Ilustrasi. Medcom.id
Ilustrasi. Medcom.id

Pelibatan Masyarakat Dalam Pembahasan RUU Dinilai Penting

Nasional Omnibus Law Demo Tolak Omnibus Law UU Cipta Kerja
Kautsar Widya Prabowo • 11 Oktober 2020 09:22
Jakarta: Pelibatan masyarakat dinilia hal penting dalam membuat rancangan undang-undang (RUU). Sebab, regulasi tersebut akan mengatur terkait kehidupan masyarakat banyak.
 
Ketua Program Studi Hukum Tata Negara di Universitas Indonesia, Fitra Arsil, menyebut setelah RUU disahkan menjadi undang-undang, hukum akan berlaku bagi setiap warga negara Indonesia. Masyarakat harus mengetahui seluruh aturan yang diatur.
 
"Misalkan Senin diputus (DPR dan pemerintah), Selasa masuk lembaran negara, Rabu kita melanggar enggak bisa bilang saya enggak tau, kan tinggal di Papua, mana tau saya di Senayan," ujar Fitra dalam diskusi virtual, Minggu, 11 Oktober 2020.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Fitra menekankan tidak ada lagi celah bagi masyarakat untuk menghindar dari jerat hukum UU yang telah disahkan. Sebab itu pentingnya partisipasi masyarakat dari pada isi materi yang terkandung.
 
Selain itu, pelibatan masyarakat menunjukkan kedaulatan ada di tangan rakyat. Kedaulatan tidak hanya berhenti saat pemilihan umum ketika memilih calon wakil rakyat.
 
Baca: DPR Mengesahkan 1.000 Halaman UU Setahun, Omnibus Law Ciptaker Tercepat
 
Berkaca pada Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) yang belakangan menimbulkan kontroversi, Fitra mencatat keterlibatan masyarakat dalam pembuatan regulasi tersebut. Sebanyak 16 kali rapat dengar pendapat umum (RDPU) digelar dan disiarakan melalui virtual media Youtube.
 
"16 kali RDPU ada 16 narasumber dari berbagai pihak, jadi ada juga lembaga, perseorangan, pakar, dan sebagainya menghasilkan 1.000 halaman," jelasnya.
 
Ia membandingkan dengan pengesahan UU Teroris Tahun 2018, menggelar 12 rapat dengar pendapat (RDP), 15 RDPU bersama 15 narasumber. Serta melakukan 10 kali kunjungan kerja.
 
"UU ini menghasilkan 49 halaman," kata dia.
 
Namun, berbeda halnya dengan UU Organisasi Masyarakat (Ormas) Tahun 2017, digelar sebanyak 28 RDPU. Regulasi itu hanya tediri dari delapan pasal.
 
"UU kecil ini, DPR melakukan banyak sekali partisipasi publik," ucapnya.
 
(JMS)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif