Jakarta: Pengamat kebijakan publik Trubus Rahardiansyah menilai klaim Perum Bulog melakukan mekanisme terbuka dan transparan terkait lelang impor beras, tidak sesuai kenyataan. Sebab, muncul dugaan demurrage atau denda impor beras sebesar Rp294 miliar.
“Untuk demurrage di pelabuhan kemarin itu ada mekanisme yang salah. Selama ini kan gak pernah dibuka. Sekarang Bulog itu harus diperiksa semua A sampai Z, diperiksa, apakah itu ada penyeludupan, ada impor gak benar, mekanisme pengadaan yang gak bener,” kata Trubus, dilansir dari Media Indonesia, Selasa, 23 Juli 2024.
Trubus mendorong adanya pengusutan soal dugaan penyelundupan beras tersebut yang menimbulkan demurrrage. Menurut dia, Perum Bulog selama ini jauh dari kata transaparan terkait mekanisme lelang impor beras. Bahkan, kata Trubus, Perum Bulog tidak terbuka kepada publik secara detail terkait dengan masalah impor hingga pengadaan.
“Pernyataan Bulog yang katanya transparan, itu hanya pendapat dari aspek kekuasaan sendiri. Sangat jauh dari transparan selama ini. Selama ini impor-impor itu, pengadaan itu, tidak pernah dibuka ke publik,” beber Trubus,
Trubus juga mempertanyakan mekanisme detail prosedur lelang impor beras yang dilakukan perusahaan pelat merah itu. Publik, kata dia, tidak pernah mengetahui jumlah kebutuhan beras yang sesungguhnya.
“Tidak pernah dibuka. Kadang-kadang beras membusuk di gudang, mau impor lagi, padahal beras kemarin sudah banyak. Seperti itu, pernyataan itu terlalu berlebih-lebihan, hanya untuk pencitraan diri,” ujar Trubus.
Sebelumnya, Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi buka suara soal mekanisme lelang impor. Tindakan itu juga dilakukan sekaligus membantah isu penggelembungan harga impor beras yang tengah menyeret perusahaan pelat merah tersebut.
Bayu menyebut mekanisme lelang terbuka diawali dengan pengumuman terbuka, Perum Bulog akan membeli sejumlah beras. "Lalu akan ada pendaftaran peminat lelang yang jumlahnya antara 80 sampai 100 perusahaan eksportir penjual," kata Bayu, Jakarta, Sabtu, 20 Juli 2024.
Bayu mengatakan beberapa perusahaan, terutama yang baru, biasanya akan mundur karena persyaratan yang ketat tersebut. Kemudian yang benar-benar ikut lelang sekitar 40-50 perusahaan.
Sementara itu, berdasarkan dokumen hasil riviu sementara Tim Riviu Kegiatan Pengadaan Beras Luar Negeri atau impor disebutkan ada masalah dalam dokumen impor yang tidak proper dan komplit, sehingga menyebabkan biaya demurrage atau denda yang terjadi di wilayah pabean/pelabuhan Sumut, DKI Jakarta, Banten dan Jatim.
Jakarta: Pengamat kebijakan publik Trubus Rahardiansyah menilai klaim Perum
Bulog melakukan mekanisme terbuka dan transparan terkait lelang impor beras, tidak sesuai kenyataan. Sebab, muncul dugaan
demurrage atau denda
impor beras sebesar Rp294 miliar.
“Untuk demurrage di pelabuhan kemarin itu ada mekanisme yang salah. Selama ini kan gak pernah dibuka. Sekarang Bulog itu harus diperiksa semua A sampai Z, diperiksa, apakah itu ada penyeludupan, ada impor gak benar, mekanisme pengadaan yang gak bener,” kata Trubus, dilansir dari
Media Indonesia, Selasa, 23 Juli 2024.
Trubus mendorong adanya pengusutan soal dugaan penyelundupan beras tersebut yang menimbulkan
demurrrage. Menurut dia, Perum Bulog selama ini jauh dari kata transaparan terkait mekanisme lelang impor beras. Bahkan, kata Trubus, Perum Bulog tidak terbuka kepada publik secara detail terkait dengan masalah impor hingga pengadaan.
“Pernyataan Bulog yang katanya transparan, itu hanya pendapat dari aspek kekuasaan sendiri. Sangat jauh dari transparan selama ini. Selama ini impor-impor itu, pengadaan itu, tidak pernah dibuka ke publik,” beber Trubus,
Trubus juga mempertanyakan mekanisme detail prosedur lelang impor beras yang dilakukan perusahaan pelat merah itu. Publik, kata dia, tidak pernah mengetahui jumlah kebutuhan beras yang sesungguhnya.
“Tidak pernah dibuka. Kadang-kadang beras membusuk di gudang, mau impor lagi, padahal beras kemarin sudah banyak. Seperti itu, pernyataan itu terlalu berlebih-lebihan, hanya untuk pencitraan diri,” ujar Trubus.
Sebelumnya, Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi buka suara soal mekanisme lelang impor. Tindakan itu juga dilakukan sekaligus membantah isu penggelembungan harga impor beras yang tengah menyeret perusahaan pelat merah tersebut.
Bayu menyebut mekanisme lelang terbuka diawali dengan pengumuman terbuka, Perum Bulog akan membeli sejumlah beras. "Lalu akan ada pendaftaran peminat lelang yang jumlahnya antara 80 sampai 100 perusahaan eksportir penjual," kata Bayu, Jakarta, Sabtu, 20 Juli 2024.
Bayu mengatakan beberapa perusahaan, terutama yang baru, biasanya akan mundur karena persyaratan yang ketat tersebut. Kemudian yang benar-benar ikut lelang sekitar 40-50 perusahaan.
Sementara itu, berdasarkan dokumen hasil riviu sementara Tim Riviu Kegiatan Pengadaan Beras Luar Negeri atau impor disebutkan ada masalah dalam dokumen impor yang tidak proper dan komplit, sehingga menyebabkan biaya
demurrage atau denda yang terjadi di wilayah pabean/pelabuhan Sumut, DKI Jakarta, Banten dan Jatim.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(AZF)
