga akan memudahkan proses pembuatan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Pejabat terkait tinggal mengunggah dokumen yang dibutuhkan untuk diproses.
"(Jadi penerapan kecerdasan buatan) Sangat relevan, dan bukan wacana saja, di negara lain ada," kata Henny.
Jakarta: Wacana penerapan
Artificial Intelligent atau kecerdasan buatan untuk menggantikan pejabat eselon III dan IV dinilai tepat. Perampingan eselon ini akan menghemat anggaran negara hingga Rp12 miliar.
Staf Program KPPOD Henny Prasetyowati mencontohkan tunjangan kinerja untuk pejabat eselon III dan IV. Total ada 98.658 pejabat eselon III di seluruh Indonesia. Paling rendah mereka mendapatkan tunjangan kinerja sebesar Rp37 juta per tahun.
"Juga eselon IV 327.058 PNS, ini dengan tunjangan kinerja Rp22 juta, itu sekitar Rp7 (miliar) sampai Rp8 M, berarti sekitar Rp10 (miliar) sampai Rp12 M bisa kita pangkas," kata Henny dalam Diskusi Media di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Minggu, 15 Desember 2019.
Menurut dia,
perampingan ini tidak mudah. Namun, sistem ini relevan untuk kondisi saat ini.
"Sangat relevan, Pak Jokowi melihat dengan teknologi kita bisa mempercepat proses itu. Bukan hanya mempercepat tapi juga meminimalisir SDM yang ada," ujar dia.
Dia mencontohkan kepala seksi (kasi) dan kepala bagian (kabag) di eselon III dan IV akan lebih mudah melakukan perizinan bila diganti dengan kecerdasan buatan.
Kecerdasan buatan juga akan memudahkan proses pembuatan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Pejabat terkait tinggal mengunggah dokumen yang dibutuhkan untuk diproses.
"(Jadi penerapan kecerdasan buatan) Sangat relevan, dan bukan wacana saja, di negara lain ada," kata Henny.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(AZF)
