Jakarta: Langkah Polri melarang demonstrasi menjelang hingga pelantikan Presiden Joko Widodo untuk periode 2019-2024 dianggap tepat. Aksi yang dapat mengganggu penyambutan terhadap pemerintahan lima tahun ke depan disebut inkonstitusional.
"Kita semua sebagai anak bangsa harus menghargai jalannya demokrasi yang konstitusional itu," kata Ketua Umum Indonesia White and Blue Collar Crime Institute Bambang Saputra dalam keterangan tertulis, Jumat, 18 Oktober 2019.
Bambang mendukung Polri untuk tidak segan bertindak tegas terhadap demonstran yang ingin membuat suasa Ibu Kota tidak kondusif. Unjuk rasa yang nekat dilaksanakan menjelang pelantikan berpotensi mengganggu keamanan.
"Sekarang ini Polri dapat bertindak tegas terhadap siapa-siapa yang nekat menggelar aksi demontrasi," imbuh dia.
Ahli hukum ini menilai seluruh pihak ikut menjaga pelantikan pimpinan negara. Pasalnya, kehadiran pemimpin dalam sebuah negara sangat penting agar negara tetap berdaulat.
"Apalagi dalam Indonesia hari ini, Pak Joko Widodo-KH Ma’ruf Amin adalah pemimpin yang dipilih rakyat secara langsung dan sah secara konstitusi," tegas Bambang.
Seperti diketahui, Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin dilantik di Gedung MPR, Minggu, 20 Oktober 2019. Pengukuhan pemerintahan Jokowi diamankan 30 ribu personel gabungan dengan pengamanan tiga ring.
Pimpinan negara sahabat dipastikan hadir di pelantikan Jokowi. Tamu VVIP itu ialah Wakil Presiden Tiongkok Wang Qishan, Perdana Menteri (PM) Malaysia Mahathir Mohamad, PM Singapura Lee Hsien Loong, Sultan Brunei Darussalam Hassanal Bolkiah, PM Australia Scott Morisson, dan Raja Eswatini Mswati III.
Menteri Transportasi Amerika Serikat Elaine Chao juga akan datang ke Jakarta menyaksikan pelantikan Jokowi-Ma'ruf Amin. Sementara itu, PM Shinzo Abe dan Presiden Korea Selatan Moon Jae-in mengirimkan utusan khusus.
Jelang pelantikan, publik dilarang menggelar demonstrasi. Pelarangan ini demi meminimalisasi kericuhan. Mabes Polri tidak ingin tamu asing menjadi korban jika ada demo yang berpotensi berujung ricuh.
<iframe class="embedv" width="560" height="315" src="https://www.medcom.id/embed/Zkerx7PK" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen></iframe>
Jakarta: Langkah Polri melarang demonstrasi menjelang hingga pelantikan Presiden Joko Widodo untuk periode 2019-2024 dianggap tepat. Aksi yang dapat mengganggu penyambutan terhadap pemerintahan lima tahun ke depan disebut inkonstitusional.
"Kita semua sebagai anak bangsa harus menghargai jalannya demokrasi yang konstitusional itu," kata Ketua Umum Indonesia White and Blue Collar Crime Institute Bambang Saputra dalam keterangan tertulis, Jumat, 18 Oktober 2019.
Bambang mendukung Polri untuk tidak segan bertindak tegas terhadap demonstran yang ingin membuat suasa Ibu Kota tidak kondusif. Unjuk rasa yang nekat dilaksanakan menjelang pelantikan berpotensi mengganggu keamanan.
"Sekarang ini Polri dapat bertindak tegas terhadap siapa-siapa yang nekat menggelar aksi demontrasi," imbuh dia.
Ahli hukum ini menilai seluruh pihak ikut menjaga pelantikan pimpinan negara. Pasalnya, kehadiran pemimpin dalam sebuah negara sangat penting agar negara tetap berdaulat.
"Apalagi dalam Indonesia hari ini, Pak Joko Widodo-KH Ma’ruf Amin adalah pemimpin yang dipilih rakyat secara langsung dan sah secara konstitusi," tegas Bambang.
Seperti diketahui, Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin dilantik di Gedung MPR, Minggu, 20 Oktober 2019.
Pengukuhan pemerintahan Jokowi diamankan 30 ribu personel gabungan dengan pengamanan tiga ring.
Pimpinan negara sahabat dipastikan hadir di pelantikan Jokowi. Tamu VVIP itu ialah Wakil Presiden Tiongkok Wang Qishan, Perdana Menteri (PM) Malaysia Mahathir Mohamad, PM Singapura Lee Hsien Loong, Sultan Brunei Darussalam Hassanal Bolkiah, PM Australia Scott Morisson, dan Raja Eswatini Mswati III.
Menteri Transportasi Amerika Serikat Elaine Chao juga akan datang ke Jakarta menyaksikan pelantikan Jokowi-Ma'ruf Amin. Sementara itu, PM Shinzo Abe dan Presiden Korea Selatan Moon Jae-in mengirimkan utusan khusus.
Jelang pelantikan, publik dilarang menggelar demonstrasi. Pelarangan ini demi meminimalisasi kericuhan. Mabes Polri tidak ingin tamu asing menjadi korban jika ada demo yang berpotensi berujung ricuh.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(OGI)
