Kendaraan melintas di ruas Jalur Trans Papua Wamena-Batas Batu, Sabtu (8/4). ANTARA FOTO/Iwan Adisaputra.
Kendaraan melintas di ruas Jalur Trans Papua Wamena-Batas Batu, Sabtu (8/4). ANTARA FOTO/Iwan Adisaputra.

Kemendagri Sentil Gubernur dan Ketua DPRD Papua

Nasional Pembunuhan Puluhan Pekerja di Papua
Intan Yunelia • 22 Desember 2018 21:46
Jakarta: Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menegur Gubernur Papua, Lucas Enember dan Ketua DPRD Papua, Yunus Wonda yang meminta pasukan TNI ditarik dari Kabupaten Nduga selama perayaan Hari Raya Natal. Permintaan tersebut dianggap melanggar konstitusi dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 yaitu tentang Pemerintahan Daerah.
 
'Tidak seharusnya seorang pimpinan daerah dan ketua DPRD memberikan pernyataan seperti itu. Kehadirian TNI/Polri di Papua murni untuk menegakkan hukum dan menjaga keamanan negara dan menjaga stabilitas serta ketentraman ketertiban masyarakat di Nduga, Papua," kata Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri Bahtiar di Jakarta, Sabtu, 22 Desember 2018.
 
Menurut Bahtiar, alasan kedua pejabat daerah tersebut sangat mengada-ada. Pemerintah daerah seharusnya mendukung Polri dan TNI dalam upaya penegakan hukum. Khususnya, menjaga setiap wilayah di Papua dari kelompok separatis bersenjata yang melakukan kejahatan kemanusiaan.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Polri bersama TNI justru melindungi dan menjamin keamanan warga masyarakat yang sedang merayakan Natal dan Tahun Baru diseluruh wilayah NKRI termasuk di Nduga Papua. Jangan membuat pernyataan yang tendensius dan mengada-ada bahkan cenderung provokatif," ujar Bahtiar.
 
(Baca: DPR Papua Desak Pemerintah Tarik TNI-Polri dari Nduga)
 
Keberadaan TNI dan Polri di Papua ini sesuai dengan Undang-undang 1945 yang dilindungi konstitusi. TNI dan Polri dalam hal ini sedang dalam menjalankan tugas dan kewajiban negara yang diberikan kepada mereka untuk menjaga keamanan, ketentraman, ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta mempertahankan kedaultan dan keutuhan NKRI.
 
"Salah satu kewajiban Gubernur telah ditegaskan dalam Pasal 67 UU Nomor 23 Tahun 2014, yakni memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia," paparnya.
 
Di sisi lian, Gubernur dan Ketua DPRD itu seharusnya bersinergi dengan aparat keamanan. Agar terwujud stabilitas keamanan dan ketentraman dan ketertiban masyarakat.
 
(Baca: Wiranto Pertimbangkan Operasi Militer di Papua)
 
"Serta penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan kemanusiaan yang telah membantai warga sipil," tuturnya.
 
Kepala daerah yang melanggar akan diberikan sanksi sesuai dengan Pasal 78 ayat 2 dan Pasal 108 UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Dalam pasal itu disebutkan jika kepala daerah dan anggota DPRD dapat diberhentikan karena melanggar sumpah janji, tidak menjalankan kewajiban, tidak menjaga etika penyelenggaraan negara, melakukan perbuatan tercela dan tidak patuh pada konstitusi dan UU Negara.
 

(JMS)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif