Vaksin AstraZeneca Diminta Dievaluasi Menyeluruh

Jakarta: Pemerintah diminta mengevaluasi menyeluruh penggunaan vaksin AstraZeneca. Sebab, sejumlah negara melaporkan kasus penggumpalan darah usai penyuntikan. "Saya mendukung penundaan penggunaannya dan meminta pemerintah melakukan asesmen menyeluruh. Jangan sampai kita kecolongan karena tergesa-gesa memberikan izin penggunaan darurat," kata anggota Komisi IX DPR Netty Prasetiyani Aher dalam keterangan tertulis, Rabu, 17 Maret 2021 Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menyebut temuan efek samping penerima vaksin AstraZeneca di sejumlah negara harus menjadi perhatian. Dia mengingatkan jangan sampai Indonesia mengabaikan keamanan meski vaksin diperoleh melalui skema Covax World Health Organization (WHO) secara gratis. "Kita butuh cepat dan segera selesaikan program vaksinasi, tapi harus tetap mengutamakan  keamanan," ujar dia. (Baca: Kemenkes: Jangan Takut Isu Penggumpalan Darah Vaksin AstraZeneca) Dia juga meminta pemerintah memastikan nasib 1,1 juta dosis vaksin AstraZeneca. Apalagi, masa simpan vaksin hanya sampai Mei 2021. Pemerintah harus segera mencari solusi atas persoalan tersebut. Kejadian ini harus menjadi catatan pemerintah agar tidak tergesa-gesa membeli dan mendatangkan vaksin. Netty juga meminta pemerintah menggencarkan  sosialisasi mengenai vaksin dan vaksinasi. Hal itu perlu untuk menghindari berita hoaks. “Sosialisasi vaksin juga jangan monoton. Gandeng tokoh masyarakat dan influencer yang sikap dan ucapannya didengar dan diikuti," ujar dia. Sebelumnya, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menunda distribusi vaksin AstraZeneca. Penundaan dilakukan setelah munculnya kabar dugaan penggumpalan darah usai penyuntikan vaksin covid-19 tersebut. "Kemenkes menunda dulu pendistribusian AstraZeneca dikarenakan untuk kehati-hatian," ujar juru bicara vaksinasi covid-19 Kemenkes Siti Nadia Tarmizi dalam konferensi televideo melalui akun YouTube Kemenkes RI, Selasa, 16 Maret 2021.