medcom.id, Jakarta: Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Asman Abnur mengakui ada informasi pegawai negeri sipil (PNS) yang menjadi pengikut Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Namun, ia belum mendapatkan informasi detail soal itu.
"Menurut informasi ada (PNS jadi pengikut HTI), tapi kan formalnya belum kita terima. Seperti ada beberapa dosen di perguruan tinggi, tentu nanti yang kita pegang adalah informasi yang formal. Artinya, legalitasnya bisa dipertanggungjawabkan," kata Asman di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin 24 Juli 2017.
Beredar kabar HTI memiliki anggota yang berasal dari PNS. Fakta itu terungkap dari sebuah dokumen berjudul "Daftar Pengurus HTI se-Indonesia". Dokumen itu mencatat delapan dosen Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta menjadi anggota dan simpatisan HTI.
Baca: Mendagri Telusuri Keterlibatan PNS dalam Ormas Anti-Pancasila
Asman mengatakan, Kementerian Riset Teknologi Dan Pendidikan akan menelusuri ke perguruan tinggi tersebut untuk mencari tahu kebenarannya. Nantinya, kata dia, rektor di perguruan tinggi harus bertanggungjawab atas tindakan dosennya itu. "Nanti ada jenjangnya lah," ucap dia.
Baca: Akademisi UGM: Penanganan PNS Anggota HTI Harus Dialogis
Terkait dengan sanksi, Asman belum dapat membeberkannya. Pasalnya, dia mengaku masih akan melihat kembali peraturan dan undang-undang yang ada. "Saya akan lihat dasar UU dan PP-nya. Nanti baru kita kasih tahu," kata dia.
medcom.id, Jakarta: Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Asman Abnur mengakui ada informasi pegawai negeri sipil (PNS) yang menjadi pengikut Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Namun, ia belum mendapatkan informasi detail soal itu.
"Menurut informasi ada (PNS jadi pengikut HTI), tapi kan formalnya belum kita terima. Seperti ada beberapa dosen di perguruan tinggi, tentu nanti yang kita pegang adalah informasi yang formal. Artinya, legalitasnya bisa dipertanggungjawabkan," kata Asman di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin 24 Juli 2017.
Beredar kabar HTI memiliki anggota yang berasal dari PNS. Fakta itu terungkap dari sebuah dokumen berjudul "Daftar Pengurus HTI se-Indonesia". Dokumen itu mencatat delapan dosen Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta menjadi anggota dan simpatisan HTI.
Baca: Mendagri Telusuri Keterlibatan PNS dalam Ormas Anti-Pancasila
Asman mengatakan, Kementerian Riset Teknologi Dan Pendidikan akan menelusuri ke perguruan tinggi tersebut untuk mencari tahu kebenarannya. Nantinya, kata dia, rektor di perguruan tinggi harus bertanggungjawab atas tindakan dosennya itu. "Nanti ada jenjangnya lah," ucap dia.
Baca: Akademisi UGM: Penanganan PNS Anggota HTI Harus Dialogis
Terkait dengan sanksi, Asman belum dapat membeberkannya. Pasalnya, dia mengaku masih akan melihat kembali peraturan dan undang-undang yang ada. "Saya akan lihat dasar UU dan PP-nya. Nanti baru kita kasih tahu," kata dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(OGI)
