medcom.id, Jakarta: Isu suku, agama, ras, dan antargolong (SARA) di Pilkada DKI 2017 menjalar ke sektor pendidikan. Sentimen SARA ini dikhawatirkan melahirkan kejadian serupa, seperti pada kerusuhan Mei 1998.
"Pilkada DKI ini menjadi satu momen yang imbasnya kemana-mana," kata aktivis Pendidikan Henny Supolo Sitepu di Kantor Komnas HAM, Jalan Latuharhari, Jakarta Pusat, Selasa 2 Mei 2017.
Tiga minggu lalu Henny ke Bandung bertemu guru dan orang tua yang ikut pertemuan. Dua orang merasa peristiwa 1998 di depan mata. "Dan dua ibu itu terbuka menyatakan korban peristiwa 1998," imbuhnya.
Henny menceritakan, kedua orang tua itu khawatir anak-anaknya tidak dapat melalui peristiwa 1998. Sekolah dan orang tua diminta memahami kondisi tersebut.
Baca: Nyali Ki Hadjar Dewantara untuk Perjuangan Negeri
Kemerdekaan berpikir pada anak memiliki peran untuk mengatasi sikap intoleransi. "Apa yang terjadi di sekolah berhubungan dengan kemerdekaan berpikir. Harusnya hal itu dikembangkan pada anak. Supaya siap memasuki abad 21," kata Ketua Yayasan Cahaya Guru itu.
Henny melanjutkan, pekan lalu Kementerian Pendidikan dan Budaya merilis hasil penelitian tingkat toleransi di sekolah di dua wilayah, yakni di Singkawang dan Salatiga.
Baca: Komnas HAM Usulkan Sekolah Ramah HAM untuk Hapus Intoleransi
Hasilnya, ada keengganan siswa untuk dipimpin ketua OSIS yang berbeda agama. "Kita mengakui kita punya masalah. Beberapa tahun lalu hanya pengingkaran demi pengingkaran," ujar Henny.
Henny mengusulkan sejumlah solusi yang bisa dilakukan. Pertama, akreditasi sekolah harus menyaratkan sebuah sekolah menerapkan situasi inklusi dalam pendidikan.
"Seberapa jauh sekolah memiliki program yang memperlihatkan keragaman dengan toleransi, keikutsertaraan dan kerjasama. Toleransi bisa dilihat konkretnya dengan adanya kerjasama," jelas dia.
Kedua, ruang pertemuan harus dibuka antar anak didik. Ia menilai, semakin beragam anak didik di sekolah akan semakin baik. "Agama bukan suatu kotak. Tapi pengetahuan yang membuat mereka mengenali dengan baik dan kaya dengan itu," ujar Henny.
Ketiga, guru harus melalui uji kompetensi, sehingga bisa memperlihatkan guru mampu belajar dari perbedaan. "Terakhir adalah narasi-narasi positif dan damai sangat penting dibuka dan dikembangkan media. Termasuk tanggap saat ada yang berbuat baik, sehingga ada sosok-sosok inspiratif," kata dia.
medcom.id, Jakarta: Isu suku, agama, ras, dan antargolong (SARA) di Pilkada DKI 2017 menjalar ke sektor pendidikan. Sentimen SARA ini dikhawatirkan melahirkan kejadian serupa, seperti pada kerusuhan Mei 1998.
"Pilkada DKI ini menjadi satu momen yang imbasnya kemana-mana," kata aktivis Pendidikan Henny Supolo Sitepu di Kantor Komnas HAM, Jalan Latuharhari, Jakarta Pusat, Selasa 2 Mei 2017.
Tiga minggu lalu Henny ke Bandung bertemu guru dan orang tua yang ikut pertemuan. Dua orang merasa peristiwa 1998 di depan mata. "Dan dua ibu itu terbuka menyatakan korban peristiwa 1998," imbuhnya.
Henny menceritakan, kedua orang tua itu khawatir anak-anaknya tidak dapat melalui peristiwa 1998. Sekolah dan orang tua diminta memahami kondisi tersebut.
Baca: Nyali Ki Hadjar Dewantara untuk Perjuangan Negeri
Kemerdekaan berpikir pada anak memiliki peran untuk mengatasi sikap intoleransi. "Apa yang terjadi di sekolah berhubungan dengan kemerdekaan berpikir. Harusnya hal itu dikembangkan pada anak. Supaya siap memasuki abad 21," kata Ketua Yayasan Cahaya Guru itu.
Henny melanjutkan, pekan lalu Kementerian Pendidikan dan Budaya merilis hasil penelitian tingkat toleransi di sekolah di dua wilayah, yakni di Singkawang dan Salatiga.
Baca: Komnas HAM Usulkan Sekolah Ramah HAM untuk Hapus Intoleransi
Hasilnya, ada keengganan siswa untuk dipimpin ketua OSIS yang berbeda agama. "Kita mengakui kita punya masalah. Beberapa tahun lalu hanya pengingkaran demi pengingkaran," ujar Henny.
Henny mengusulkan sejumlah solusi yang bisa dilakukan. Pertama, akreditasi sekolah harus menyaratkan sebuah sekolah menerapkan situasi inklusi dalam pendidikan.
"Seberapa jauh sekolah memiliki program yang memperlihatkan keragaman dengan toleransi, keikutsertaraan dan kerjasama. Toleransi bisa dilihat konkretnya dengan adanya kerjasama," jelas dia.
Kedua, ruang pertemuan harus dibuka antar anak didik. Ia menilai, semakin beragam anak didik di sekolah akan semakin baik. "Agama bukan suatu kotak. Tapi pengetahuan yang membuat mereka mengenali dengan baik dan kaya dengan itu," ujar Henny.
Ketiga, guru harus melalui uji kompetensi, sehingga bisa memperlihatkan guru mampu belajar dari perbedaan. "Terakhir adalah narasi-narasi positif dan damai sangat penting dibuka dan dikembangkan media. Termasuk tanggap saat ada yang berbuat baik, sehingga ada sosok-sosok inspiratif," kata dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(YDH)
