Pemberhentian Guru Honorer, DPR Minta Solusi Adil Pemerintah

Jakarta: Ketua DPR Puan Maharani menyesalkan insiden pemberhentian seratusan guru honorer di Jakarta secara sepihak melalui sistem ‘cleansing’ atau ‘pembersihan’. Puan minta pemerintah melakukan audiensi untuk mencari solusi adil. “Saya sangat menyayangkan dengan adanya pemutusan kerja sama ratusan guru honorer DKI ini. Kami harap ada koordinasi yang intensif dari pemerintah untuk memberikan penjelasan dan solusi yang adil terhadap masalah tersebut,” kata Puan melalui keterangan tertulis, Kamis, 18 Juli 2024. Pemerintah pusat, lanjut dia, bisa menjadi fasilitator demi keadilan bagi semua. Sebab, kata Puan, hal ini menyangkut nasib lebih dari 100 orang guru honorer yang telah berkontribusi terhadap pendidikan anak. "Saya harap segera ada titik temu yang berkeadilan dan pembicaraan dapat dilakukan secara demokratis agar semua pihak dapat memahami posisi dan peran masing-masing,” ujar Puan.   Puan mengatakan guru honorer merupakan tenaga pendidik yang memiliki keistimewaan sama dengan guru ASN. Ketua DPP PDIP itu juga mengingatkan bahwa jangan sampai hal ini berdampak pada kurangnya guru. "Jangan sampai karena pemutusan kerja sama secara mendadak ini, sekolah akhirnya kekurangan tenaga pengajar yang pada akhirnya berdampak pada anak-anak kita,” ucap Puan. Pemecatan guru honorer dengan istilah ‘cleansing’ itu juga tidak sesuai dengan semangat yang tengah dilakukan negara terkait perbaikan nasib guru honorer. Apalagi, lanjut Puan, pemerintah berkomitmen untuk menyelesaikan penataan tenaga non-ASN. “Artinya seharusnya nasib tenaga honorer, termasuk guru honorer, bisa membaik. Bukan justru mengalami kemunduran," tegas Puan.