Jakarta: Asosiasi Dinas Kesehatan Seluruh Indonesia (Adinkes) mendorong dilakukannya pengembangan fasilitas primer sejalan dengan disahkannya Omnibus Law atau UU Kesehatan beberapa waktu lalu.
Ketua Umum Adinkes M. Subuh mengatakan, untuk meningkatkan sistem kesehatan masyarakat agar setara dengan negara-negara maju, upaya untuk mempercepat pemerataan dan mengurangi kesenjangan layanan kesehatan perlu dilakukan, terutama puskesmas sebagai garda terdepan layanan kesehatan primer untuk masyarakat Indonesia sesuai UU Kesehatan terbaru.
"Dengan hampir 11 ribu Puskesmas yang tersebar di seluruh Indonesia, fasilitas pelayanan primer ini perlu terus dikuatkan melalui penjaminan mutu dan akreditasi serta kredensialing yang baik," katanya, Kamis, 3 Agustus 2023.
Hal itu dikatakan Subuh dalam Pertemuan Nasional digelar pada 1-4 Agustus 2023 di Makassar. Acara yang juga didukung oleh PT Infokes Indonesia (Infokes) ini diharapkan menjadi wadah untuk berdiskusi, berbagi pengetahuan, dan merumuskan langkah-langkah strategis dalam memperkuat transformasi layanan kesehatan.
Dia mengungkapkan, inovasi dan teknologi digital untuk meningkatkan kualitas pelayanan pasien yang didukung oleh sistem informasi pelaporan yang lebih ringkas dan andal amat diperlukan.
Hal ini sejalan dengan pernyataan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Budi Gunadi Sadikin yang disampaikan dalam Rapat Kerja Kesehatan Nasional (Rakerkesnas) 2023 mengenai transformasi teknologi digital sistem kesehatan di Indonesia yang diharapkan bisa seefisien mungkin.
Menurut Subuh, diperlukan sistem pelaporan yang terintegrasi di puskesmas guna memantau kinerja dan pemetaan daerah dengan tingkat pasien hipertensi tidak terkontrol, sehingga intervensi yang tepat dapat dilakukan.
"Dengan digitalisasi sistem pelayanan, maka pelayanan pasien akan meningkat dari sisi kualitas maupun kecepatan. Saat ini, pelaporan dan capaian layanan hipertensi terkontrol masih sangat rendah, sehingga kita perlu memperbaiki layanan pencegahan hipertensi dengan dukungan sistem informasi pelaporan yang lebih ringkas dan andal," ujarnya.
Infokes, sebagai pelopor penyedia sistem informasi manajemen puskesmas turut berpartisipasi dalam hal ini. Chief Commercial Officer PT Infokes Indonesia Hery Purwanto berharap sistem informasi manajemen ePuskesmas dapat mendukung Adinkes untuk meningkatkan layanan primer masyarakat.
"Diantaranya melalui proses pelaporan dan pemantauan kinerja layanan kesehatan di level masyarakat hingga dinas kesehatan secara digital, yang datanya juga dapat dijadikan sebagai bahan pengambilan kebijakan kesehatan oleh pemerintah pusat," katanya.
Jakarta: Asosiasi Dinas Kesehatan Seluruh Indonesia (Adinkes) mendorong dilakukannya pengembangan
fasilitas primer sejalan dengan disahkannya Omnibus Law atau
UU Kesehatan beberapa waktu lalu.
Ketua Umum Adinkes M. Subuh mengatakan, untuk meningkatkan sistem kesehatan masyarakat agar setara dengan negara-negara maju, upaya untuk mempercepat pemerataan dan mengurangi kesenjangan layanan kesehatan perlu dilakukan, terutama
puskesmas sebagai garda terdepan layanan kesehatan primer untuk masyarakat Indonesia sesuai UU Kesehatan terbaru.
"Dengan hampir 11 ribu Puskesmas yang tersebar di seluruh Indonesia, fasilitas pelayanan primer ini perlu terus dikuatkan melalui penjaminan mutu dan akreditasi serta kredensialing yang baik," katanya, Kamis, 3 Agustus 2023.
Hal itu dikatakan Subuh dalam Pertemuan Nasional digelar pada 1-4 Agustus 2023 di Makassar. Acara yang juga didukung oleh PT Infokes Indonesia (Infokes) ini diharapkan menjadi wadah untuk berdiskusi, berbagi pengetahuan, dan merumuskan langkah-langkah strategis dalam memperkuat transformasi layanan kesehatan.
Dia mengungkapkan, inovasi dan teknologi digital untuk meningkatkan kualitas pelayanan pasien yang didukung oleh sistem informasi pelaporan yang lebih ringkas dan andal amat diperlukan.
Hal ini sejalan dengan pernyataan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Budi Gunadi Sadikin yang disampaikan dalam Rapat Kerja Kesehatan Nasional (Rakerkesnas) 2023 mengenai transformasi teknologi digital sistem kesehatan di Indonesia yang diharapkan bisa seefisien mungkin.
Menurut Subuh, diperlukan sistem pelaporan yang terintegrasi di puskesmas guna memantau kinerja dan pemetaan daerah dengan tingkat pasien hipertensi tidak terkontrol, sehingga intervensi yang tepat dapat dilakukan.
"Dengan digitalisasi sistem pelayanan, maka pelayanan pasien akan meningkat dari sisi kualitas maupun kecepatan. Saat ini, pelaporan dan capaian layanan hipertensi terkontrol masih sangat rendah, sehingga kita perlu memperbaiki layanan pencegahan hipertensi dengan dukungan sistem informasi pelaporan yang lebih ringkas dan andal," ujarnya.
Infokes, sebagai pelopor penyedia sistem informasi manajemen puskesmas turut berpartisipasi dalam hal ini. Chief Commercial Officer PT Infokes Indonesia Hery Purwanto berharap sistem informasi manajemen ePuskesmas dapat mendukung Adinkes untuk meningkatkan layanan primer masyarakat.
"Diantaranya melalui proses pelaporan dan pemantauan kinerja layanan kesehatan di level masyarakat hingga dinas kesehatan secara digital, yang datanya juga dapat dijadikan sebagai bahan pengambilan kebijakan kesehatan oleh pemerintah pusat," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(END)
