Jakarta: Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan pelayanan publik menjadi cerminan kehadiran negara di tengah masyarakat. Jika dilakukan dengan baik, kesan yang baik akan muncul. Sebaliknya, jika buruk, persepsi dan kepercayaan publik terhadap pemerintah ikut buruk.
"Tidak akan ada toleransi bagi yang pelayanannya lambat, berbelit-belit. Tidak ada tempat bagi pelayanan yang tidak ramah dan tidak responsif," tegas Jokowi dalam Penganugerahan Predikat Kepatuhan Tinggi Standar Pelayanan Publik 2021, Rabu, 29 Desember 2021.
Menurut dia, di masa modern saat ini, tuntutan dan kebutuhan masyarakat harus diselesaikan dengan cepat. Ia menekankan penyelenggara pelayanan tidak bisa lagi bekerja biasa-biasa saja, seperti rutinitas yang berjalan bertahun-tahun lalu.
Baca: Dirjen KI Optimalkan Implementasi Pelayanan Digital
"Semua harus segera mengubah cara berpikir, cara merespons, cara bekerja, orientasinya harus kepada hasil untuk mewujudkan pelayanan yang prima," ungkap Kepala Negara.
Jokowi mengingatkan pelayanan publik yang prima tidak terjadi begitu saja. Komitmen, upaya bersama, dan sinergitas antarlembaga amat diperlukan. Selain itu, terobosan dan inovasi harus disiapkan untuk membuat kinerja menjadi jauh lebih baik.
"Perlu ikhtiar berkelanjutan, disiplin yang panjang, transformasi sistem, transformasi tata kelola, perubahan pola pikir dan perubahan budaya kerja. Kita harus mengubah kebiasaan dari dilayani menjadi melayani," jelas dia.
Saat ini, Jokowi melihat sejumlah kementerian/lembaga sudah menuju ke arah tersebut. Pasalnya, pandemi covid-19 memaksa penyelenggara pelayanan publik bertransformasi memanfaatkan lebih banyak teknologi dalam melaksanakan tugas.
"Upaya-upaya transformasi yang telah dilakukan di masa pandemi dapat menjadi modal awal untuk mengembangkan inovasi pelayanan publik untuk menciptakan terobosan dan solusi, mempermudah akses, memberikan pelayanan yang lebih cepat dan terjangkau," jelas Jokowi.
Jakarta: Presiden Joko Widodo (
Jokowi) menegaskan
pelayanan publik menjadi cerminan kehadiran negara di tengah masyarakat. Jika dilakukan dengan baik, kesan yang baik akan muncul. Sebaliknya, jika buruk, persepsi dan kepercayaan publik terhadap pemerintah ikut buruk.
"Tidak akan ada toleransi bagi yang pelayanannya lambat, berbelit-belit. Tidak ada tempat bagi pelayanan yang tidak ramah dan tidak responsif," tegas Jokowi dalam Penganugerahan Predikat Kepatuhan Tinggi Standar Pelayanan Publik 2021, Rabu, 29 Desember 2021.
Menurut dia, di masa modern saat ini, tuntutan dan kebutuhan masyarakat harus diselesaikan dengan cepat. Ia menekankan penyelenggara pelayanan tidak bisa lagi bekerja biasa-biasa saja, seperti rutinitas yang berjalan bertahun-tahun lalu.
Baca:
Dirjen KI Optimalkan Implementasi Pelayanan Digital
"Semua harus segera mengubah cara berpikir, cara merespons, cara bekerja, orientasinya harus kepada hasil untuk mewujudkan pelayanan yang prima," ungkap Kepala Negara.
Jokowi mengingatkan pelayanan publik yang prima tidak terjadi begitu saja. Komitmen, upaya bersama, dan sinergitas antarlembaga amat diperlukan. Selain itu, terobosan dan inovasi harus disiapkan untuk membuat kinerja menjadi jauh lebih baik.
"Perlu ikhtiar berkelanjutan, disiplin yang panjang, transformasi sistem, transformasi tata kelola, perubahan pola pikir dan perubahan budaya kerja. Kita harus mengubah kebiasaan dari dilayani menjadi melayani," jelas dia.
Saat ini, Jokowi melihat sejumlah kementerian/lembaga sudah menuju ke arah tersebut. Pasalnya,
pandemi covid-19 memaksa penyelenggara pelayanan publik bertransformasi memanfaatkan lebih banyak teknologi dalam melaksanakan tugas.
"Upaya-upaya transformasi yang telah dilakukan di masa pandemi dapat menjadi modal awal untuk mengembangkan inovasi pelayanan publik untuk menciptakan terobosan dan solusi, mempermudah akses, memberikan pelayanan yang lebih cepat dan terjangkau," jelas Jokowi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(OGI)
