Pemerintah Diminta Terapkan Karantina Wilayah Ketimbang Lockdown

Jakarta: Pemerintah diminta menerapkan karantina wilayah ketimbang opsi lockdown bila kasus penyebaran virus korona tak kunjung reda. Dengan karantina wilayah, distribusi logistik seperti beras masih bisa berjalan. "Sebaiknya karantina wilayah saja, karena distribusi beras masih bisa berjalan. Kalau lockdown, masyarakat tidak bisa kemana-mana dan di rumah saja," kata Wakil Ketua Umum Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras, Billy Haryantokepada, Jakarta, Minggu, 29 Maret 2020. Billy mengatakan karantina wilayah hanya membatasi pergerakan orang dari satu wilayah ke wilayah lain. Karantina wilayah tidak membatasi pergerakan distribusi barang. "Jadi di perbatasan wilayah nantinya para sopir truk yang membawa beras tinggal menunjukkan kartu pas," kata dia. Baca: Wali Kota: Local Lockdown untuk Jaga Warga Tegal Menurut Billy, keberlangsung pedagang beras penting pada situasi sekarang. Karena pasokan beras di Jabodetabek 98% dipegang swasta. Banyak pekerja informal yang menggantungkan hidupnya dari distribusi beras. "Kecuali Bulog ( pemerintah) yang pegang mau dilockdown juga enggak masalah. Harus diingat, perhatikan kuli di pasar Cipinang rata-rata dari luar DKI, Serang, dan Karawang," ujar dia. Dia menegaskan para pengusaha beras di daerah tak akan mengirimkan berasanya ke Jakarta bila pemerintah menerapkan lockdown. Mereka khawatir beras tidak akan masuk karena karantina total.  Dia pun menilai diksi lockdown terkesan menakutkan bagi masyarakat. "Lockdown kan dikunci total, sopir-sopir truk yang membawa beras takut bila statusnya lockdown, karena beras tidak akan masuk. Arus logistik jadi terganggu. Dan kalau dengar kata lockdown, masyarakat jadi takut," ucap dia. Billy berharap pemerintah mengambil kebijakan yang tepat untuk mengatasi pandemi covid-19. Dia menekankan distribusi beras sangat penting, karena ketersediaan di Pasar Induk Cipinang hanya untuk beberapa hari ke depan. "Stok beras di pasar induk Cipinang cukup untuk 25 hari," kata dia. Sebelumnya, Pemkot Bekasi telah melakukan rapid test pada Rabu 25 Maret 2020. Rapid test hari pertama dilakukan pada tenaga medis. Kemudian, dilakukan dengan metode door to door ke kediaman warga sampai dengan Jumat 27 Maret 2020.