Jakarta: Langkah Polda Kalimantan Selatan mengusut kebakaran hutan dan lahan (karhutla) seluas 30 hektare didukung. Tindak tegas semua pihak yang terlibat.
"Perusahaan yang membakar hutan harus ditindak dan diusut tegas. Mau itu perorangan atau perusahaan, tangkap sampai ke atas-atasnya," kata Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni melalui keterangan tertulis, Senin, 3 Juli 2023.
Bendahara Umum (Bendum) DPP Partai NasDem itu menilai kondisi hutan dan lahan sangat darurat. Aksi pembakaran atau pembiaran tak bisa ditolerir.
“Ini kondisinya sudah darurat, tidak bisa ditawar lagi. Karena ini jelas-jelas kejahatan, bukan bencana alam. Jadi Polri harus berantas,” ungkap dia.
Selain itu, Sahroni meminta seluruh polda bersiaga penuh terhadap potensi karhutla di wilayah masing-masing. Pengawasan ketat harus dilakukan di wilayah yang memiliki rekam jejak sebagai daerah rawan terjadi karhutla.
“Sistem pencegahan dan penanganannya harus dipastikan taktis, responsif, dan up to date. Seperti pemantauan lahan menggunakan drone yang bisa lebih dioptimalkan lagi,” sebut dia.
Dia mengaku sangat menaruh perhatian pada karhutla. Ulah oknum tersebut berdampak sangat buruk terhadap segala aspek.
“Baik itu dari segi lingkungan, kualitas udara, sampai kesehatan masyarakat sekitar. Asap hasil pembakaran yang dihasilkan jelas sangat berbahaya. Jadi jika sengaja dibakar, berarti pelaku sama saja mencelakai seluruh masyarakat di daerah situ,” ujar dia.
Sebelumnya, Kapolda Kalimantan Selatan, Irjen Andi Rian R Djajadi menyebut ada perusahaan di Kota Banjarbaru melakukan pembiaran karhutla. Andi menyampaikan kasus karhutla tersebut sedang diselidiki.
Dari kasus yang baru saja terjadi, 30 hektare lahan habis terbakar. Secara keseluruhan, karhutla di Kalsel sudah mencapai 205 hektare.
Kapolda memastikan pihaknya berkomitmen akan menindak tegas pelaku pembakar lahan.
Jakarta: Langkah Polda
Kalimantan Selatan mengusut kebakaran hutan dan lahan (karhutla) seluas 30 hektare didukung. Tindak tegas semua pihak yang terlibat.
"Perusahaan yang membakar hutan harus ditindak dan diusut tegas. Mau itu perorangan atau perusahaan, tangkap sampai ke atas-atasnya," kata Wakil Ketua
Komisi III DPR Ahmad Sahroni melalui keterangan tertulis, Senin, 3 Juli 2023.
Bendahara Umum (Bendum) DPP
Partai NasDem itu menilai kondisi hutan dan lahan sangat darurat. Aksi pembakaran atau pembiaran tak bisa ditolerir.
“Ini kondisinya sudah darurat, tidak bisa ditawar lagi. Karena ini jelas-jelas kejahatan, bukan bencana alam. Jadi
Polri harus berantas,” ungkap dia.
Selain itu, Sahroni meminta seluruh polda bersiaga penuh terhadap potensi karhutla di wilayah masing-masing. Pengawasan ketat harus dilakukan di wilayah yang memiliki rekam jejak sebagai daerah rawan terjadi karhutla.
“Sistem pencegahan dan penanganannya harus dipastikan taktis, responsif, dan
up to date. Seperti pemantauan lahan menggunakan drone yang bisa lebih dioptimalkan lagi,” sebut dia.
Dia mengaku sangat menaruh perhatian pada
karhutla. Ulah oknum tersebut berdampak sangat buruk terhadap segala aspek.
“Baik itu dari segi lingkungan, kualitas udara, sampai kesehatan masyarakat sekitar. Asap hasil pembakaran yang dihasilkan jelas sangat berbahaya. Jadi jika sengaja dibakar, berarti pelaku sama saja mencelakai seluruh masyarakat di daerah situ,” ujar dia.
Sebelumnya, Kapolda Kalimantan Selatan, Irjen Andi Rian R Djajadi menyebut ada perusahaan di Kota Banjarbaru melakukan pembiaran karhutla. Andi menyampaikan kasus karhutla tersebut sedang diselidiki.
Dari kasus yang baru saja terjadi, 30 hektare lahan habis terbakar. Secara keseluruhan, karhutla di Kalsel sudah mencapai 205 hektare.
Kapolda memastikan pihaknya berkomitmen akan menindak tegas pelaku pembakar lahan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(ABK)
