Jakarta: Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin meminta setiap pihak untuk memperkuat sinergi dan koordinasi dalam membuat angka prevalensi stunting para 2023 turun. Angka yang ingin dicapai setidaknya menjadi 17 persen.
“Kalau sudah stunting, harus segera dikirim ke rumah sakit. Akan ada tata laksananya, sesuai tahapannya, harus dijalani dan diukur dengan antropometri. Jangan biarkan anak sampai terkena stunting. Begitu berat badan tidak naik itu sudah harus diintervensi,” kata Budi dalam Sosialisasi Kebijakan Intervensi Percepatan Penurunan Stunting tahun 2023 secara daring di Jakarta, Jumat, 3 Februari 2023.
Budi mengatakan pada 2023 pemerintah fokus mengejar prevalensi stunting turun ke angka 17 persen, agar terjadi percepatan penurunan stunting yang sesuai target pada 2024. Pemerintah, kata Budi, menyadari stunting menjadi masalah yang kompleks karena di pengaruhi oleh faktor sensitif. Yakni hal-hal di luar bidang kesehatan, seperti lingkungan dan pola asuh.
Sementara faktor spesifik yakni hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan seperti kurang gizi dan anemia. Oleh karena itu, sesuai dengan penelitian Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) yang mengatakan 70 persen penyebab stunting bisa diatasi dengan intervensi sensitif.
Dalam menuntaskan stunting melalui intervensi spesifik, Kemenkes mempunyai 11 program yang fokus pada dua fase dengan determinan terhadap stunting paling tinggi, yakni pada masa ibu hamil dan bayi usia 6-24 bulan.
Budi menjelaskan salah satu program merupakan pemberian pendidikan, edukasi, dan promosi kesehatan terkait stunting. Sementara program lain ialah ketika memasuki fase sebelum bayi lahir atau ketika ibu hamil.
Pihaknya, kata dia, memberikan intervensi kepada remaja putri yang duduk di kelas 7 dan 10 untuk diberikan Tablet Tambah Darah (TTD). Hal itu untuk mencegah terjadinya anemia sejak muda.
Sambil membagikan TTD, puskesmas diminta dapat rutin mengukur kadar hemoglobin (Hb) dalam darah remaja putri dalam Program Aksi Bergizi. Sehingga bisa mendapat data konkret terkait remaja yang anemia.
Kemudian pada ibu hamil, Budi memastikan intervensi yang diberikan berupa pemberian TTD dan pemberian asupan gizi yang cukup, terutama protein hewani.
Untuk upaya pengukuran pada ibu hamil, Kemenkes mengubah kebijakan agar pemeriksaan kehamilan melalui Antenatal Care (ANC) dilakukan sebanyak enam kali. Serta dua kali dengan USG agar dapat memantau janin tumbuh normal atau tidak.
Sedangkan pada bayi yang berusia 6-24 bulan, Menkes mengatakan jenis intervensi yang diberikan melalui pemberian vaksin PCV dan rotavirus yang bisa melindungi bayi dari infeksi berulang. Bagi bayi di bawah usia 6 bulan, dipastikan kebutuhan ASI eksklusif terpenuhi.
"Infeksi terbesar di bayi adalah pneumonia dan diare, makanya imunisasi penting untuk bayi. Untuk bayi yang teridentifikasi berisiko stunting, harus kita cegah dengan protein hewani. Bisa dari telur, ayam, ikan, daging, susu, dan segera diintervensi untuk diukur dengan timbangan," ujar Budi.
Jakarta: Menteri Kesehatan (
Menkes) Budi Gunadi Sadikin meminta setiap pihak untuk memperkuat sinergi dan koordinasi dalam membuat angka prevalensi
stunting para 2023 turun. Angka yang ingin dicapai setidaknya menjadi 17 persen.
“Kalau sudah stunting, harus segera dikirim ke rumah sakit. Akan ada tata laksananya, sesuai tahapannya, harus dijalani dan diukur dengan antropometri. Jangan biarkan anak sampai terkena stunting. Begitu berat badan tidak naik itu sudah harus diintervensi,” kata Budi dalam Sosialisasi Kebijakan Intervensi Percepatan Penurunan Stunting tahun 2023 secara daring di Jakarta, Jumat, 3 Februari 2023.
Budi mengatakan pada 2023 pemerintah fokus mengejar prevalensi stunting turun ke angka 17 persen, agar terjadi percepatan penurunan stunting yang sesuai target pada 2024. Pemerintah, kata Budi, menyadari stunting menjadi masalah yang kompleks karena di pengaruhi oleh faktor sensitif. Yakni hal-hal di luar bidang kesehatan, seperti lingkungan dan pola asuh.
Sementara faktor spesifik yakni hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan seperti kurang gizi dan anemia. Oleh karena itu, sesuai dengan penelitian Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) yang mengatakan 70 persen penyebab stunting bisa diatasi dengan intervensi sensitif.
Dalam menuntaskan stunting melalui intervensi spesifik, Kemenkes mempunyai 11 program yang fokus pada dua fase dengan determinan terhadap stunting paling tinggi, yakni pada masa ibu hamil dan bayi usia 6-24 bulan.
Budi menjelaskan salah satu program merupakan pemberian pendidikan, edukasi, dan promosi kesehatan terkait stunting. Sementara program lain ialah ketika memasuki fase sebelum bayi lahir atau ketika ibu hamil.
Pihaknya, kata dia, memberikan intervensi kepada remaja putri yang duduk di kelas 7 dan 10 untuk diberikan Tablet Tambah Darah (TTD). Hal itu untuk mencegah terjadinya anemia sejak muda.
Sambil membagikan TTD, puskesmas diminta dapat rutin mengukur kadar hemoglobin (Hb) dalam darah remaja putri dalam Program Aksi Bergizi. Sehingga bisa mendapat data konkret terkait remaja yang anemia.
Kemudian pada ibu hamil, Budi memastikan intervensi yang diberikan berupa pemberian TTD dan pemberian asupan gizi yang cukup, terutama protein hewani.
Untuk upaya pengukuran pada ibu hamil, Kemenkes mengubah kebijakan agar pemeriksaan kehamilan melalui Antenatal Care (ANC) dilakukan sebanyak enam kali. Serta dua kali dengan USG agar dapat memantau janin tumbuh normal atau tidak.
Sedangkan pada bayi yang berusia 6-24 bulan, Menkes mengatakan jenis intervensi yang diberikan melalui pemberian vaksin PCV dan rotavirus yang bisa melindungi bayi dari infeksi berulang. Bagi bayi di bawah usia 6 bulan, dipastikan kebutuhan ASI eksklusif terpenuhi.
"Infeksi terbesar di bayi adalah pneumonia dan diare, makanya imunisasi penting untuk bayi. Untuk bayi yang teridentifikasi berisiko stunting, harus kita cegah dengan protein hewani. Bisa dari telur, ayam, ikan, daging, susu, dan segera diintervensi untuk diukur dengan timbangan," ujar Budi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(LDS)
