Langkah Pemerintah Atasi Kendala Pembangunan Dinilai Tepat

Anggi Tondi Martaon 14 Agustus 2018 16:08 WIB
PT SMI
Langkah Pemerintah Atasi Kendala Pembangunan Dinilai Tepat
Focus Group Discussion Lansekap Dasawarsa Infrastruktur Indonesia, di Jakarta, Selasa, 14 Agustus 2018 (Foto:MI/Permana)
Jakarta: Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (Jokowi-JK) berupaya merampungkan pembangunan infrastruktur pada sisa pemerintahan periode 2014-2019. Namun, pembangunan terkendala kondisi perekonomian nasional dan internasional.

Ketua Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Sri Adiangsih menyebutkan, kendala tersebut membuat pemerintah menyesuaikan pola pembangunan yang dilakukan, yaitu memprioritaskan pembangunan yang sudah berjalan.

"Tol Jawa, misalnya. Saya kira proyek itu tetap akan dilanjutkan. Tidak mungkin dihentikan di tengah jalan," kata Sri, pada acara Focus Group Discussion Lansekap Dasawarsa Infrastruktur Indonesia, di Ruang Rapat Besar Media Indonesia, Jalan Pilar Mas Raya, Kedoya, Jakarta Barat, Selasa, 14 Agsutus 2018.

Selain itu, pertimbangan lain yang dilihat pemerintah ialah terkait pendanaan. Pemerintah tak ingin pembangunan yang dilakukan menimbulkan potensi volatilitas, yaitu besaran perubahan harga yang menunjukkan fluktuasi pasar dalam satu periode tertentu.

"Termasuk menggunakan barang jasa dari luar negeri, agar tekanan eksternal diminimalkan," kata Sri.

Menjawab tantangan tersebut, PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) yang bertanggung jawab terhadap pembiayaan dan membantu persiapan proyek infrastruktur Indonesia, memiliki beberapa cara mengatasi kondisi tersebut. 

Chief Economist PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) Fithra Faisal Hastiadi menjelaskan, salah satu upaya untuk mengatasi kendala perekonomian adalah dengan mengurangi penggunaan komponen impor. Hal itu dilakukan untuk menekan nilai tukar setiap ekspor dan impor (current account defisit/CAD).

"Makanya dalam konteks itu kita harus menekan belanja modal supaya tekanan pada rupiah tidak terlalu besar. Tidak dihentikan, tapi diperlambat. Jadi, ada prioritas lain yang harus kita kejar," kata Fithra.

Saat ditanya apakah terbatasnya komponen tersebut akan digantikan dengan produk dalam negeri? Fithra menjawab, tidak. Menurut peraih gelar doktor dari Waseda University itu,  ada beberapa pertimbangan mengapa komponen dalam negeri belum menjadi prioritas. 

"Sebab, secara kapasitas kita belum memadai untuk itu, sehingga akan ada kelangkaan. Dan itu akan menaikkan ongkos produksi. Pada akhirnya, industri kita ya begitu-begitu saja," kata dia.

Atas dasar alasan tersebut, Fithra menilai pilihan pemerintah memprioritaskan pembangunan yang akan dilakukan sebagai langkah terbaik. Diharapkan, pembangunan tersebut dapat memberikan efek positif terhadap perekonomian Indonesia.

"Yang paling penting adalah peran PT SMI sebagai katalisator pembangunan. Dalam konteks pembangunan infrastruktur, membangun fasilitas dasar agar memberikan efek jangka panjang, yaitu berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia, berpengaruh terhadap pengurangan angka kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan," ujar dia.

(ROS)

metro tv
  • Opsi Opsi
  • kick andy Kick Andy
  • economic challenges Economic Challenges
  • 360 360

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id