Ilustrasi desain Istana Negara di ibu Kota Nusantara - - Foto: Medcom
Ilustrasi desain Istana Negara di ibu Kota Nusantara - - Foto: Medcom

Kepala BIN Sebut IKN Bakal Jadi Sejarah Baru

Lukman Diah Sari • 06 Februari 2022 06:52
Jakarta: Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Jenderal Pol (Purn) Budi Gunawan menyebut Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur bakal menjadi sejarah baru untuk Indonesia. Pemerintah kini tengah merancang proses pembangunan IKN.
 
"Pemerintah sangat serius membangun di Ibu Kota Negara baru. Berpindahnya IKN akan menjadi sejarah baru untuk Indonesia," ujar Budi, Sabtu, 5 Februari 2022.
 
Ia mengungkap alasan utama pemerintah memindahkan IKN ke Kaltim. Yakni, pemerintah ingin mengubah stigma Indonesia hanya pulau Jawa.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Bahwa Indonesia memiliki luas yang melimpah dengan ekosistem yang luar biasa. Maka bapak Presiden ingin tidak ada kesenjangan antara pulau Jawa dan lainnya," jelasnya. 
 
Sementara itu, dukungan pembangunan IKN di Kalimantan juga mengalir dari Ketua Umum Persekutuan Suku Asli Kalimantan (PASAK), Surpani. Ia mengatakan, pemindahan IKN sudah melalui kajian mendalam.
 
Baca: NasDem Persilakan Masyarakat Gugat UU IKN ke MK
 
"Jadi bicara perpindahan IKN, ini berdasarkan kajian mendalam. Saya sebagai pendiri PASAK, adalah satu-satunya penulis tesis tentang peranan partai politik dalam rangka mendukung perpindahan IKN dari Jakarta ke Kaltim. Oleh karena itu, benang merahnya cukup panjang," beber Surpani.
 
Surpani mengungkap alasan pemerintah memilih  Provinsi Kalimantan Timur sebagai IKN karena letak geografis. Pertama, Kaltim berada di tengah Indonesia bagian barat dan timur, dan berada di jalur khatulistiwa.
 
"Kedua, berdasarkan kajian geografis, Kaltim tidak ada sesaran untuk terjadi gempa. Yang ketiga, lokasi Kaltim masih luas untuk dikembangkan menjadi ibu kota modern dan profesional," jelasnya.
 
Baca: Istana Negara Ibu Kota Baru Tidak Dibangun di Titik Nol, Ini Lokasinya!
 
Selain itu, upaya pemerintah membangun IKN di Kalimantan Timur juga didukung Presiden BEM Universitas Mulawarman Abdul Muhammad Rachim. Abdul mendorong pemerintah transparan dalam proses pembangunan IKN.
 
"Pro dan kontra terhadap pemindahan IKN merupakan hal yang biasa dalam proses demokrasi di Indonesia. Hal ini karena tidak dijelaskannya proses pengkajian dan putusan serta pelibatan-pelibatan terhadap masyarakat Kalimantan Timur," ungkap Abdul. 
 
Ia berharap pembangunan IKN tidak merugikan masyarakat setempat. Pemerintah, kata dia, harus merangkul seluruh elemen di Kalimantan Timur agar kawasan tersebut tetap terjaga.
 
"Diharapkan pemindahan IKN tidak merugikan masyarakat setempat serta memperhatikan aspek lingkungan hidup di hutan Kalimantan, termasuk masalah sosial budaya," ujarnya.
 
(LDS)



LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif