Menkes: Indonesia Kekurangan 130 Ribu Dokter

Jakarta: Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan Indonesia mengalami kekurang dokter aktif sekitar 130 ribu. Hal itu berdasarkan standar organisasi kesehatan dunia (WHO) terkait kebutuhan dokter minimal 1 per 1000 penduduk. "Kalau kita punya 140 yang punya STR (surat tanda registrasi) dan standarnya harus 270 ribu, maka kita punya selisih 130 ribu," ujar Budi dalam Muktamar Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia (AIPKI) ke XI, Jumat, 10 Juni 2022. Budi menjelaskan jumlah dokter aktif atau memiliki STR sekitar 140 ribu. Dengan jumlah penduduk mencapai 270 juta, maka kebutuhan dokter minimal di Indonesia adalah 270 ribu. Budi menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah mengarahkan untuk melakukan transformasi di sektor kesehatan. Transformasi menjadi sangat penting sebagi pondasi untuk menyiapkan sektor kesehatan yang mumpuni di masa depan. Salah satu pilar transformasi kesehatan adalah sumber daya manusia (SDM) kesehatan. Mulai dari jumlah, distribusi hingga kualitas harus segera ditingkatkan. "SDM kesehatan ini penting baik dari jumlahnya, distribusinya, maupun kualitasnya. Dan kita sangat membutuhkan peran dari institusi pendidikan kedokteran seluruh Indonesia untuk memastikan jumlahnya cukup, sebarannya cukup dan kualitasnya cukup," kata dia. Baca: Pemerintah Diminta Memperhatikan Pengangkatan Honorer Nakes Sesuai arahan Presiden, Budi mendorong pembukaan Fakultas Kedokteran (FK) baru, khususnya daerah-daerah. Sebab, produksi dokter saat ini sekitar 12 ribu per tahun, sehingga membutuhkan lebih dari 11 tahun untuk mencapai standar jumlah dokter. Dia meminta dukungan AIPKI selaku asosiasi pendidikan kedokteran untuk membantu atau membina universitas di daerah dalam membuka FK baru. "Kalau produksi dokter setahun cuma 12 ribu kita butuh 11 tahun lebih produksi. Maka demikian kita mau membiarkan seluruh masyarakat Indonesia mati tidak dapat akses kesehatan," ungkapnya. Ketua AIPKI Budu menyampaikan pihaknya sangat mendukung upaya pemerintah dalam membuka FK baru. Bahkan, AIPKI mendorong pembukaan prodi baru seperti dokter spesialis, sub spesialis dan lainnya. "Ada tiga yang sangat penting pertama sumber daya dosen-dosen, kemudian kurikulum dan ketiga harus ada RS pendidikan. Kalau spesialis harus ada persetujuan dari kolegum," jelas Budu. Budu mengungkapkan target itu merupakan tanggung jawab bersama semua stakeholder terkait. AIPKI, pemerintah, hingga pemda harus terlibat aktif. Sebab, syarat pembukaan FK baru harus memiliki kesiapan fasilitas yang memadai. AIPKI memiliki anggota dengan akreditasi A, B, hingga yang minimal. FK dengan akreditasi A dan B memiliki peranan penting dalam membina FK lain untuk meningkatkan kualitasnya. "Di AIPKI ada konsorsium pembinaan sepert terhadap UNIPA di Papua yang sempat terkendala. Secara kolektif AIPKI bertanggung jawab melakukan pembinaan," ucap Budu.