Ilustrasi (medcom)
Ilustrasi (medcom)

Polemik Larangan Media Liput Kekerasan Aparat Berujung Surat Pencabutan

Adri Prima • 06 April 2021 18:23
Jakarta: Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menerbitkan surat telegram yang mengatur soal peliputan bermuatan kekerasan yang dilakukan polisi dan/atau kejahatan dalam siaran jurnalistik. 
 
Telegram dengan nomor ST/750/IV/HUM.3.4.5./2021 itu diteken langsung oleh Kapolri pada tanggal 5 April 2021. 
 
Dalam telegram tersebut ada 11 poin yang diatur, salah satunya larangan untuk para jurnalis memberitakan tindakan kekerasan oleh anggota kepolisian. 

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Media dilarang menyiarkan upaya/tindakan kepolisian yang menampilkan arogansi dan kekerasan. Kemudian diimbau untuk menayangkan kegiatan kepolisian yang tegas namun humanis," tulis Listyo dalam telegram tersebut dan dikutip pada Selasa 6 April 2021. 
 
Telegram tersebut ditujukan kepada fungsi humas Polri, termasuk media-media internal kepolisian. Sontak hal ini mendapatkan beragam respon dari banyak pihak mulai dari Dewan Pers, DPR, hingga masyarakat umum. 

Kapolri umumkan pembatalan/pencabutan

Respon dan protes dari berbagai pihak akhirnya ditanggapi Polri. Imbasnya, tak berselang lama, Polri mengumumkan pembatalan alias pencabutan telegram tersebut pada Selasa 6 April 2021 yang ditandatangani oleh Kadiv Humas Polri, Inspektur Jenderal Argo Yuwono. 
 
"Sehubungan dengan referensi di atas, kemudian disampaikan kepada kepala bahwa ST Kapolri sebagaimana referensi nomor empat diatas dinyatakan dicabut/dibatalkan," tulis Kapolri dalam telegram tersebut.
 
Adapun referensi yang disebutkan merujuk pada Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Perkap Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Mabes Polri.
 
 
  • Halaman :
  • 1
  • 2
Read All




LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif