Perumahan. Foto: Kementerian PUPR
Perumahan. Foto: Kementerian PUPR

Program Sejuta Rumah Melambat karena Pandemi

Nasional Permukiman Perumahan kementerian pekerjaan umum sejuta rumah Program Sejuta Rumah pandemi covid-19 pandemi Kementerian PUPR Perumahan bersubsidi
Candra Yuri Nuralam • 03 November 2021 06:29
Jakarta: Pemerintah terus mengupayakan masyarakat mempunyai hunian layak dengan program sejuta rumah. Namun, proyek itu melambat karena pandemi covid-19.
 
"Kinerja program sejuta rumah menunjukkan tren yang semakin positif tiap tahunnya, kecuali dua tahun terakhir ini yang mengalami sedikit perlambatan," kata Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Menteri PUPR) Basuki Hadimuljono dalam telekonferensi di Jakarta, Selasa, 2 November 2021.
 
Namun, Menteri Basuki Hadimuljono mengatakan pemerintah tidak akan menyetop program sejuta rumah hanya karena pandemi. Pasalnya, masyarakat merespons program sejuta rumah dengan antusiasme.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Pandemi juga tidak membuat program sejuta rumah berhenti sepenuhnya. Setidaknya, sampai kuartal ketiga di tahun ini, pemerintah sudah menyiapkan jutaan unit rumah dari program tersebut.
 
Baca: Selama 11 Tahun, Dana Subsisi FLPP yang Tersalurkan Capai Rp75,176 Triliun
 
"Hingga kuartal ketiga tahun 2021, program sejuta rumah telah membangun rumah sebanyak kurang lebih 6,3 juta unit," ujar Basuki.
 
Setidaknya, ada tiga strategi pemerintah untuk terus membuat program sejuta rumah berjalan. Pertama, pemerintah pusat mengajak kepala daerah bersama-sama membangun rumah susun, khusus dan swadaya.
 
Strategi kedua, yakni pemerintah membangun rumah bersubsidi. Jurus kedua ini membutuhkan bantuan pengembang untuk pembangunan.
 
"Yang terdiri atas fasilitas, likuiditas pembiayaan Perumahan atau lebih di kenal dengan FLPP, subsidi selisih bunga, subsidi bantuan uang muka, bantuan pembiayaan perumahan berbasis tabungan, dan tabungan perumahan rakyat yang sudah mulai aktif kita laksanakan," tutur Basuki.
 
Terakhir, pemerintah membangun rumah dengan bantuan pengembang tanpa adanya subsidi. Namun, pemerintah memberikan keringanan pajak untuk pembelian dan pembangunan.
 
Ketiga strategi itu dijalankan pemerintah dengan harapan masyarakat memiliki hunian yang layak meski pandemi melanda. Namun, masalah pemerintah saat ini tidak hanya pandemi.
 
Permasalahan lokasi lahan pembangunan masih terjadi. Lalu, kualitas bangunan dan anggaran pemerintah masih menjadi polemik pemerintah untuk mempertahankan program sejuta rumah.
 
"Terus kemampuan daya beli masyarakat, dan implementasi kebijakan perizinan (juga masih menjadi masalah)," tutur Basuki.
 
Pemerintah, kata Basuki, terus menerapkan inovasi kebijakan untuk mereduksi permasalahan tersebut. Hal ini diperlukan untuk menjamin penyediaan perumahan murah, mudah, cepat, dan pasti.
 
(OGI)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif