Jakarta: Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR Netty Prasetiyani Aher mengkritik tanggapan pemerintah terkait membengkaknya anggaran peringatan HUT ke-79 RI di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Pemerintah menyatakan bertambahnya biaya itu hal wajar.
"Di mana kewajarannya? Saat ini kondisi rakyat sedang mengalami kesulitan akibat badai pemutusan hubungan kerja (PHK), mengapa negara justru menghamburkan uang untuk seremoni," kata Netty melalui keterangan tertulis, Selasa, 13 Agustus 2024.
Menurut Netty, penambahan biaya itu karena memaksakan gelaran itu dilaksanakan di dua tempat, yakni Jakarta dan IKN Nusantara. Sementara, insfratruktur di IKN disebut belum memadai.
"Tentu saja biayanya bengkak karena infrastruktur belum siap tapi sudah dipaksakan untuk membuat acara di IKN. Apakah demi gengsi semata maka uang negara dikeluarkan jor-joran?" ujar Netty.
Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR itu menuturkan pemerintah seharusnya fokus pada penyelesaian berbagai persoalan di masyarakat akibat lesunya pertumbuhan ekonomi. Termasuk adanya badai pemutusan hubungan kerja (PHK).
"Saat ini kita tengah menghadapi badai pemutusan hubungan kerja (PHK) yang pasti berdampak pada perekonomian masyarakat. Bukankah ini lebih prioritas untuk ditanggulangi?" ujar Netty.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) merespons soal kabar anggaran yang membengkak dalam penyelenggaraan upacara HUT ke-79 RI di IKN Nusantara. Dia menilai anggaran yang digelontorkan pemerintah masih dalam tahap wajar.
"Saya kira biasa, wajar," ujar Presiden Jokowi usai menghadiri Festival Like, di Jakarta Convention Center (JCC), Jumat, 9 Agustus 2024.
Jokowi menjelaskan anggaran tahun ini lebih besar karena upacara kemerdekaan digelar di Jakarta dan IKN. Hal ini dilakukan karena Indonesia tengah melakukan transisi pemindahan ibu kota negara.
Jakarta: Anggota Badan Anggaran (Banggar)
DPR Netty Prasetiyani Aher mengkritik tanggapan pemerintah terkait membengkaknya anggaran peringatan
HUT ke-79 RI di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Pemerintah menyatakan bertambahnya biaya itu hal wajar.
"Di mana kewajarannya? Saat ini kondisi rakyat sedang mengalami kesulitan akibat badai pemutusan hubungan kerja (PHK), mengapa negara justru menghamburkan uang untuk seremoni," kata Netty melalui keterangan tertulis, Selasa, 13 Agustus 2024.
Menurut Netty, penambahan biaya itu karena memaksakan gelaran itu dilaksanakan di dua tempat, yakni Jakarta dan
IKN Nusantara. Sementara, insfratruktur di IKN disebut belum memadai.
"Tentu saja biayanya bengkak karena infrastruktur belum siap tapi sudah dipaksakan untuk membuat acara di IKN. Apakah demi gengsi semata maka uang negara dikeluarkan jor-joran?" ujar Netty.
Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR itu menuturkan pemerintah seharusnya fokus pada penyelesaian berbagai persoalan di masyarakat akibat lesunya pertumbuhan ekonomi. Termasuk adanya badai pemutusan hubungan kerja (PHK).
"Saat ini kita tengah menghadapi badai pemutusan hubungan kerja (PHK) yang pasti berdampak pada perekonomian masyarakat. Bukankah ini lebih prioritas untuk ditanggulangi?" ujar Netty.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) merespons soal kabar anggaran yang membengkak dalam penyelenggaraan upacara HUT ke-79 RI di IKN Nusantara. Dia menilai anggaran yang digelontorkan pemerintah masih dalam tahap wajar.
"Saya kira biasa, wajar," ujar Presiden Jokowi usai menghadiri Festival Like, di Jakarta Convention Center (JCC), Jumat, 9 Agustus 2024.
Jokowi menjelaskan anggaran tahun ini lebih besar karena upacara kemerdekaan digelar di Jakarta dan IKN. Hal ini dilakukan karena Indonesia tengah melakukan transisi pemindahan ibu kota negara.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(ABK)
