Perputaran Ekonomi di Aceh Disebut Bergantung pada APBA

Aceh: Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) diminta segera mengesahkan anggaran pendapatan dan belanja Aceh (APBA) 2024 menjadi qanun. Sebab, perputaran ekonomi di Aceh bergantung pada APBA. “Banyak dampak negatif akibat tidak disahkannya APBA 2024. Perputaran roda ekonomi di Aceh sangat bergantung dari APBA. Ketika APBA macet, msebagian besar perputaran ekonomi di Aceh juga macet. Ini sangat merugikan masyarakat. TAPA dan DPRA harus mengutamakan kepentingan publik bukan kepentingan kelompok dan golongan,” kata Ketua Yayasan Advokasi Rakyat Aceh, Safaruddin, dalam keterangan tertulis, Sabtu, 2 Maret 2024. Dia menilai dampak keterlambatan pengesahan ini mulai dirasakan masyarakat Aceh di bidang kesehatan hingga layanan transportasi. Dia mendesak TAPA dan DPRA dapat merampungkan APBA selama tujuh hari ke depan. TAPA dan DPRA, kata Safaruddin, harus bertindak demi kepentingan publik. Dia memastikan akan mempersoalkan masalah ini ke ranah hukum jika tak kunjung selesai. “Kami akan menyeret TAPA dan DPRA,” kata Safaruddin.   Safaruddin mengatakan proses pembahasan dan koreksi dari Kementerian Dalam Negeri atas penyusunan APBA berjalan sesuai mekanisme secara administratif. Saat ini tinggal secara politik. Artinya, proses pengesahan ini tergantung keinginan bersama eksekutif dan legislatif. Dia mengatakan apa pun bentuk anggaran yang disahkan nanti, realisasinya akan dipantau publik. Dia pun menyarankan TPA dan DPRA segera menyamakan persepsi terkait masalah ini.