Danau Toba. Foto: Medcom.id
Danau Toba. Foto: Medcom.id

Penanganan Hutan Adat dan Pencemaran di Danau Toba Alami Kemajuan

Kautsar Widya Prabowo • 25 Agustus 2021 23:57
Jakarta: Penyelesaian permasalahan hutan adat dan pencemaran limbah di lingkungan Danau Toba terus mengalami kemajuan. Hal tersebut diungkapkan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya.
 
"Tim Terpadu Penanganan Hutan Adat agar mulai disiapkan untuk melakukan verifikasi teknis di lapangan. Kegiatan verifikasi diprioritaskan pada areal hutan adat yang telah tercantum dalam SK pencadangan hutan adat, maupun terhadap areal usulan hutan adat yang akan diterbitkan SK pencadangannya,” ujar Menteri Siti dalam keterangan tertulis, Rabu, 25 Agustus 2021.
 
Siti telah menerbitkan lima SK pencadangan hutan adat untuk wilayah adat Bius Buntu Raja, Golat Simbolon, Huta Sigalapang, Nagahulambu dan Tombak Haminjon. Total luas hutan adat itu mencapai 7.551 ha. 

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Saat ini, SK Menteri LHK tentang pencadangan hutan adat bagi 18 wilayah masyarakat hutan adat tengah disiapkan. Wilayah ini meliputi Kabupaten Toba (enam lokasi), Kabupaten Tapanuli Utara (10 lokasi), serta lintas Kabupaten Toba dan Tapanuli Utara (dua lokasi).
 
Baca: Kapal Kandas Merusak Terumbu Karang di Teluk Doreri Papua
 
Siti menekankan agar Tim Terpadu melibatkan berbagai unsur pemangku wilayah baik di pusat, provinsi maupun kabupaten, serta kalangan akademisi. Ia juga meminta kerja Tim Terpadu didampingi Wakil Menteri LHK Alue Dohong.
 
Tim Kerja Danau Toba diminta segera kembali ke lapangan setelah peninjauan terakhir pada Mei 2021. Siti menilai sudah banyak yang perlu dikonfirmasi di lapangan atas progres-progres yang sudah terjadi.
 
Terkait penanganan pencemaran limbah industri di lingkungan Danau Toba, Kementerian LHK pada 3 Agustus 2021 menerbitkan sanksi administratif paksaan pemerintah terhadap PT TPL sesuai Keputusan Nomor SK.5087/Menlhk-PHLHK/PPSA/GKM.0/8/2021. Ada 58 item temuan audit Tim Gakkum.
 
Atas penerbitan sanksi itu, PT TPL menyampaikan laporan kemajuan pemenuhan sanksi administratif paksaan pemerintah sebagaimana dimuat dalam surat PT TPL Nomor 501/TPL-P/VIII/21 tanggal 10 Agustus 2021 dan Nomor 520/TPL-P/VIII/21 tanggal 16 Agustus 2021.
 
"Saya minta agar 42 dari 58 item temuan sanksi administratif yang belum ditindaklanjuti oleh PT TPL agar terus dimonitor dan diupayakan percepatan penyelesaiannya," jelas Siti.
 
(OGI)



LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif