Jalur Trans Papua Wamena-Batas Batu. ANTARA FOTO/Iwan Adisaputra
Jalur Trans Papua Wamena-Batas Batu. ANTARA FOTO/Iwan Adisaputra

DPR Papua Desak Pemerintah Tarik TNI-Polri dari Nduga

Nasional Pembunuhan Puluhan Pekerja di Papua
Marcelinus Kelen • 21 Desember 2018 17:11
Jayapura: Gubernur Papua, Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP), Majelis Rakyat Papua, Komnas HAM Perwakilan Papua, gereja dan masyarakat Papua mendesak Presiden Joko Widodo menarik pasukan TNI dan Polri dari Nduga. Desakan itu diklaim kesepakatan hasil paripurna dalam rapat non APBD yang digelar DPR Papua, Kamis, 20 Desember 2018 malam.
 
"Kita sudah mengikuti bersama rapat paripurna DPR Papua menyangkut peristiwa yang terjadi di Nduga. Kita minta Presiden Jokowi segera menarik pasukan dari Nduga," kata Gubernur Papua, Lukas Enembe usai rapat paripurna.
 
Penarikan pasukan ini menurut Enembe harus dilakukan agar masyarakat di kabupaten tersebut bisa merayakan natal dengan damai. Dalam momen natal seperti saat ini, lanjut Gubernur Enembe, tidak boleh ada TNI atau Polri di Nduga, terutama di Distrik Yall, Yigi, Mbua dan Dal yang baru-baru ini menjadi lokasi kekerasan bersenjata yang mengorbankan lebih dari 20 jiwa.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Kita berduka atas korban jiwa sebelumnya maupun saat ini, Tapi itu sudah cukup. Tidak boleh lagi ada korban masyarakat sipil lagi," ujar Enembe.
 
Mengenai kesimpulan dalam rapat paripurna non APBD ini, Ketua DPR Papua, Yunus Wonda, menyebutkan tujuh fraksi di DPR Papua sepkat penarikan pasukan TNI dan Polri dari Nduga dan pembentukan tim independen.
 
Tim independen ini akan bekerja mengumpulkan data terkait peristiwa di Nduga. Tim ini nantinya terdiri dari Pemerintah Provinsi, DPRP, MRP, gereja, perwakilan Komnas HAM dan masyarakat sipil Papua.
 
"Jadi ini keinginan rakyat Papua. Tim ini bukan hanya untuk peristiwa di Nduga saja. Tapi semua peristiwa kekerasan dan konflik di Tanah Papua yang menyebabkan warga sipil Papua terluka, trauma ataupun tewas," tegas Yunus.
 
Terkait tindakan aparat keamanan dalam menyikapi peristiwa penembakan Nduga pada 2-3 Desember, Enembe mengatakan seharusnya masyarakat di kabupaten tersebut diminta mengosongkan wilayah tersebut atau diungsikan terlebih dulu sebelum TNI dan Polri melakukan pengejaran terhadap Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) yang mengklaim diri sebagai pelaku penembakan.
 
"Ini kan tidak. Masyarakat belum diungsikan TNI Polri sudah masuk. Karena itu kami minta tarik dulu," lanjut Enembe.
 
Sebagai orang yang pernah menjadi bupati di Puncak Jaya, kabupaten lainnya yang juga sering mengalami konflik bersenjata, Enembe mengaku sangat tahu taktik TPNPB. Setelah melakukan serangan di satu lokasi, TPNPB pasti akan keluar dari lokasi tersebut sehingga yang tersisa hanyalah masyarakat sipil.
 
Karena itu, Gubernur Enembe menekankan langkah pertama yang diinginkan rakyat Papua adalah Presiden menarik pasukan. Jika pasukan TNI dan Polri ini belum ditarik, langkah apapun tidak bisa dilakukan, termasuk pengiriman bahan makanan.
 
"Masyarakat yang mengungsi di hutan kesulitan bahan makanan. Kita tidak bisa kirim bahan makanan ke sana atau melakukan pengumpulan data dan fakta jika pasukan belum ditarik. Penarikan pasukan ini adalah langkah awal yang menentukan langkah selanjutnya. Karena itu dalam waktu dekat ini kami akan minta bertemu dengan Presiden untuk menyampaikan permintaan ini," jelas Enembe.
 
Wakil Bupati Nduga, Wentius Nimiangge memastikan empat warga sipil telah tewas di Nduga dalam operasi pengejaran TPNPB. Diduga kuat empat warga sipil ini tewas ditembak aparat keamanan. Namun ia mengaku belum bisa mengidentifikasi siapa empat warga sipil itu.
 
"Kami sampai dari Wamena ke Mbua sore hari, ketika kami memulai perjalanan dan ternyata menemukan satu jenazah masyarakat setempat dan langsung dimakamkan," kata Wentius di Jayapura usai memberikan kesaksiannya di hadapan Gubernur Papua dan DPRP.
 
Ia menggambarkan situasi di Nduga sebagai situasi darurat kemanusiaan dan perlu penanganan langsung oleh Pemerintah Provinsi Papua, Pangdam dan Kapolda untuk mengevakuasi masyarakat sipil yang mengungsi ke hutan.
 
Wakil Bupati Nduga bersama DPRD, Majelis Rakyat Papua, gereja, LSM, dan mahasiswa, ditambah anggota polisi dan TNI selama empat hari berada di Nduga untuk mencari empat orang yang masih belum ditemukan sejak serangan TPNPB terjadi pada 2 Desember lalu. Namun tim ini hanya bisa sampai ke di Mbua setelah menempuh perjalanan darat dari Wamena. Selama menempuh perjalanan inilah mereka menemukan empat jenazah, dua di Mbua, satu di Dal dan satu di Mbulmu Yalma.
 
"Empat jenazah ini tewas dengan luka tembak. Kami duga ditembak dari jarak jauh," kata Wentius.
 
Namun, pihak Kodam XVII/Cenderawasih membantah jika empat orang yang tewas itu sebagai warga sipil. Kapendam Kolonel Inf. Muhamad Aidi mengatakan empat jenazah itu ditemukan di lokasi penyerangan terhadap pasukan TNI.
 
"Tidak bisa kita pastikan bahwa jenazah itu murni warga sipil," kata Kapendam.
 
Perjalanan tim yang dipimpin Wakil Bupati Nduga ini menuju Puncak Kabo, lokasi yang diduga sebagai lokasi di mana empat orang yang masih belum ditemukan berada-terpaksa tidak dilakukan karena aparat keamanan masih berada sepanjang jalan menuju Puncak Kabo.
 
"Soal penggunaan bom atau bukan, tidak perlu diperdebatkan lagi. Itu bahasa masyarakat. Mereka tidak tahu bagaimana bentuk bom itu. Mereka hanya tahu ada sesuatu yang jatuh, meledak dan bunyi sangat keras. Mereka bilang itu bom. Yang jelas saat ini masyarakat di Nduga perlu pertolongan kita semua," ujar Wentius terkait informasi masyarakat mengenai penggunaan bom dalam operasi yang dilakukan TNI dan Polri.
 

(ALB)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi