BMKG Ungkap Potensi Kekeringan Meteorologis di Indonesia

Jakarta: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengungkap sejumlah wilayah di Indonesia berpotensi mengalami kekeringan meteorologis pada musim kemarau. Meskipun, di sebagian wilayah Indonesia masih mengalami hujan yang berdampak pada bencana hidrometeorologi basah, seperti banjir, banjir bandang, banjir lahar dan longsor. “Laporan kepada Presiden perihal kondisi iklim dan kesiapsiagaan kekeringan 2024 sudah kami sampaikan agar mendapat atensi khusus pemerintah sehingga risiko dan dampak yang ditimbulkan dapat diantisipasi dan diminimalisir sekecil mungkin,” ungkap Kepala BMKG Dwikorita Karnawati melansir keterangan pers, Selasa, 28 Mei 2024. Dia menjelaskan bahwa mayoritas wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara sudah mengalami Hari Tanpa Hujan (HTH) sepanjang 21-30 hari atau lebih panjang. Selain itu, berdasarkan analisis curah hujan dan sifat hujan yang dilakukan BMKG, menunjukkan bahwa kondisi kering sudah mulai memasuki wilayah Indonesia, khususnya di bagian Selatan Khatulistiwa. “Sebagian wilayah Indonesia sebanyak 19% dari Zona Musim sudah masuk Musim Kemarau dan diprediksi sebagian besar wilayah Jawa, Bali dan Nusa Tenggara segera menyusul memasuki musim kemarau dalam 3 dasarian (30 hari) ke depan. Kondisi kekeringan ini saat musim kemarau akan mendominasi wilayah Indonesia sampai akhir bulan September,” jelas dia.   Untuk itu, kata Dwikorita, daerah dengan potensi curah hujan bulanan sangat rendah dengan kategori kurang dari 50mm per bulan perlu mendapatkan perhatian khusus untuk mitigasi dan antisipasi dampak kekeringan. Adapun daerah tersebut meliputi sebagian besar Pulau Sumatra, Pulau Jawa, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Bali dan Nusa Tenggara, sebagian Pulau Sulawesi, dan sebagian Maluku dan Papua. Dwikorita menjelaskan hasil monitoring hotspot yang dilakukan dengan satelit, menunjukkan telah munculnya beberapa hotspot awal pada daerah-daerah rawan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Sehingga, menurut dia, diperlukan perhatian khusus untuk mengantisipasi terjadinya kebakaran di sepanjang musim kemarau. “Memperhatikan dinamika atmosfer jangka pendek terkini, masih terdapat jendela waktu yang sangat singkat yang bisa dimanfaatkan secara optimal sebelum memasuki periode pertengahan musim kemarau,” ujarnya. Berkaca dari hal tersebut, BMKG memberikan sejumlah rekomendasi teknis yang bisa dilakukan sebagai langkah mitigasi dan antisipasi. Antara lain, penerapan teknologi modifikasi cuaca untuk pengisian waduk-waduk di daerah yang berpotensi mengalami kondisi kering saat musim kemarau, serta membasahi dan menaikan muka air tanah di daerah yang rawan mengalami karhutla ataupun pada lahan gambut. “Agar upaya modifikasi cuaca dapat terlaksana dengan efektif dan efisien dalam mitigasi potensi bencana kekeringan, BMKG berharap agar Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta Kementerian Pertanian dapat memastikan koneksitas jaringan irigasi dari waduk ke kawasan yang terdampak kekeringan benar-benar memadai,” jelasnya. BMKG merekomendasikan kepada pemerintah daerah agar wilayah yang masih mengalami hujan atau transisi dari musim hujan ke musim kemarau, untuk dapat segera mengoptimalkan secara lebih masif upaya untuk memanen air hujan. Yakni dengan mengisi tandon air, embung, kolam retensi, sumur resapan, dan lainnnya, sebagai upaya mitigasi.  “Terkait pertanian, maka pola dan waktu tanam untuk iklim kering pada wilayah terdampak dapat menyesuaikan. Karenanya, BMKG akan melakukan koordinasi lebih lanjut dengan Menteri Pertanian dan Gubernur Provinsi terdampak,” katanya. (Devi Harahap)