Presiden Joko Widodo saat meninjau kawasan Bukit Soeharto di Taman Hutan Raya, Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur. dok.Istana Kepresidenan.
Presiden Joko Widodo saat meninjau kawasan Bukit Soeharto di Taman Hutan Raya, Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur. dok.Istana Kepresidenan.

Presiden Tinjau Kalteng untuk Ibu Kota Baru

Nasional pemindahan ibukota
Antara • 08 Mei 2019 06:30
Palangka Raya: Presiden Joko Widodo akan meninjau sejumlah wilayah di Provinsi Kalimantan Tengah pada Rabu, 8 Mei 2019 baik melalui udara maupun darat. Peninjauan ini tak lepas dari rencana Jokowi memindahkan ibu kota ke luar Pulau Jawa.
 
"Besok saya akan diantar Gubernur Kalteng Sugianto Sabran, meninjau sejumlah lokasi terkait rencana pemindahan ibu kota negara," kata Jokowi usai melaksanakan shalat tarawih di Masjid Darul Arqam Kampus 1 Universitas Muhammadiyah Palangkaraya (UMP), Selasa, 7 Mei 2019, seperti dikutip dari Antara.
 
Adapun lokasi yang akan ditinjau meliputi Kabupaten Katingan, Kabupaten Gunung Mas dan wilayah Kota Palangka Raya. Jika sempat peninjauan juga akan dilakukan hingga wilayah Pulang Pisau.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Jokowi menjelaskan, semua aspek akan dilihat serta dinilai sebagai bahan pertimbangan untuk rencana pemindahan ibu kota negara. Mulai dari sosiologi, lingkungan, sosial politik, ketersediaan air dan berbagai aspek lainnya.
 
"Semua akan dicek dan dihitung oleh tim. Sedangkan saya hanya melihat kondisi di lapangan secara langsung, biar ada feeling atau perasaannya," jelasnya.
 
Sebelumnya Jokowi mengakui, Gubernur Kalteng telah memaparkan terkait kesiapan Kalteng jika dipilih sebagai lokasi ibu kota yang baru. Bahkan gubernur telah menjabarkan luasan lahan yang telah disiapkan terkait rencana pemindahan tersebut.
 
Disinggung besaran peluang Kalteng terpilih sebagai ibu kota yang baru, ia hanya menjelaskan, visi pemindahan ini sudah ada sejak zaman Bung Karno Presiden RI pertama. "Beliau memiliki keinginan untuk memindahkannya ke Palangka Raya. Tapi itu dulu loh ya, sekarang kita akan lihat lagi,"paparnya.
 
Menurut dia, apabila semua aspek sudah dinilai oleh tim, maka pemerintah akan segera mengambil keputusan. Namun, pada akhirnya semua harus dikonsultasikan dengan pihak legislatif.
 
Sementara itu terkait penilaian yang pihaknya lakukan di wilayah Kalimantan Timur, memang terdapat sejumlah keuntungan. Yakni kondisi infrastruktur yang memadai, seperti letak bandara serta ketersediaan jalan tol.
 
Jokowi menegaskan, penilaian yang pihaknya lakukan tidak hanya terkait infrastruktur, tapi juga meliputi luasan lahan, jarak dengan kawasan pesisir pantai dan lainnya.
 
Sementara itu anggota Tim Percepatan Pembangunan Kalteng Bulkani mengatakan perlu pusat kajian di Kalteng terkait bahasan berbagai hal yang dibutuhkan untuk pemindahan pusat Pemeritahan RI ke Kalteng. Ketua Badan Pelaksana Harian Universitas Muhammadiyah Palangkaraya (UMP) itu menyatakan kesediaan UMP sebagai pusat kajian untuk kesiapan Kalteng sebagai Pusat Pemerintahan Negara Indonesia.
 
Bulkani yang juga mantan Rektor UMP dua periode itu menilai sumber daya manusia terdiri para periset dan akademisi yang dimiliki kampus tersebut sudah memadai dan kolaborasi dengan kampus-kampus yang ada di Kalteng dan beberapa kabupaten.
 
Baca:Presiden Nilai Infrastruktur Kaltim Mendukung Pemindahan Ibu Kota
 
Rektor UMP Sonedi mengatakan, lembaga penelitian dan lembaga kajian internal sudah melakukan beberapa riset dan kajian sebagai sumbang sih UMP untuk kebijakan pemindahan pusat Pemerintahan RI dari Jakarta, dan Kalteng sebagai alternatif lokasi baru.
 
Pemprov Kalimantan Tengah juga telah mencadangkan 500 ribu hektare lahan kosong satu hamparan untuk persiapan lokasi pembanguna kantor-kantor pusat Pemerintahan RI di wilayah Kota Palangka Raya, Kabupaten Katingan dan Kabupaten Gunung Mas.
 

(DMR)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif