Kasatgas PPA Dittipidum Bareskrim Polri Kompol Sri Bhayakari di Kantor Komnas Perempuan. Foto: Medcom/Cindy
Kasatgas PPA Dittipidum Bareskrim Polri Kompol Sri Bhayakari di Kantor Komnas Perempuan. Foto: Medcom/Cindy

Minimnya Fasilitas Pelayanan Perempuan dan Anak di Kantor Polisi

Nasional hak perempuan perlindungan anak perlindungan saksi
Cindy • 24 April 2019 22:39
Jakarta: Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) di kepolisian dinilai masih minim fasilitas. Hal tersebut bisa dilihat dari kurangnya Ruang Pelayanan Khusus (RPK) untuk korban kasus kekerasaan bagi perempuan dan anak di kantor polisi.
 
"Idealnya tiap unit PPA ada RPK-nya. Namun karena keterbatasan lahan dan ruang di kantor polisi, tidak setiap unit PPA memiliki RPK," kata Kasatgas PPA Dittipidum Bareskrim Polri Kompol Sri Bhayakari di Kantor Komnas Perempuan, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu, 24 April 2019.
 
Harusnya, kata dia, fasilitas itu bisa tersedia sesuai peraturan kepala kepolisian (Perkap) nomor 3 Tahun 2008. Regulasi itu mewajibkan pembentukan RPK dan tata cara pemeriksaan saksi dan/atau korban tindak pidana. Serta pada Perkap nomor 10 tahun 2007 tentang organisasi dan tata kerja Unit PPA.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Baca Juga:Jakarta Harus Aman untuk Perempuan dan Anak
 
Sri melihat, kehadiram RPK dimaksudkan agar korban kekerasaan khususnya perempuan dan anak merasa nyaman untuk memberikan keterangan. Nyatanya, tidak semua kepolisian daerah (polda) dan polres di Indonesia memiliki RPK.
 
"Biasanya hanya ada satu ruangan periksa, tidak ada RPK representatif. Misalnya ada ruang tunggu, ruang kontrolnya," ucap Sri.
 
Dia menuturkan RPK representatif dan ideal hanya ada di Polda Metro Jaya dan Mabes Polri. Sementara itu, di Polres Jakarta Timur masih dalam tahap peningkatan pelayanan RPK.
 
"Tahun 2018 ada empat yang diajukan yakni Polrestabes Semarang, Polres Mataram, Polres Jakarta Tinur, dan Polda Metro Jaya. Tahun 2019 sudah progres dibangun," tuturnya.
 
Dia berharap kepolisian dapat meningkatkan pelayanan untuk kekerasan terhadap perempuan dan anak. Sebab, untuk mengulik keterangan korban kekerasan sulit dilakukan tanpa sarana dan prasarana yang memadai.
 
"Jadi problemnya sumber daya manusia (SDM), sarana, prasarana, dan regulasi yang beberapa teknisnya harus digodok lagi," tutup Sri.
 
Berdasarkan Catatan Tahunan Komnas Perempuan 2019, terdapat 406.178 kasus kekerasan terhadap perempuan.
 

(ADN)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

MAGHRIB 17:47
DOWNLOAD JADWAL

Untuk Jakarta dan sekitarnya

  • IMSAK04:26
  • SUBUH04:36
  • DZUHUR11:53
  • ASHAR15:14
  • ISYA19:00

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif