medcom.id, Jakarta: Pemerintah diminta tidak menekan semua pihak yang terlibat organisasi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Mereka yang terlibat HTI tidak memiliki kesalahan di lingkungan, tempat kerja maupun jabatannya.
Juru Bicara Ismail Yusanto menyayangkan sikap pemerintah yang meminta Pegawai Negeri Sipil (PNS) mengundurkan diri karena terlibat HTI. "Mestinya itu tidak boleh dilakukan. Apa salah mereka? HTI salah apa juga sampai sekarang enggak tahu," kata Ismail di Kantor DPP PKB, Jalan Raden Saleh Jakarta Pusat, Kamis 27 Juli 2017.
Baca: Mendagri Minta PNS di Daerah Terus Bangun Ideologi Pancasila
Ismail meminta jangan ada lagi tekanan pada anggota HTI pascadibubarkan. Ia juga tidak mau anggota HTI dicap sebagai pelaku kriminal.
"Apa salah mereka? Mereka tidak korupsi, tidak melakukan kejahatan. Sementara di luar sana banyak penjahat dibiarkan saja, tersangka koruptor malah memimpin sidang paripurna," ujarnya.
Seblumnya, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo meminta seluruh PNS yang berada di daerah menanamkan paham Ideologi Pancasila. Ia berharap tidak ada PNS yang berseberangan paham, seperti terlibat kegiatan HTI.
Baca: Wiranto Heran Ormas Anti-Pancasila Masih Dibela
"Kalau ada PNS yang terlibat dengan elemen-elemen yang melawan atau berseberangan, atau mengembangkan ajaran ideologi selain Pancasila, silakan mengundurkan diri dari PNS," kata Tjahjo di IPDN Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Minggu 23 Juli 2017.
<iframe class="embedv" width="560" height="315" src="https://www.medcom.id/embed/8ko0QmOK" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen></iframe>
medcom.id, Jakarta: Pemerintah diminta tidak menekan semua pihak yang terlibat organisasi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Mereka yang terlibat HTI tidak memiliki kesalahan di lingkungan, tempat kerja maupun jabatannya.
Juru Bicara Ismail Yusanto menyayangkan sikap pemerintah yang meminta Pegawai Negeri Sipil (PNS) mengundurkan diri karena terlibat HTI. "Mestinya itu tidak boleh dilakukan. Apa salah mereka? HTI salah apa juga sampai sekarang enggak tahu," kata Ismail di Kantor DPP PKB, Jalan Raden Saleh Jakarta Pusat, Kamis 27 Juli 2017.
Baca:
Mendagri Minta PNS di Daerah Terus Bangun Ideologi Pancasila
Ismail meminta jangan ada lagi tekanan pada anggota HTI pascadibubarkan. Ia juga tidak mau anggota HTI dicap sebagai pelaku kriminal.
"Apa salah mereka? Mereka tidak korupsi, tidak melakukan kejahatan. Sementara di luar sana banyak penjahat dibiarkan saja, tersangka koruptor malah memimpin sidang paripurna," ujarnya.
Seblumnya, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo meminta seluruh PNS yang berada di daerah menanamkan paham Ideologi Pancasila. Ia berharap tidak ada PNS yang berseberangan paham, seperti terlibat kegiatan HTI.
Baca:
Wiranto Heran Ormas Anti-Pancasila Masih Dibela
"Kalau ada PNS yang terlibat dengan elemen-elemen yang melawan atau berseberangan, atau mengembangkan ajaran ideologi selain Pancasila, silakan mengundurkan diri dari PNS," kata Tjahjo di IPDN Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Minggu 23 Juli 2017.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(FZN)
