Hal itu disampaikan ekretaris Umum Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia Jacky Manuputty dalam focus group discussion bertajuk Pencegahan Politisasi SARA bersama Organisasi Lintas Iman. Diskusi tersebut digelar Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
"Dalam satu dekade terakhir, retakan akibat eksploitasi, afirmasi, dan negasi terkait identitas yang terjadi di pusat juga melebar sampai di daearh-daerah," kata Jacky di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Sabtu, 25 Maret 2023.
Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?
Dia menyampaikan bentuk politik identitas di daerah yakni perdebatan terkait pribumi dan pendatang. Dalam konteks kontestasi politik praktis, penggunaan politik identitas dianggap salah satu cara politikus dalam meraih simpati masyarakat.
"Karena hasilnya cepat, tapi implikasinya juga panjang. Retakan pembelahan di masyarakat juga bisa sangat panjang terkait hal itu," ungkap dia,
| Baca juga: Sanksi Kampanye di Tempat Ibadah, Bawaslu: Penjara Hingga Dicoret dari Peserta Pemilu |
Selain melalui media sosial, spanduk, dan baliho, Jakcy mengakui politik identitas disebarkan lewat medium khotbah dan ceramah. Yakni, mambawa pesan politisi tertentu.
Sementara itu, anggota Bawaslu Lolly Suhenty mengatakan FGD tersebut digelar bertujuan menyamakan persepsi ihwal politik identitas dan politisasi SARA. Sebab, selama ini masih terjadi perdebatan mengentai hal tersebut.
Dia menegaskan Bawaslu tidak akan pernah keluar dari konteks Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) dalam menindak kecurangan terkait kampanye. Ini misalnya saat terjadi penghinaan, penghasutan, pengadudombaan, dan kekerasan.
"Sebenarnya kalau setiap orang duduk bersama dan punya pandangan, seberbeda apapun, selama ada ruang untuk mendiskusikannya, kami berharap tentu perbedaan itu tidak terlalu tajam dan bisa ketemu titik temunya," kata Lolly.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id.
