Jakarta: Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI) merilis hasil survei terkait perlindungan bagi tenaga kesehatan di puskesmas. Mayoritas tenaga kesehatan mengeluhkan fasilitas perlindungan dalam menangani pasien covid-19.
“Perlindungan bagi tenaga kesehatan puskesmas belum memadai,” kata Direktur Kebijakan CISDI, Olivia Herlinda, dalam konferensi pers virtual di Jakarta, Kamis, 5 November 2020.
Sebanyak 66 persen tenaga kesehatan mengeluhkan ketersediaan masker N95. Kemudian, sebanyak 43 persen tenaga kesehatan kekurangan hazmat, dan 40 persen membutuhkan masker bedah.
Seluruh puskesmas berupaya memenuhi kekurangan alat pelindung diri (APD) dengan berbagai cara. Sebanyak 62 persen puskesmas melakukan advokasi ke dinas kesehatan setempat.
Kemudian, sebanyak 59 persen puskesmas menggunakan APD pengganti sesuai rekomendasi Kementerian Kesehatan, 56 persen puskesmas mencuci dan memakai ulang APD, dan 54 persen puskesmas mencari donasi. Sebanyak 51 persen puskesmas membeli APD dengan dana sendiri.
“Yang terakhir ada 17 persen puskesmas yang membeli APD dengan uang urunan staf,” ujar Olivia.
Baca: Perlindungan Tenaga Medis Harus Diprioritaskan
Olivia prihatin atas fenomena tersebut. Tenaga kesehatan seharusnya mendapatkan perlindungan yang lebih baik dalam melayani pasien.
Dia mendorong pemerintah memperhatikan kebutuhan APD tenaga kesehatan di puskesmas. Sehingga, tidak ada lagi tenaga kesehatan yang gugur saat bertugas.
“Bila perlindungan pada tenaga kesehatan tidak optimal, potensi infeksi bahkan kematian pada tenaga kesehatan akan meningkat,” tegas dia.
Survei dilakukan secara daring pada 14 Agustus hingga 7 September 2020. Jajak pendapat ini melibatkan 765 responden dari 647 puskesmas di 34 provinsi. Profesi responden terbanyak, yakni dokter umum sebanyak 24,73 persen, perawat 23,03 persen, dan tenaga promosi kesehatan 12,67 persen.
Responden terbanyak dari Jawa Barat dengan 12,83 persen, Jawa Timur 12,67 persen, serta Sulawesi Selatan 9,89 persen. Kemudian Jawa Tengah 7,88 persen, dan DKI Jakarta 6,34 persen.
Jakarta: Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI) merilis hasil survei terkait perlindungan bagi
tenaga kesehatan di puskesmas. Mayoritas tenaga kesehatan mengeluhkan fasilitas perlindungan dalam menangani pasien
covid-19.
“Perlindungan bagi tenaga kesehatan puskesmas belum memadai,” kata Direktur Kebijakan CISDI, Olivia Herlinda, dalam konferensi pers virtual di Jakarta, Kamis, 5 November 2020.
Sebanyak 66 persen tenaga kesehatan mengeluhkan ketersediaan masker N95. Kemudian, sebanyak 43 persen tenaga kesehatan kekurangan hazmat, dan 40 persen membutuhkan masker bedah.
Seluruh puskesmas berupaya memenuhi kekurangan alat pelindung diri (APD) dengan berbagai cara. Sebanyak 62 persen puskesmas melakukan advokasi ke dinas kesehatan setempat.
Kemudian, sebanyak 59 persen puskesmas menggunakan APD pengganti sesuai rekomendasi Kementerian Kesehatan, 56 persen puskesmas mencuci dan memakai ulang APD, dan 54 persen puskesmas mencari donasi. Sebanyak 51 persen puskesmas membeli APD dengan dana sendiri.
“Yang terakhir ada 17 persen puskesmas yang membeli APD dengan uang urunan staf,” ujar Olivia.
Baca: Perlindungan Tenaga Medis Harus Diprioritaskan
Olivia prihatin atas fenomena tersebut. Tenaga kesehatan seharusnya mendapatkan perlindungan yang lebih baik dalam melayani pasien.
Dia mendorong pemerintah memperhatikan kebutuhan APD tenaga kesehatan di puskesmas. Sehingga, tidak ada lagi tenaga kesehatan yang gugur saat bertugas.
“Bila perlindungan pada tenaga kesehatan tidak optimal, potensi infeksi bahkan kematian pada tenaga kesehatan akan meningkat,” tegas dia.
Survei dilakukan secara daring pada 14 Agustus hingga 7 September 2020. Jajak pendapat ini melibatkan 765 responden dari 647 puskesmas di 34 provinsi. Profesi responden terbanyak, yakni dokter umum sebanyak 24,73 persen, perawat 23,03 persen, dan tenaga promosi kesehatan 12,67 persen.
Responden terbanyak dari Jawa Barat dengan 12,83 persen, Jawa Timur 12,67 persen, serta Sulawesi Selatan 9,89 persen. Kemudian Jawa Tengah 7,88 persen, dan DKI Jakarta 6,34 persen.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(AZF)
