Jakarta: Larangan truk sumbu tiga bagi industri air minum dalam kemasan (AMDK) beroperasi selama momen lebaran 2023 berpotensi menyebabkan terjadinya kelangkaan air minum galon di masyarakat. Kondisi serupa juga pernah terjadi saat pemerintah mengeluarkan kebijakan ini beberapa tahun lalu.
Anggota Komisi V DPR, Suryadi Jaya Purnama mengatakan, momen lebaran tidak boleh mengganggu aktivitas distribusi logistik. Menurutnya, peniadaan distribusi barang itu akan menyebabkan kelangkaan barang di daerah-daerah dan mengakibatkan terjadinya kenaikan harga yang memicu inflasi.
"Intinya, kelancaran mudik tetap menjadi perhatian utama, tapi ketersediaan dan distribusi logistik juga tidak boleh diganggu," ujarnya di Jakarta, Sabtu, 8 April 2023.
Seperti diketahui, pada 2016 dan tahun-tahun sebelumnya pemerintah juga melarang kendaraan berat melintas selama musim mudik lebaran. Akibatnya, saat itu terjadi kelangkaan AMDK pada saat dan pascalebaran di kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, dan wilayah pulau Jawa.
Hal itu disebabkan distribusi AMDK yang sangat bergantung pada penggunaan kendaraan berukuran besar dengan jenis yang menggunakan di atas tiga sumbu roda. Akibatnya, distribusi produk AMDK tidak dapat berjalan seperti situasi normal karena jalanan diprioritaskan untuk arus mudik.
Kondisi tersebut juga berdampak terutama pada kemasan galon yang memerlukan kembalinya botol kosong dari pelanggan karena transportasi botol kosong kembali ke pabrik ikut terdampak. Parahnya lagi, kelangkaan air galon di masyarakat itu masih terjadi hingga satu bulan setelah lebaran.
Kondisi serupa juga terjadi pada lebaran 2011, dimana kebijakan pelarangan truk sumbu tiga terhadap industri AMDK juga diberlakukan. Saat itu terjadi kelangkaan ketersediaan AMDK galon di Jakarta karena meningkatnya permintaan masyarakat sehingga stok di semua toko dan agen penjualan kosong.
Selain sulit ditemukan baik di agen penjualan hingga minimarket, harganya juga menjadi lebih mahal. Produsen AMDK saat itu mengaku kesulitan mendistribusikan produknya secara maksimal karena pembatasan operasi truk berat mulai H-4 hingga H+1 Lebaran.
Sementara itu, kebutuhan air minum kemasan di Jakarta dan sekitarnya setiap hari mencapai 16 juta liter, di mana sekitar 70 persen berbentuk kemasan galon. Bahkan kelangkaan AMDK galon ini terlihat masih dialami masyarakat hingga masa lebaran 2016 lalu saat operasi truk berat untuk AMDK masih dilarang.
Kemudian pada 2017 hingga 2022, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menjadikan angkutan AMDK itu ke dalam pengecualian pelarangan karena menganggapnya sebagai barang strategis. Saat itu, kelangkaan pasokan AMDK tidak terjadi lagi di masyarakat.
Pada lebaran tahun ini, pemerintah kembali melarang truk sumbu tiga bagi industri AMDK untuk beroperasi. Dikhawatirkan, kelangkaan AMDK galon seperti pada 2016 dan sebelumnya bisa terjadi lagi dan masyarakat harus bersiap-siap kesulitan mendapatkan air minum kemasan ini.
Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN)menyatakan tidak setuju adanya wacana kebijakan Kemenhub tersebut. BPKN beralasan, adanya kebijakan itu akan membuat masyarakat menderita karena terjadi kelangkaan barang yang dibutuhkan saat momen lebaran terutama air minum.
"Pemerintah seharusnya bukan melarang tapi memikirkan bagaimana mekanisme pengamanan terkait angkutan logistik dan kendaraan mudik itu, semuanya bisa aman dan safety," ujar Wakil Ketua BPKN, Muhammad Mufti Mubarok.
Menurutnya, pemerintah jangan hanya membuat peraturan yang gampang-gampang saja tanpa mengkaji dampaknya di masyarakat. Apalagi ia menilai air minum merupakan salah satu kebutuhan penting bagi masyarakat sehingga perlu aturan khusus terkait pelarangan angkutan logistik.
Dia mengatakan dengan adanya perbaikan infrastruktur jalan yang sudah lebih baik saat ini termasuk adanya pelebaran-pelebaran jalan, seharusnya untuk momen lebaran tahun ini tidak ada lagi permasalahan terkait kemacetan jalan.
"Jadi, menurut kami tidak terlalu ada hambatan lah meskipun angkutan logistik itu beroperasi. Tapi, kalau pemerintah memaksa ingin regulasi itu tetap dijalankan, saya kira itu sebuah kekonyolan," ucapnya.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
Jakarta: Larangan truk sumbu tiga bagi industri air minum dalam kemasan (AMDK) beroperasi selama momen
lebaran 2023 berpotensi menyebabkan terjadinya kelangkaan air minum galon di masyarakat. Kondisi serupa juga pernah terjadi saat pemerintah mengeluarkan kebijakan ini beberapa tahun lalu.
Anggota Komisi V DPR, Suryadi Jaya Purnama mengatakan, momen lebaran tidak boleh mengganggu aktivitas distribusi logistik. Menurutnya, peniadaan distribusi barang itu akan menyebabkan kelangkaan barang di daerah-daerah dan mengakibatkan terjadinya kenaikan harga yang memicu inflasi.
"Intinya, kelancaran mudik tetap menjadi perhatian utama, tapi ketersediaan dan distribusi
logistik juga tidak boleh diganggu," ujarnya di Jakarta, Sabtu, 8 April 2023.
Seperti diketahui, pada 2016 dan tahun-tahun sebelumnya pemerintah juga melarang kendaraan berat melintas selama musim mudik lebaran. Akibatnya, saat itu terjadi kelangkaan AMDK pada saat dan pascalebaran di kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, dan wilayah pulau Jawa.
Hal itu disebabkan distribusi AMDK yang sangat bergantung pada penggunaan kendaraan berukuran besar dengan jenis yang menggunakan di atas tiga sumbu roda. Akibatnya, distribusi produk AMDK tidak dapat berjalan seperti situasi normal karena jalanan diprioritaskan untuk arus mudik.
Kondisi tersebut juga berdampak terutama pada kemasan galon yang memerlukan kembalinya botol kosong dari pelanggan karena transportasi botol kosong kembali ke pabrik ikut terdampak. Parahnya lagi, kelangkaan air galon di masyarakat itu masih terjadi hingga satu bulan setelah lebaran.
Kondisi serupa juga terjadi pada lebaran 2011, dimana kebijakan pelarangan truk sumbu tiga terhadap industri AMDK juga diberlakukan. Saat itu terjadi kelangkaan ketersediaan AMDK galon di Jakarta karena meningkatnya permintaan masyarakat sehingga stok di semua toko dan agen penjualan kosong.
Selain sulit ditemukan baik di agen penjualan hingga minimarket, harganya juga menjadi lebih mahal. Produsen AMDK saat itu mengaku kesulitan mendistribusikan produknya secara maksimal karena pembatasan operasi truk berat mulai H-4 hingga H+1 Lebaran.
Sementara itu, kebutuhan air minum kemasan di Jakarta dan sekitarnya setiap hari mencapai 16 juta liter, di mana sekitar 70 persen berbentuk kemasan galon. Bahkan kelangkaan AMDK galon ini terlihat masih dialami masyarakat hingga masa lebaran 2016 lalu saat operasi truk berat untuk AMDK masih dilarang.
Kemudian pada 2017 hingga 2022,
Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menjadikan angkutan AMDK itu ke dalam pengecualian pelarangan karena menganggapnya sebagai barang strategis. Saat itu, kelangkaan pasokan AMDK tidak terjadi lagi di masyarakat.
Pada lebaran tahun ini, pemerintah kembali melarang truk sumbu tiga bagi industri AMDK untuk beroperasi. Dikhawatirkan, kelangkaan AMDK galon seperti pada 2016 dan sebelumnya bisa terjadi lagi dan masyarakat harus bersiap-siap kesulitan mendapatkan air minum kemasan ini.
Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN)menyatakan tidak setuju adanya wacana kebijakan Kemenhub tersebut. BPKN beralasan, adanya kebijakan itu akan membuat masyarakat menderita karena terjadi kelangkaan barang yang dibutuhkan saat momen lebaran terutama air minum.
"Pemerintah seharusnya bukan melarang tapi memikirkan bagaimana mekanisme pengamanan terkait angkutan logistik dan kendaraan mudik itu, semuanya bisa aman dan safety," ujar Wakil Ketua BPKN, Muhammad Mufti Mubarok.
Menurutnya, pemerintah jangan hanya membuat peraturan yang gampang-gampang saja tanpa mengkaji dampaknya di masyarakat. Apalagi ia menilai air minum merupakan salah satu kebutuhan penting bagi masyarakat sehingga perlu aturan khusus terkait pelarangan angkutan logistik.
Dia mengatakan dengan adanya perbaikan infrastruktur jalan yang sudah lebih baik saat ini termasuk adanya pelebaran-pelebaran jalan, seharusnya untuk momen lebaran tahun ini tidak ada lagi permasalahan terkait kemacetan jalan.
"Jadi, menurut kami tidak terlalu ada hambatan lah meskipun angkutan logistik itu beroperasi. Tapi, kalau pemerintah memaksa ingin regulasi itu tetap dijalankan, saya kira itu sebuah kekonyolan," ucapnya.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(END)
