Perpanjangan Masa PPKM Darurat Jawa-Bali Dinilai Wajar

Jakarta: Perpanjangan masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat dinilai wajar. Namun, indikator kesuksesan tidak boleh hanya sekadar penurunan mobilitas masyarakat. "Wajar dan pantas pemerintah harus memperpanjang karena tidak ada pilihan," kata Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) Hermawan Saputra dalam diskusi virtual, Sabtu, 17 Juli 2021. Hermawan mengimbau pemerintah tidak hanya fokus pada penurunan mobilitas. Namun, juga target utama dari PPKM darurat, yaitu menekan penularan covid-19. Sayangnya, kata Hermawan, kenaikan kasus covid-19 masih terjadi kendati PPKM darurat sudah berjalan selama dua minggu. Kenaikan diprediksi masih terus terjadi beberapa hari ke depan. "Karena kasus aktif ada sekitar 500 ribu orang, suspek lebih dari 220 ribu, dan antrean pasien di rumah sakit," ujar dia. Baca: Menko PMK: PPKM Darurat Diperpanjang Hingga Akhir Juli Menurut Hermawan, beberapa praktisi kesehatan telah menyampaikan dua saran untuk mengendalikan kasus covid-19. Pertama, yakni memperpanjang PPKM darurat dan menunggu hingga terlihat manfaatnnya. "Saran kedua adalah lockdown regional dua hingga tiga minggu di Pulau Jawa," kata Hermawan. Hermawan mafhum keputusan lockdown bukan hal mudah. Apalagi pemerintah harus menggelontorkan anggaran untuk menjamin kebutuhan masyarakat selama lockdown. "Jadi pemerintah tidak punya pilihan, (makanya) PPKM darurat harus diperpanjang," ucap dia.