Jakarta: Peretasan Pusat Dana Nasional (PDN) mengakibatkan gangguan layanan berbasis digital milik 210 instansi pemerintah. Setiap kementerian lembaga diusulkan perlu ada langkah antisipasi yang disiapkan jika terjadi peretasan.
Pakar Keamanan Cyber, Alfons Tanujaya, menyampaikan langkah antisipasi yang dapat dilakukan yaitu membuat backup sistem data tersendiri bagi setiap lembaga maupun instansi. Sehingga jika kasus serupa terjadi, tidak mengganggu pelayanan publik.
“Dari kasus di Dirjen Imigrasi ini, mereka sebaiknya juga memiliki back up sendiri yang independen, saya sarankan itu untuk berjaga-jaga andai hal yang sama terjadi di kemudian hari,” kata Alfons dalam tayangan Metro TV, Selasa, 25 Juni 2024.
Selain itu, Alfons mendorong pemerintah melibatkan pihak swasta terlibat dalam penyediaan cloud. Kerja sama itu harus dibuat dengan sistem kerja yang jelas.
“Saya sarankan beri kesempatan kepada cloud lokal, lalu cloud lokal ini diikat dengan SLA yang jelas, jadi kalau mati sejam denda berapa, mati sehari denda berapa, data bocor sanksi pidana, sanksi finansial, mereka akan takut dan menjalankan secara sangat baik,” ucap Alfons.
Alfons menjelaskan ransomware yang belakangan diperbincangkan merupakan software ransom atau aplikasi untuk menyandera data dan sistem. Pelaku bisa saja mengunci data dan hanya pelaku yang dapat membuka.
Tujuannya menimbulkan distribusi dan ketakutan. Dalam keadaan tertentu, korban dipaksa membayar untuk terbebas dari gangguan itu.
Jakarta:
Peretasan Pusat Dana Nasional (PDN) mengakibatkan gangguan layanan berbasis digital milik 210 instansi pemerintah. Setiap
kementerian lembaga diusulkan perlu ada langkah antisipasi yang disiapkan jika terjadi peretasan.
Pakar Keamanan Cyber, Alfons Tanujaya, menyampaikan langkah antisipasi yang dapat dilakukan yaitu membuat
backup sistem data tersendiri bagi setiap lembaga maupun instansi. Sehingga jika kasus serupa terjadi, tidak mengganggu pelayanan publik.
“Dari kasus di Dirjen Imigrasi ini, mereka sebaiknya juga memiliki back up sendiri yang independen, saya sarankan itu untuk berjaga-jaga andai hal yang sama terjadi di kemudian hari,” kata Alfons dalam tayangan
Metro TV, Selasa, 25 Juni 2024.
Selain itu, Alfons mendorong pemerintah melibatkan pihak swasta terlibat dalam penyediaan cloud. Kerja sama itu harus dibuat dengan sistem kerja yang jelas.
“Saya sarankan beri kesempatan kepada cloud lokal, lalu cloud lokal ini diikat dengan SLA yang jelas, jadi kalau mati sejam denda berapa, mati sehari denda berapa, data bocor sanksi pidana, sanksi finansial, mereka akan takut dan menjalankan secara sangat baik,” ucap Alfons.
Alfons menjelaskan ransomware yang belakangan diperbincangkan merupakan software ransom atau aplikasi untuk menyandera data dan sistem. Pelaku bisa saja mengunci data dan hanya pelaku yang dapat membuka.
Tujuannya menimbulkan distribusi dan ketakutan. Dalam keadaan tertentu, korban dipaksa membayar untuk terbebas dari gangguan itu.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(ABK)
