Jakarta: Rencana pembangunan pangkalan militer di Natuna Utara dan kawasan timur Indonesia disebut bukan karena reaksi atas pelanggaran Tiongkok terhadap Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia. Pembangunan merupakan kelanjutan dari program pemerataan pembangunan Indonesia.
"Fokus pembangunan dari kawasan timur dan pulau-pulau terdepan Indonesia sudah menjadi program Presiden Joko Widodo sejak periode pertama," kata anggota Komisi I DPR Willy Aditya dikutip dari Antara, Jakarta, Minggu, 12 Januari 2020.
Aditya mengatakan fokus pembangunan di kawasan timur itu merupakan evaluasi atas program pembangunan pemerintahan sebelumnya. Termasuk dengan membangun pangkalan militer di Natuna dan Indonesia Timur.
"Jadi ini program pembangunan yang tertunda saja," ucap Aditya.
Membangun basis-basis pertahanan wilayah adalah upaya untuk menegakkan hukum dan kedaulatan negara. Dia mengingatkan bahwa salah satu amanat dari pelaksanaan Hukum Laut Internasional PBB adalah menjaga deklarasi dan pengakuan kedaulatan.
"Membangun pangkalan militer itu bukan bertujuan pamer kekuatan. Itu amanat menjaga stabilitas perdamaian dunia. Jadi kalau kita tidak membangun pangkalan pertahanan, justru kita telah melanggar amanat," ujar Aditya.
Dia berharap rencana membangun pangkalan militer ini tak dihubungan dengan perlombaan senjata maupun upaya ekspansi wilayah. Aditya mendukung penuh rencana pemerataan pembangunan pertahanan di seluruh kawasan Indonesia terutama wilayah yang memerlukan konsentrasi khusus.
"Visi poros maritim yang digagas pada periode pertama Jokowi harus dilanjutkan. Satu persatu kita bangun semua basis pertahanan maritim Indonesia untuk menegakkan hukum dan kedaulatan negara. Infrastrukturnya, ekonomi masyarakatnya, dan tentu kekuatan aparat keamanannya dibangun semua secara komprehensif," kata Aditya.
Aditya menyebut pembangunan wilayah pertahanan juga harus diikuti dengan penguatan sumber daya manusia. Jika infrastruktur telah siap harus diikuti jumlah personil yang memadai.
<iframe class="embedv" width="560" height="315" src="https://www.medcom.id/embed/JKRVQ17K" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen></iframe>
Jakarta: Rencana pembangunan pangkalan militer di Natuna Utara dan kawasan timur Indonesia disebut bukan karena reaksi atas
pelanggaran Tiongkok terhadap Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia. Pembangunan merupakan kelanjutan dari program pemerataan pembangunan Indonesia.
"Fokus pembangunan dari kawasan timur dan pulau-pulau terdepan Indonesia sudah menjadi program Presiden Joko Widodo sejak periode pertama," kata anggota Komisi I DPR Willy Aditya dikutip dari Antara, Jakarta, Minggu, 12 Januari 2020.
Aditya mengatakan fokus pembangunan di kawasan timur itu merupakan evaluasi atas program pembangunan pemerintahan sebelumnya. Termasuk dengan membangun pangkalan militer di Natuna dan Indonesia Timur.
"Jadi ini program pembangunan yang tertunda saja," ucap Aditya.
Membangun basis-basis pertahanan wilayah adalah upaya untuk menegakkan hukum dan kedaulatan negara. Dia mengingatkan bahwa salah satu amanat dari pelaksanaan Hukum Laut Internasional PBB adalah menjaga deklarasi dan pengakuan kedaulatan.
"Membangun pangkalan militer itu bukan bertujuan pamer kekuatan. Itu amanat menjaga stabilitas perdamaian dunia. Jadi kalau kita tidak membangun pangkalan pertahanan, justru kita telah melanggar amanat," ujar Aditya.
Dia berharap rencana membangun pangkalan militer ini tak dihubungan dengan perlombaan senjata maupun upaya ekspansi wilayah. Aditya mendukung penuh rencana pemerataan pembangunan pertahanan di seluruh kawasan Indonesia terutama wilayah yang memerlukan konsentrasi khusus.
"Visi poros maritim yang digagas pada periode pertama Jokowi harus dilanjutkan. Satu persatu kita bangun semua basis pertahanan maritim Indonesia untuk menegakkan hukum dan kedaulatan negara. Infrastrukturnya, ekonomi masyarakatnya, dan tentu kekuatan aparat keamanannya dibangun semua secara komprehensif," kata Aditya.
Aditya menyebut pembangunan wilayah pertahanan juga harus diikuti dengan penguatan sumber daya manusia. Jika infrastruktur telah siap harus diikuti jumlah personil yang memadai.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(JMS)
