Ilustrasi. Foto: MI/Pius Erlangga
Ilustrasi. Foto: MI/Pius Erlangga

Menuju Birokrasi 4.0

Nasional Perampingan Pejabat Eselon kecerdasan buatan ASN
Kautsar Widya Prabowo • 06 Desember 2019 07:17
Jakarta: Presiden Joko Widodo jemu melihat sistem birokrasi pemerintahan yang berbelit. Perbaikan birokrasi pun jadi fokus Jokowi sejak dilantik menjadi kepala negara.
 
Jokowi sudah memberi instruksi kepada kementerian/lembaga untuk menghapus jabatan struktural Pegawai Negeri Sipil (PNS) eselon III dan IV. Hal tersebut dinilai efektif untuk memotong alur pengambilan keputusan.
 
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) pun ditunjuk untuk mengkaji dan mengawal pelaksanaan penyederhanaa eselon PNS di kementerian/lembaga yang ada. Peraturan menteri (permen) soal perampingan jabatan pun digodok.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Deputi bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kemenpan RB Rini Widyantini menyebut permen dibentuk agar instansi-instansi terkait dapat mengetahui secara gamblang kebijakan tersebut.
 
"Itu (Permen) sedang disiapkan oleh deputi SDM. Mudah-mudahan (rampung) akhir tahun (2019)," ujar Rini saat ditemui Medcom.id di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta Selatan, beberapa waktu lalu.
 
Rini menyadari kebijakan perampingan birokrasi ini menimbulkan tanda tanya di benak pejabat eselon III dan IV. Boleh jadi ada yang mengira perampingan eselon serupa pemutusan hubungan kerja (PHK). Padahal, perampingan jabatan struktural tidak bertujuan memangkas pegawai, melainkan mengalihkan tugas dan jabatan.
 
"Teman-teman yang dulu eselon III dan IV, dia akan tetap menjadi koordinator. Kemudian nanti di dalam permennya akan diperbaiki, akan dimasukkan fungsi manajerial yang bisa dihitung menjadi jabatan fungsional," tuturnya.
 
Ia memastikan pihak-pihak yang dialihtugaskan ke jabatan fungsional tetap mendapatkan fasilitas hingga tunjangan layaknya eselon III dan IV. Mereka pun diminta tak khawatir. "Kita akan tetap memperhatikan kelas dan jabatannya, tunjangannya dan sebagainya," tutur dia.
 
Saat ini, Rini mengaku belum dapat membeberkan secara detail instansi-instansi yang telah merampingkan jabatan strukturalnya. Dia hanya menyebut Kementerian Keuangan melalui Badan Kebijakan Fiskal (BKF) sudah menjalankannya. Sebanyak 179 pejabat eselon III dan IV di BKF dialihkan menjadi pejabat fungsional analis kebijakan.
 
"Kelihatannya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) sudah ke sana, Kementerian Pertanian sudah menyampaikan (perampingan), Kementerian BUMN (Badan Usaha Milik Negara), Kementerian Perindustrian, sudah banyak kementerian-kementerian yang sudah siap," jelas dia.
 
Kemenpan RB bakal membuka pintu diskusi jika ada kementerian atau lembaga yang merasa tidak mampu merampingkan eselonnya. Namun, pihaknya tetap mengecualikan jabatan struktural menyangkut otoritas yang tidak dapat dialihtugaskan.
 
"Sistem ini enggak bisa 'saya tidak mau' (pemangkasan), enggak bisa gitu. Pokoknya kita berikan ruang, yang enggak bisa di mana pada prisipnya Presiden sudah menyatakan supaya kita jalan lebih cepat," jelas dia.
 
Presiden Jokowi juga berencana mengganti para pejabat eselon III dan IV dengan artificial intelligence (AI) atau kecerdasan buatan. Jokowi meyakini birokrasi akan lebih cepat.
 
Kecerdasan buatan identik dengan robot. Namun, Rini menegaskan kalau kebijakan itu bukan berarti roda pemerintahan bakal dijalankan oleh robot. Kecerdasan buatan bisa digunakan dalam tata kelola pemerintaan berbasis digital.
 
"Ada beberapa bidang yang bisa digunakan (dalam) kecerdasan buatan, terutama pelayanan-pelayanan terhadap masyarakat," kata Rini.
 
Pemerintah akan mempersiapkan secara matang terobosan yang disampaikan Presiden Joko Widodo itu. Evaluasi menyeluruh akan dilakukan melihat struktur organisasi dan proses bisnis yang siap diganti dengan kecerdasan buatan.
 
"Artinya, teknologi menjadi suatu kenisyacaan dan kebutuhan. Jadi, penggunaan teknologi bukan pilihan lagi bagi birokrasi, tetapi menjadi suatu kewajiban yang harus dilakukan," ujar Rini.
 
Saat ini, rancangan besar untuk mendukung tata kelola pemerintah berbasis digital tengah disiapkan. Kemenpan RB melibatakan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dan Badan Penerapan dan Pengkajian Teknologi (BPPT).
 
LIPI menyambut baik rencana perampingan birokrasi. Dengan begitu, aparatur sipil negara (ASN) dipaksa mengubah pola berpikir. Mereka pun didesak untuk memutar otak demi memperlancar birokrasi.
 
Peneliti LIPI Siti Zuhro, meyakini perampingan struktural akan membuat kerja eselon I dan II lebih sesuai dengan fungsinya. Ia menduga eselon I dan II kerap melempar tugas-tugas dan tanggung jawab kepada pejabat eselon III dan IV.
 
"Mereka dengan kepemimpinannya itu, tentu harus mempertanggungjawabkan. Jangan yang sifatnya kebijakan, hal yang menentukan itu disuruh saja anak buahnya," kata Siti kepada Medcom.id.
 

 

(AGA)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif