Jakarta: Pemerintah terus berupaya mencegah tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Kementerian/lembaga segera turun ke lapangan untuk memasifkan ikhtiar tersebut.
"Dalam waktu dekat kita akan turun bersama kementerian dan lembaga untuk bersinergi melakukan sosialisasi dan edukasi terpadu," kata Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda Kementerian Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Woro Srihastuti Sulistyaningrum dalam keterangan tertulis, Rabu, 19 Juli 2023.
Woro mengatakan beberapa lembaga terkait, yakni Kementerian Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Kementerian Ketenagakerjaan, dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Kemudian Kementerian Sosial, Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, dan Polri.
?Selain itu, koordinasi gugus tugas mesti diperkuat untuk mencegah TPPO. Baik di tingkat pusat maupun daerah.
"Khususnya di daerah-daerah yang merupakan kantong-kantong pekerja migran Indonesia, mengingat korban TPPO sebagian besar adalah pekerja migran Indonesia," ujar Woro.
Woro mencontohkan beberapa kantong tersebut seperti Pulau Jawa, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Sumatra Utara. Selanjutnya, Lampung, Kalimantan Barat serta Sulawesi Selatan.
"Kegiatan pencegahan juga dilakukan di pintu masuk keluarnya pekerja migran Indonesia seperti di bandara ataupun pelabuhan," jelas dia.
Menurut Woro, upaya memasifkan pencegahan sangat krusial. Sebab, modis TPPO kian beragam seperti iming-iming pekerjaan di luar negeri dan penipuan di media sosial.
"Sehingga perlu juga melibatkan Kemenkominfo (Kementerian Komunikasi dan Informatika) agar dapat dilakukan pemblokiran terhadap situs-situs internet yang diduga menjadi modus TPPO," ucap dia.
Jakarta: Pemerintah terus berupaya mencegah tindak pidana
perdagangan orang (TPPO). Kementerian/lembaga segera turun ke lapangan untuk memasifkan ikhtiar tersebut.
"Dalam waktu dekat kita akan turun bersama kementerian dan lembaga untuk bersinergi melakukan sosialisasi dan edukasi terpadu," kata Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda Kementerian Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Woro Srihastuti Sulistyaningrum dalam keterangan tertulis, Rabu, 19 Juli 2023.
Woro mengatakan beberapa lembaga terkait, yakni Kementerian Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Kementerian Ketenagakerjaan, dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Kemudian Kementerian Sosial, Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, dan
Polri.
?Selain itu, koordinasi gugus tugas mesti diperkuat untuk mencegah TPPO. Baik di tingkat pusat maupun daerah.
"Khususnya di daerah-daerah yang merupakan kantong-kantong pekerja migran Indonesia, mengingat korban TPPO sebagian besar adalah pekerja migran Indonesia," ujar Woro.
Woro mencontohkan beberapa kantong tersebut seperti Pulau Jawa, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Sumatra Utara. Selanjutnya, Lampung, Kalimantan Barat serta Sulawesi Selatan.
"Kegiatan pencegahan juga dilakukan di pintu masuk keluarnya pekerja migran Indonesia seperti di bandara ataupun pelabuhan," jelas dia.
Menurut Woro, upaya memasifkan pencegahan sangat krusial. Sebab, modis TPPO kian beragam seperti iming-iming pekerjaan di luar negeri dan penipuan di media sosial.
"Sehingga perlu juga melibatkan Kemenkominfo (Kementerian Komunikasi dan Informatika) agar dapat dilakukan pemblokiran terhadap situs-situs internet yang diduga menjadi modus TPPO," ucap dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(LDS)
