Pasangan capres-cawapres Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar. Medcom.id/Duta Erlangga
Pasangan capres-cawapres Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar. Medcom.id/Duta Erlangga

Populer Nasional: Debat Cawapres hingga Mayoritas Publik Tolak Politik Dinasti

Eko Nordiansyah • 22 Januari 2024 07:32
Jakarta: Pemberitaan mengenai debat cawapres Pilpres 2024 menjadi yang paling populer di Kanal Nasional Medcom.id, Minggu, 21 Januari 2024. Selain itu ada pemberitaan mengenai survei mayoritas publik yang menolak praktik politik dinasti. 
 
Berikut ini 3 berita paling populer di Kanal Nasional Medcom.id:

Anies Sindir Pascadebat Cawapres: Substansi Lemah Harus Ditutup Banyak Atraksi

Calon presiden (capres) nomor urut 1 Anies Baswedan mendampingi calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 1 Muhaimin Iskandar pascadebat. Anies menyindir sikap pihak tertentu dalam debat cawapres, yakni terkait atraksi.
 
"Kalau substansinya kuat, tidak usah banyak atraksi. Tapi kalau memang substansi lemah, harus ditutup dengan banyak atraksi," kata Anies di Senayan, Minggu, 21 Juanuari 2024.

Pernyataan Anies tak terlepas dari sikap cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka yang banyak beratraksi dalam debat. Khususnya, ketika merespons pertanyaan cawapres nomor urut 3 Mahfud MD.
 
Selengkapnya baca di sini
 
Baca juga: Cak Imin: Pembangunan Keberlanjutan, Bukan Kekuasaan Berkelanjutan
 

Cak Imin Rampung Debat, Anies Bangga Banget

Calon presiden (capres) nomor urut 1 Anies Baswedan memeluk calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 1 Muhaimin Iskandar alias Cak Imin usai debat. Anies menilai pasangannya tampil gemilang.
 
"Satu bangga, dua bangga, tiga bangga," kata Anies usai debat cawapres, di JCC Senayan, Jakarta, Minggu, 21 Januari 2024.
 
Menurut Anies, Cak Imin telah maksimal membeberkan pandangan terkait topik debat. Anies mengatakan apa yang disampaikan Cak Imin merupakan substansi, sehingga tak perlu banyak beratraksi.
 
Selengkapnya baca di sini
 
Baca juga: Anies dan Cak Imin Pelukan Erat Usai Debat
 

Survei: Mayoritas Publik Tolak Politik Dinasti

Lembaga survei Charta Politika Indonesia mencatat mayoritas publik menolak praktik politik dinasti. Kesimpulan ini diambil berdasarkan hasil jajak pendapat teranyar.
 
"Sebetulnya masyarakat tidak setuju dengan dinasti politik. Ada 63 persen (responden)," kata peneliti Charta Politika Indonesia, Nachrudin, dalam rilis survei secara daring, Minggu, 21 Januari 2024.
 
Nachrudin mengatakan hanya 20,2 persen yang menyatakan setuju terhadap politik dinasti. Sedangkan sisanya tidak tahu atau tidak menjawab.
 
Selengkapnya baca di sini
 
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(END)


TERKAIT

BERITA LAINNYA

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan