Jakarta: Selama 10 tahun masa pemerintahannya, Presiden Joko Widodo sukses membangun Indonesia sentris dengan pemerataan pembangunan, investasi, dan peningkatan perekonomian yang tidak hanya terfokus di pulau Jawa.
Seluruh aspek pembangunan seperti infrastruktur, hingga pengembangan sarana dan prasarana transportasi di wilayah daerah tertinggal, terluar, terdepan dan perbatasan (3TP) terus dilakukan.
Pemerintah juga mendukung destinasi pariwisata super prioritas (DPSP), mendukung Kawasan Industri (KI) dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), serta mendukung pertumbuhan ekonomi wilayah.
Dalam 10 tahun pemerintahan Jokowi, kawasan Indonesia Timur yang selama ini sulit disentuh investasi justru menjadi semakin dilirik.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa struktur perekonomian Indonesia di bagian timur terus menanjak. Data triwulan I-2014 atau sebelum Jokowi menjabat, Kalimantan berkontribusi 8,45 persen, Sulawesi 4,72 persen, Bali, dan Nusa Tenggara 2,48 persen. Kontribusi terkecil berasal dari kelompok provinsi di Pulau Maluku dan Papua, yakni sebesar 1,95 persen.
Menjelang akhir pemerintahan Jokowi, pada triwulan I-2024 kontribusi wilayah Indonesia tengah dan timur meningkat, dengan Sulawesi mencatatkan kontribusi sebesar 6,89 persen, Bali dan Nusa Tenggara 2,75 persen, serta Maluku dan Papua 2,62 persen.
Peningkatan kontribusi wilayah luar Jawa ini sejalan dengan data investasi yang masuk. Berdasarkan data Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), nilai investasi yang masuk ke luar Jawa bahkan melampaui investasi di Jawa.
Pada triwulan I-2024, sebaran investasi ke luar Jawa mencapai Rp201 triliun (50,1 persen dari total investasi), sedangkan investasi di Jawa senilai Rp200,5 triliun (49,9 persen). Sulawesi Tengah, salah satu provinsi penghasil nikel terbesar, bahkan mencatatkan investasi terbesar sebesar Rp27 triliun.
Kesejahteraan masyarakat Indonesia Timur meningkat
Gencarnya investasi di Indonesia bagian timur selam 10 tahun pemerintahan Jokowi juga berdampak pada kesejahteraan masyarakat setempat. Pembangunan smelter dan hilirisasi di Sulawesi, Maluku, dan Papua telah mendorong perekonomian, khususnya di daerah penghasil komoditas pertambangan.
Maluku Utara dan Sulawesi Tengah, yang merupakan penghasil nikel terbesar, mencatatkan pertumbuhan ekonomi tertinggi pada 2023, masing-masing sebesar 20,49 persen dan 11,91 persen.
Maluku Utara dan Sulawesi Tengah saat ini menjadi magnet bagi investor karena dua provinsi tersebut merupakan penghasil nikel terbesar di Indonesia. Kontribusi sektor pertambangan nikel terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat dilihat dari besarnya aliran investasi asing langsung (FDI) yang masuk.
Pada 2023, Maluku Utara dan Sulawesi Tengah menjadi tujuan utama investasi asing, terutama di sektor pertambangan. Indonesia menerima sekitar 50 miliar dolar AS FDI pada 2023.
Adapun dua provinsi Indonesia dengan penerima FDI terbesar Sulawesi Tengah dengan 7,2 miliar dolar AS, dan Maluku Utara sebesar 5,0 miliar dolar AS.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia Timur
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan pengukuran perbandingan dari harapan hidup, pendidikan, dan standar hidup untuk semua negara. IPM digunakan sebagai indikator untuk menilai aspek kualitas dari pembangunan.
Selama pemerintahan Jokowi, data menunjukan IPM di Indonesia terus membaik tak terkecuali di kawasan timur. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia sebesar 74,39 poin pada 2023. Skor tersebut meningkat 0,84% dibandingkan pada tahun sebelumnya yang sebesar 73,77 poin.
Sebagai contoh wilayah paling timur Indonesia yakni Papua, mencatatkan IPM tahun 2023 sebesar 62,25 poin yang menempatkannya di kategori sedang. Hal yang sama juga terjadi di Maluku. Selama 2020-2023, IPM Maluku rata-rata meningkat sebesar 0,65 persen per tahun.
Perbaikan IPM juga membaik di seluruh provinsi Sulawesi dengan rata-rata kenaikan 0,84 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Kenaikan IPM pada 2023 lebih tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan sepanjang 2020-2023. Pada periode tersebut, rata-rata pertumbuhan IPM per tahun sebesar 0,66%.
Jakarta: Selama
10 tahun masa pemerintahannya, Presiden
Joko Widodo sukses membangun Indonesia sentris dengan pemerataan pembangunan, investasi, dan peningkatan perekonomian yang tidak hanya terfokus di pulau Jawa.
Seluruh aspek pembangunan seperti infrastruktur, hingga pengembangan sarana dan prasarana transportasi di wilayah daerah tertinggal, terluar, terdepan dan perbatasan (3TP) terus dilakukan.
Pemerintah juga mendukung destinasi pariwisata super prioritas (DPSP), mendukung Kawasan Industri (KI) dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), serta mendukung pertumbuhan ekonomi wilayah.
Dalam 10 tahun pemerintahan Jokowi,
kawasan Indonesia Timur yang selama ini sulit disentuh investasi justru menjadi semakin dilirik.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa struktur perekonomian Indonesia di bagian timur terus menanjak. Data triwulan I-2014 atau sebelum Jokowi menjabat, Kalimantan berkontribusi 8,45 persen, Sulawesi 4,72 persen, Bali, dan Nusa Tenggara 2,48 persen. Kontribusi terkecil berasal dari kelompok provinsi di Pulau Maluku dan Papua, yakni sebesar 1,95 persen.
Menjelang akhir pemerintahan Jokowi, pada triwulan I-2024 kontribusi wilayah Indonesia tengah dan timur meningkat, dengan Sulawesi mencatatkan kontribusi sebesar 6,89 persen, Bali dan Nusa Tenggara 2,75 persen, serta Maluku dan Papua 2,62 persen.
Peningkatan kontribusi wilayah luar Jawa ini sejalan dengan data investasi yang masuk. Berdasarkan data Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), nilai investasi yang masuk ke luar Jawa bahkan melampaui investasi di Jawa.
Pada triwulan I-2024, sebaran investasi ke luar Jawa mencapai Rp201 triliun (50,1 persen dari total investasi), sedangkan investasi di Jawa senilai Rp200,5 triliun (49,9 persen). Sulawesi Tengah, salah satu provinsi penghasil nikel terbesar, bahkan mencatatkan investasi terbesar sebesar Rp27 triliun.
Kesejahteraan masyarakat Indonesia Timur meningkat
Gencarnya investasi di Indonesia bagian timur selam 10 tahun pemerintahan Jokowi juga berdampak pada kesejahteraan masyarakat setempat. Pembangunan smelter dan hilirisasi di Sulawesi, Maluku, dan Papua telah mendorong perekonomian, khususnya di daerah penghasil komoditas pertambangan.
Maluku Utara dan Sulawesi Tengah, yang merupakan penghasil nikel terbesar, mencatatkan pertumbuhan ekonomi tertinggi pada 2023, masing-masing sebesar 20,49 persen dan 11,91 persen.
Maluku Utara dan Sulawesi Tengah saat ini menjadi magnet bagi investor karena dua provinsi tersebut merupakan penghasil nikel terbesar di Indonesia. Kontribusi sektor pertambangan nikel terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat dilihat dari besarnya aliran investasi asing langsung (FDI) yang masuk.
Pada 2023, Maluku Utara dan Sulawesi Tengah menjadi tujuan utama investasi asing, terutama di sektor pertambangan. Indonesia menerima sekitar 50 miliar dolar AS FDI pada 2023.
Adapun dua provinsi Indonesia dengan penerima FDI terbesar Sulawesi Tengah dengan 7,2 miliar dolar AS, dan Maluku Utara sebesar 5,0 miliar dolar AS.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia Timur
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan pengukuran perbandingan dari harapan hidup, pendidikan, dan standar hidup untuk semua negara. IPM digunakan sebagai indikator untuk menilai aspek kualitas dari pembangunan.
Selama pemerintahan Jokowi, data menunjukan IPM di Indonesia terus membaik tak terkecuali di kawasan timur. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia sebesar 74,39 poin pada 2023. Skor tersebut meningkat 0,84% dibandingkan pada tahun sebelumnya yang sebesar 73,77 poin.
Sebagai contoh wilayah paling timur Indonesia yakni Papua, mencatatkan IPM tahun 2023 sebesar 62,25 poin yang menempatkannya di kategori sedang. Hal yang sama juga terjadi di Maluku. Selama 2020-2023, IPM Maluku rata-rata meningkat sebesar 0,65 persen per tahun.
Perbaikan IPM juga membaik di seluruh provinsi Sulawesi dengan rata-rata kenaikan 0,84 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Kenaikan IPM pada 2023 lebih tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan sepanjang 2020-2023. Pada periode tersebut, rata-rata pertumbuhan IPM per tahun sebesar 0,66%.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(PRI)
